Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah telah mengambilalih proyek enam ruas tol dalam kota DKI Jakarta. Sebab, sejak awal, proyek pembangunan sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Tidak ada itu. (Ambilalih). Mohon dicek lagi apa bahasanya seperti itu. Tol itu urusannya dari dulu BPJT dan PUPR, bukan dengan pemda," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari Antara saat ditemui ketika kunjungan Presiden Jokowi ke Jakabaring Sport City Center, Palembang, Sabtu (14/7).

Menteri Basuki melanjutkan, siapapun yang hendak membuat jalan tol yang juga merupakan bagian dari jalan nasional, regulasinya berurusan dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR. "Jika terkait dengan enam ruas tol DKI Jakarta, perkembangan terakhir sesuai Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Menteri Basuki.

Mengapa masuk PSN, antara lain, supaya ada dana talangan pemerintah untuk pembebasan lahan dan akan dimulai proyeknya pada 2018/2019. Menteri Basuki menegaskan, jika ada pemda menolak jalan tol, harusnya ada surat resmi kepada BPJT PUPR. "Nah hal itu tidak ada karena urusan tol memang dengan pusat dalam hal ini BPJT," katanya.

Menteri Basuki menambahkan pihaknya mendapatkan informasi bahwa penanggung jawab proyek itu akan memberikan klarifikasi ke publik pekan depan. "Ini mungkin adalah salah pengertian," kata Menteri Basuki.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), proyek enam ruas tol dalam kota terdiri dari tiga tahap pembangunan dan total panjang enam ruas tol dalam kota adalah 69,7 Kilometer (Km) dengan nilai investasi Rp 41,17 triliun.

Proyek ini terdiri atas ruas tol Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer, ruas tol Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer, dan ruas tol Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer.

Kemudian, ruas tol Kemayoran-Kampung Melayu 9,6 kilometer, ruas tol Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer dan ruas tol Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, keenam ruas tol tersebut seluruhnya akan dibangun melayang (elevated). Tol ini dibangun untuk menampung lalu lintas Jakarta di masa mendatang yang diperkirakan terus bertambah.

Meski sempat diisukan batal dikerjakan, namun proyek ini terus berjalan dan saat ini sudah masuk tahap konstruksi pada seksi Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9 km.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meyakini sejumlah mantan gubernur DKI juga merasa dilema dengan adanya program enam ruas jalan dalam kota. Dia beralasan proyek tersebut hanya menambah kemacetan.

"Kalau tidak salah Pak Foke sempet menolak, Pak Ahok juga menolak. Semua menolaklah, termasuk saya juga," kata Sandi di Kantor Walikota Jakarta Barat.

Dia menyebut seharusnya pemerintah membangun transportasi publik. Namun, Sandi mengatakan pihaknya akan tetap melakukan pengawasan. "Kita harus pastikan bahwa ini tidak menimbulkan permasalahan baru," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan enam proyek tol dalam kota telah diambilalih oleh pemerintah pusat dua bulan usai pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

"Kami di dalam kampanye kemarin menegaskan tidak akan meneruskan enam proyek tol dalam kota. Kampanye selesai 15 April, kami menang. Lalu proyek ini diambilalih oleh pemerintah pusat," kata Anies di Masjid Fatahillah Tanah Abang.
Nipu lagi!



Nasbung Bani Kampret kena tipu Gabener yang menang cuma karena main SARA, main ancam Bangke plus janji-janji setan!

Gak usah masalahin tolnya, tapi catat bacotannya. Dimasjid aja berani berbohong. Gimana di tanah Reklamasi????

Bangun woi!!! Kerja!!!!