silents.
TS
silents.
Sri Mulyani vs Zulkifli Hasan Soal Utang RI, Siapa yang Benar?
Jakarta - Awalnya dari pembacaan pidato kenegaraan yang dilakukan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, kini dirinya saling tuding dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Zulkifli menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang pada saat membacakan pidato kenegaraan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pembacaan pidato kenegaraan berlangsung pada 16 Agustus 2018 yang satu rangkaian dengan Nota Keuangan tahun 2019.

Sorotan soal utang dan cara pencicilan utang pun langsung direspons oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Bagaimana cerita lengkapnya, simak di sini:

Zulkifli Hasan menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang tersebut.

Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

"Masalah pengelolaan utang, mencegah krisis secara dini ini harus diselesaikan. agar ketahanan ekonomi kuat," kata Zulkifli.

Dia mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga krisis sejak dini. Karena, kata Zulkifli, ini penting untuk menjaga ketahanan nasional.

Zulkifli juga menyoroti besaran utang pemerintah yang diketahui jumlahnya mencapai Rp 4.200 triliun. Dia mengatakan, kemampuan mencicil utang yang dilakukan pemerintah sudah di luar batas kewajaran.

"Rp 400 triliun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar," kata Zulkifli.

Sri Mulyani Tuding Ungkapan Zulkifli Politis dan Menyesatkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap kritikan Pimpinan MPR Zulkifli Hasan soal pembayaran pokok utang pemerintah menyesatkan.

Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun, yang 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

"Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan," kata dia seperti dikutip dari laman Facebooknya, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Zulkifli Hasan Tuding Balik Sri Mulyani

Zulkifli Hasan pun langsung menjawab tudingan 'sesat' Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal kritik utang pemerintah. Zulkifli menyebut justru Sri-lah yang sesat.

"Yang menyesatkan itu--catat--Menteri Keuangan, bukan Ketua MPR," kata Zul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Selain itu, soal tudingan 'politis' yang disematkan Sri terhadap kritiknya, Zul menilai hal itu aneh. Sebab, MPR/DPR adalah lembaga politik yang memiliki kewenangan berbicara soal politik.

"Ini MPR/DPR adalah lembaga politik, jadingomong politik tempatnya," sebutnya.

Zul kemudian menjelaskan panjang-lebar terkait kritik pembayaran pokok utang pemerintah yang disoal Sri itu. Dia terlihat sudah menyiapkan beberapa lembar kertas yang berisikan data utang pemerintah.

Lewat kertas itu, Zul merujuk pada pernyataan Sri yang sempat berbicara soal jatuh tempo utang pemerintah senilai Rp 409 triliun. Selain itu, ia merujuk pada pernyataan beberapa ekonom, di antaranya Rizal Ramli dan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira.

44% Utang Warisan Masa Lalu

Sri Mulyani mengatakan bahwa pembayaran pokok utang pemerintah pada 2018 dihitung berdasarkan posisi akhir Desember 2017. Dalam cicilan utang itu, Sri Mulyani menyebut 44%-nya merupakan hasil dari masa lalu.

"Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi)," jelas Sri Mulyani di akun Facebooknya, Senin (20/8/2018).

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Zulkfli Hasan yang melempar kritik utang tersebut juga masuk dalam bagian pemerintahan sebelumnya. Pada periode 2009-2014, Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

"Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa 31,5% pokok utang pemerintah untuk instrumen dengan tenor di bawah satu tahun. Dia mengatakan bahwa pembayaran utang ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari masa lalu.

"Sementara itu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?" tulisnya.

Penjelasan Lengkap Sri Mulyani

Sri Mulyani menganggap pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan politis dan menyesatkan pun bukan asal bunyi, berikut penjelasannya:

1. Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

Sementara itu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?

2. Karena Ketua MPR menggunakan perbandingan, mari kita bandingkan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%.

Bahkan di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

3. Ketua MPR juga membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa. Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya kita bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR.

Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar? Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar.

4. Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59% per PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%.

Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Cicil Utang Rp 400 T, Sri Mulyani: Warisan Masa Lalu

5. Defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp 142,5 triliun, menurun menjadi Rp 129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp 64,8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp 21,74 triliun, sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. Apakah ini bukti ketidak-wajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?

6. Selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0% (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%!

Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang. Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi "investment grade" dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?

7. APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4175450/sri-mulyani-vs-zulkifli-hasan-soal-utang-ri-siapa-yang-benar?_ga=2.224630746.1575474779.1534728726-1003649547.1519096890

Dia ikutan ngutang, dibayarin cicilannya, malah nyinyir sama yg bayar. Kipli...kipli....urus dulu adik lu yg korup itu.

0
4.1K
60
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.