Jakarta - Menanggapi akun Twitter kadernya yang kena suspend, Partai Demokrat menilai pemerintahan Presiden Jokowi 'bertelinga tipis' dalam menanggapi kritik, tak seperti pemerintahan Presiden SBY, yang lebih menghargai kebebasan berekspresi. PDIP menilai penggunaan kebebasan memiliki aturan demi stabilitas negara.

"Menurutku ya nggak apa-apa, kan menjaga stabilitas negara. Kalau kemudian negara melepas tangan kemudian menjadi destruktif, itu kan tidak benar," kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Kamis (14/6/2018).

Baca juga: Tepis PD, Istana: Pemerintah Jokowi Tak Berkuping Tipis

Menurut Eva, dewasa ini akun-akun yang anti-Jokowi cenderung menyampaikan ujaran kebencian, bukan kritik yang sehat. Terlebih lagi ada hoax dan adu domba yang bisa beredar. Tentu ini perlu dikendalikan. Soalnya penyebaran informasi via media sosial sudah terbukti bisa memengaruhi politik, seperti yang terjadi di beberapa negara di dunia.

"Apalagi ini situasi tahun politik. Menurutku pencegahan lebih bagus daripada menimbulkan ongkos politik yang mahal," kata Eva.

Baca juga: Fadli Zon Minta Twitter Tak Jadi Kaki Tangan Penguasa

Khusus soal suspend terhadap akun Twitter @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, tentu itu adalah tindakan yang diambil oleh Twitter. Pemerintahan Jokowi bukanlah pihak yang tepat untuk dipersalahkan.

"Itu kan yang melakukan suspend adalah Twitter. Janganlah apa-apa yang disalahkan pemerintah," kata Eva.

Meski demikian, segala platform media sosial tentu harus menghargai kedaulatan Indonesia. Termasuk, Twitter juga tak boleh seenaknya sendiri beroperasi tapi merugikan Indonesia.

Baca juga: @LawanPolitikJKW Di-suspend Twitter, PKB: Protes ke Admin

"Jangan lepas tangan. Kita harus tunjukkan soverignty (berdaulat) kita," kata Eva.

Eva membandingkan gaya PDIP saat menjadi oposisi pada era pemerintahan Presiden SBY dengan gaya partai-partai 'oposisi' era pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, gaya PDIP lebih sopan ketimbang gaya partai-partai oposisi sekarang.

"Zaman SBY itu sopan-sopan oposisinya. Nggak ada yang di luar batas. Kalau sekarang ngomongnya ngawur, gambar wajah orang bahkan dijadikan monyet," kata Eva.

Baca juga: PD: Telinga Pemerintah Sekarang Lebih Tipis dari SBY

Demokrasi selalu memerlukan sistem supaya tidak rusak. Bila pemerintahan SBY dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi saat ini, sistem penjagaan dilakukan terhadap paham-paham yang melawan negara. Itu bukan berarti pemerintahan Jokowi 'bertelinga tipis' atau kelewat sensitif terhadap ekspresi orang-orang.

"SBY is the best! Termasuk soal pembiaran terhadap HTI. Sekarang kita cuci piring soal HTI, karena pahamnya sudah masuk ke kampus-kampus hingga kementerian," kata dia.

"Dulu saking nggak punya aturannya, HTI dibiarkan. Kan lebih bahaya," tandas Eva.

Baca juga: Rudiantara: Kominfo Tak Minta Akun @LawanPolitikJKW Di-suspend

Sebagaimana diketahui, akun Twitter @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kena suspend Twitter. PD lalu membandingkan pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

"Belum lagi di benak publik kan memang telah terbangun kesan, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, pemerintah sekarang memang 'telinganya lebih tipis' dibanding pemerintahan Pak SBY," kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Kamis (14/6).

Baca juga: Akun @LawanPolitikJKW Di-suspend, Kominfo: Bukan Urusan Pemerintah

Menkominfo Rudiantara membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.

"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara, Kamis (14/6).
(dnu/imk)

https://news.detik.com/berita/d-4068155/kuping-jokowi-disebut-lebih-tipis-pdip-oposisi-era-sby-sopan

DULU INTERNET LEMOT COY,HP YG CANGGIH BLEKBERI DOANG. PKS JG MASI CULUN
SKARANG CANGGIH TAPI TIAP HARI BS SEBAR HOAX, BAWA POLITIK AGAMA

DULU ADA PESINDEN NGAMUK2 MERASA DIRINYA ADALAH KEBO, ENTU PEMILIK KEBO DILARANG IKUT DEMO DAN KEBONYA PUN DISITA PETUGAS

Syarief Lupa ! Di Era SBY ada Aktivis Divonis karena Pencemaran Nama Baik Presiden
Kamis, 30 Oktober 2014 09:59 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syariefuddin Hasan atau akrab disapa Syarief, membandingkan kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia antara Pemerintahan Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono menuai kritik di media sosial.
Di situs Fan Page resmi Tribunnews.com beragam komentar mengingatkan publik dan Syarief agar tak lupa sejumlah putusan pengadilan yang pernah menjerat aktivis dalam kebebasan berekspresi. Salah satu komentar diunggah
Fajri Nugroho yang memasang link dokumentasi berita online berjudul 'Hina SBY, Monang Kena 6 Bulan.'
"Untuk anda ketahui saja Pak Syarifudin,,,,, Dan untuk anda ketahui semua,,,,,, Sok bersih,, Pencitraam itu milik siapa sebenarnya," begitu komentar Fajri Nugroho.
Link berita berikut mengonfirmasi kepemimpinan Presiden SBY juga ada penangkapan karena kebebasan berekspresi. (Baca : Aktivis Bendera Divonis Tujuh Bulan Penjara)
.
Dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Ferdi Semaun dan Mustar Bonaventura divonis tujuh bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, terhadap beberapa petinggi negara dan individu, salah satunya Presiden SBY, Rabu (13/10/2011).
https://nasional.sindonews.com/read/1280096/13/pernah-ditangkap-paung-tolak-pasal-penghinaan-presiden-hidup-lagi-1517980261

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/30/syarief-lupa-di-era-sby-ada-aktivis-divonis-karena-pencemaran-nama-baik-presiden