Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -
Warga perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menganggap aksi #2019 ganti presiden merupakan demokrasi kebablasan.

"Mau ganti presiden pada 2019 tidak harus membuat aksi, karena itu dapat menimbulkan konflik di masyarakat," kata warga Badau, Markus Antonius (36), di Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu (26/8/2018).

Menurut Markus, sebagai warga Indonesia seharusnya menghargai seorang kepala negara, jangan sampai masyarakat diprovokasi untuk kepentingan tertentu. Dia katakan siapa pun yang menjadi presiden jika sekelompok masyarakatnya seperti saat ini, maka tidak akan ada sisi baiknya seorang pemimpin. Gerakan politik yang digagas oleh Politikus PKS Mardani Ali Sera itu dinilai tidak tepat serta memprihatinkan.

"Kami prihatin atas aksi ganti presiden yang dilakukan sekelompok masyarakat, kenapa harus menyuarakan hal-hal yang membuat negara ini semakin kacau," kata dia.