Reporter: Lalu Rahadian

08 September 2018



Banyak pemilik media yang merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini dapat merugikan publik karena mungkin pemberitaan jadi tak imbang alias berat sebelah.

tirto.id- Terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk pemilihan presiden tahun depan jelas tak bisa dilepaskan dari posisinya selaku pengusaha media.

Jokowi menyinggung posisi tersebut ketika mengumumkan nama Thohir di Posko Pemenangan Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (7/9/2018) kemarin. Menurut presiden ke-7 Indonesia itu, Thohir memang dipilih salah satunya karena faktor kesuksesan mengelola bisnis—tak hanya media, tapi juga klub olahraga.

"Beliau adalah pengusaha sukses, memiliki media, klub sepak bola, klub basket, dan memiliki lain-lainnya," ujar Jokowi.

Sebagai pengusaha, Thohir mendirikan dan memiliki Mahaka Group. Konsorsium perusahaan itu memiliki empat media daring, empat media cetak, dan empat media berbasis broadcasting. Beberapa di antaranya seperti Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id.

Thohir juga tercatat memiliki saham di sejumlah klub sepak bola dan basket. Saham Thohir di klub basket ada di Philadelphia 76ers (NBA), klub Satria Muda, dan Indonesia Warriors (ABL). Pada sepakbola, Thohir memiliki saham di klub D.C. United (AS), Internazionale Milan (Italia), dan Persib Bandung.

Awas Ketimpangan Informasi

Keberadaan Thohir di TKN Jokowi-Ma'ruf memperpanjang daftar pengusaha/pemilik media yang ada di kubu petahana.

Sebelum Thohir bergabung, sudah ada Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Perindo yang juga menguasai jaringan MNC Media. Ia pemilik resmi RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, INews TV, dan sejumlah media elektronik lain.

Di sana juga ada Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus pimpinan Media Group yang membawahi merek seperti Media Indonesia dan Metro TV.

Keberadaan Hary Tanoe, Erick Thohir, dan Surya Paloh di kubu Jokowi-Ma'ruf membuat hampir semua media elektronik dan TV sudah "dikuasai" pasangan tersebut. Penguasaan itu dinilai bisa berdampak buruk bagi publik, demikian menurut peneliti pusat studi media dan komunikasi Remotivi, Muhamad Heychael.

Heychael mengatakan publik bisa merugi karena sangat mungkin mendapat informasi yang timpang. Ia memprediksi berkumpulnya pengusaha media di kubu Jokowi-Ma'ruf membuat publik susah mendapat berita yang punya perspektif kritis.

"Ini yang paling menakutkan. Buruk buat demokrasi," ujar Heychael kepada Tirto, Sabtu (8/9/2018).

Sebenarnya media bisa berpihak ke suatu kubu tertentu jika berdasarkan hati nurani atau visi yang jelas, kata Heychael. Akan tetapi, di Indonesia, keberpihakan tersebut hanya berdasarkan preferensi politik praktis semata.

Ia memberi contoh keberpihakan media yang terjadi di Amerika Serikat. Pada Negeri Paman Sam itu, ada dua media besar yang selalu bertentangan: Fox Media dan CNN. Akan tetapi, pembelahan di sana terjadi karena Fox dan CNN "setia" dengan visinya masing-masing.

"Kesetiaan mereka pada cita-cita politik dan nilai. Di Indonesia kita tidak punya itu, yang ada kesetiaan murni pada pemilik yang terombang-ambing. Akhirnya fokusnya pada politik praktis dukung-mendukung siapa."

Independensi Media Terancam

Pendapat serupa dikemukakan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan. Menurutnya, keberadaan pebisnis media di salah satu kubu pada pemilu mengancam independensi perusahaannya, dan itu yang terjadi empat tahun lalu.

"Karena pemilik pengaruhnya cukup besar ke kebijakan media. Jadi kalau makin banyak owner terlibat di politik praktis, itu otomatis akan membahayakan independensi media yang dia punya," ujar Manan kepada Tirto.

Manan menganggap pengaruh pemilik media di Indonesia cukup besar ke ruang redaksi. Keberpihakan pemilik media ke kekuatan politik tertentu lantas hampir dipastikan berdampak pada posisi politik redaksi.

Independensi media sebenarnya bisa dijaga jika wartawan berani memastikan tak ada pengaruh yang dibawa bosnya pada ruang redaksi, jelas Manan. Masalahnya itu sulit terwujud jika melihat sejarah media massa sampai sekarang.

AJI pun mengingatkan pemilik media seperti Thohir dan Harry Tanoe agar tidak memengaruhi hak publik mendapat informasi yang berimbang dan akurat.

"Jangan sampai hak publik untuk mendapat berita yang benar, akurat, cover both side, itu tidak terjadi karena kepentingan politik pemiliknya. Kami berharap owner jangan mencampuri urusan newsroom," tegasnya.

Analis politik dari Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, mengatakan media yang netral justru sesuatu yang "absurd". Sebab, katanya, kebijakan redaksi pasti dikendalikan pemilik atau pasar.

Meski menganggap keberpihakan adalah hal yang wajar, akan tetapi ia menyerukan agar tak boleh ada semacam taklid buta.

"Keberpihakan media wajar, namun [harus] tetap kritis, berdasarkan data dan fakta," ujar Wawan kepada Tirto.

Keberpihakan media yang tidak berdasarkan data dan fakta inilah yang akan merugikan masyarakat. Karena itu, ia meminta asosiasi wartawan menjaga kritisisme media dan pembaca selama pemilu berlangsung.

(tirto.id - rio/rio)