Geliat Pileg dan Pilpres 2019 mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir. Hajat bangsa setiap lima tahun sekali ini dimulai dari pendaftaran Bakal Calon Legislatif dari sejumlah Partai Politik pada pekan lalu. Selanjutnya situasi diwarnai dengan pertemuan sejumlah petinggi Partai Politik yang tengah mencari sosok yang tepat untuk maju dalam Pemilihan Presiden tahun mendatang.

Situasi yang kian menunjukan dinamika ini langsung direspon oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Dalam kesempatan kebersamaan dengan Panglima TNI, Menhan meminta aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewaspadai para provokator dan mencermati situasi menjelang, selama dan setelah pelaksanaan Pilpres 2019.

"Tak terasa waktu semakin dekat di ujung pelaksanaan Pemilu Presiden 2019. Kita perlu cermati situasi dengan seksama," kata Ryamizard saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI wilayah Medan, Kamis (5/7/2018).

Di hadapan sekitar 1.124 prajurit, Menhan menyampaikan terima kasih karena telah mengamankan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni silam. "Saya menyampaikan terima kasih karena sudah turut mengamankan Pilkada, sehingga tidak ada ribut-ribut besar yang berarti. Ini berarti masyarakat kita juga bisa tertib, sopan, saling menghormati," katanya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan, "selama tidak ada provokator, maka rakyat sebenarnya bisa patuh dan tertib. Maka provokator ini yang salah satunya harus kita cermati dan waspadai siapa itu". Tahapan persiapan Pilpres 2019 akan dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 8 hingga 14 Agustus 2018.

Menhan menegaskan, "kita perlu mengawasi berbagai perkembangan situasi dengan seksama agar dapat kita antisipasi segala kemungkinannya, sehingga tidak berdampak pada stabilitas keamanan nasional".

Dalam kesempatan itu juga, Ryamizard menegaskan TNI harus netral dan tidak terlibat politik praktis. "TNI itu tidak usah berpolitik karena jiwa dan raganya sudah diserahkan untuk bangsa dan negaranya. Loyalitas kepada bangsa dan negara itu penting. Jadi, TNI tidak perlu berpolitik.

Demokrasi kita belum sampai untuk mengizinkan TNI berpolitik," kata mantan Panglima Kostrad itu. "Tetaplah pada jati diri TNI, sebagai tentara pejuang, tentara rakyat. Itu kan jelas tentara untuk semua rakyat Indonesia. Kalau TNI terkotak-kotak ada TNI Golkar, tentara PDIP, yaa TNI hanya untuk Golkar atau PDIP. Jadi tidak usah berpolitik. Tetap seperti ini sudah yang terbaik. Tidak usah berpolitik," katanya menegaskan.

Sumber Link :https://nasional.kompas.com/read/201...r-saat-pilpres