Tldr,

Batal karena ijin lokasi sudah habis per 25 Agustu 2018.
Izin lokasi tersebut diterbitkan pertama kali oleh Tjitjip Sutarjo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berlaku 2 tahun sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai 25 Agustus 2016.

Kemudian terjadi perpanjangan di era Menteri Susi hingga 25 Agustus 2018. Lalu oleh kementrian KLHK Ibu Siti Nurbaya di lakukan uji AMDAL secara objektif. Hingga batas waktu ijin lokasi habis yaitu 25 Agustus 2018 Uji Amdal tidak bisa dipenuhi yakni Menteri KLHK Ibu Siti Nurbaya belum menerbitkan surat keputusan SKKLH, karena belum bisa menangani dampak sosio kultural yakni adanya penolakan dari masyarakat Bali.



Sumber:
https://tirto.id/amdal-reklamasi-tel...rian-klhk-cVjY
https://kumparan.com/kanalbali/izin-...72483784179086