SEMASA menjabat sebagai perdana menteri, Lee Kuan Yew berhasil menjadikan Singapura menjadi sebuah kekuatan ekonomi dunia. Kemajuan ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakannya, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun militer.

Namun, beberapa kebijakan pendiri People Action Party (PAP) Singapura tersebut mengundang kontroversi. Dia juga dikenal sebagi sosok yang tidak kenal kompromi terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan pandangannya. Lee Kuan Yew sendiri mengakui hal ini dalam buku ‘Hard Truth to Keep Singapore Going’.

Berikut ini beberapa hal kontroversial dari figur pemimpin Singapura abad ke-20 itu, menurut laporan Mustshare News.




1. Cold Store Operation



Cold Store Operation dilakukan pada 2 Februari 1963 untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap mendukung paham komunis. Pada peristiwa tersebut, pihak keamanan Singapura menangkap dan menahan 111 aktivis sayap kiri dengan alasan mencegah upaya komunis menciptakan kekacauan di Singapura dan Malaysia.

Upaya ini dituding sebagai kedok untuk menyingkirkan tokoh-tokoh dari partai oposisi Barisan Sosialis. Beberapa tokoh partai tersebut termasuk orang-orang yang ditahan oleh Pemerintah Singapura ketika itu.

Tuduhan ini dibantah oleh PM Singapura Lee Hsien Loong yang mengatakan bahwa Partai Barisan Sosialis memang dibentuk dengan bantuan Partai Komunis Malaysia (CPM), dan pemimpinnya Lim Chin Siong memang seorang komunis.



2. Pengawasan terhadap media Singapura

Kebebasan pers di Singapura sangat minim. Pemerintah Singapura memonitor ketat media-media di Singapura. Media Singapura didominasi dua perusahaan yang memonopolinya, yakni Singapore Press Holding dan Media Corporation of Singapore.

“Kebebasan pers, kebebasan media, harus diatur untuk memfasilitasi persatuan Singapura dan tujuan utama pemerintahan yang terpilih,” demikian kata Lee Kuan Yew di Majelis Umum Institut Pers Internasional di Helsinki pada 1971.



3. Kebijakan cukup dua anak

Kebijakan Stop at Two mengatur warga Singapura untuk melakukan keluarga berencana dengan cukup mempunyai dua anak. Kebijakan ini dikampanyekan Lee Kuan Yew pada 1960 karena khawatir banyaknya penduduk akan menghambat kemajuan ekonomi Singapura.

Demi menyukseskan program ini, pada 1970, Singapura melegalkan aborsi dan sterilisasi kepada perempuan yang telah memiliki dua anak. Para perempuan yang melakukan hal ini akan diberi insentif yang cukup menarik.



4. Undang-undang pengambilalihan tanah Undang-undang ini dibuat untuk mengatasi kelangkaan lahan di Singapura setelah kemerdekaan. Melalui UU ini, Pemerintah Singapura dapat mengambil alih tanah yang dimiliki swasta ataupun perorangan untuk digunakan membangun sarana publik. UU ini juga mengatur ganti rugi atas lahan yang diambil alih oleh pemerintah.

Hal ini membuat para pemilik tanah merasa hak-hak mereka dilanggar. Namun Lee Kuan Yew bersikeras bahwa kebijakan tersebut perlu untuk dilakukan demi kepentingan yang lebih besar.



5. Kebijakan kontrol keturunan

Kebijakan ini dilakukan Lee dengan meminta para laki-laki Singapura untuk menikahi perempuan-perempuan Singapura yang telah lulus sarjana. Hal itu dilakukan pada 1983 karena Lee merasa terganggu dengan angka perempuan lulusan sarjana yang belum menikah. Lee sangat percaya pada efek pengontrolan kelahiran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Pada 1984, Pemerintah Singapura mengumumkan Graduate Mother Scheme (GMS) untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, pemerintah juga membentuk Social Development Unit (SDU)untuk memfasilitasi sosialisasi antara laki-laki dan perempuan yang telah lulus sarjana.

Selain hal tersebut, Lee Kuan Yew juga memberi insentif menarik bagi perempuan sarjana yang menikah dan mempunyai tiga atau empat anak dengan memberi potongan pajak serta prioritas perumahan sebagai upaya membalikkan efek dari kampanye Stop at Two pada 1960-an. GMS hanya berumur setahun dan dihapuskan pada 1985 karena protes dari warga Singapura.



6. Penyingkiran lawan-lawan politik

Tuduhan mengenai penyingkiran lawan politik telah beberapa kali dilayangkan kepada Lee Kuan Yew. Cold Storage Operation merupakan salah satu kebijakan yang mengundang dugaan ini.

Kejadian lain adalah saat Lee menuduh Francis Seow, mantan bawahannya yang berbalik menjadi oposisi, menerima dana bantuan dari Amerika Serikat untuk mempromosikan demokrasi di Singapura. Seow ditahan tanpa melalui proses pengadilan selama 72 hari dengan Undang-undang Keamanan Dalam Negeri.

Dia juga menuntut Chee Soon Juan, anggota Singapore Democratic Party(SDP), hingga Chee mengalami kebangkutan. Kejadian serupa juga dilakukan Lee kepada J.B. Jeyaretnam, Ketua Partai Pekerja Singapura (Worker’s Party).



7. Pernyataan soal Islam

Lee Kuan Yew memiliki pandangan yang kurang bersahabat mengenai agama Islam. Menurutnya, warga Muslim Singapura seharusnya sedikit lebih longgar dalam menjalankan agama mereka agar mereka dapat berintegrasi dengan warga Singapura lainnya.

Dalam bukunya ‘Lee Kuan Yew: Hard Truths to Keep Singapore Going’, Lee menyatakan Singapura berkembang dengan sangat baik sampai saat gelombang Islam muncul.

Namun, Lee menolak tuduhan Wikileaks pada 2011 yang mengatakan bahwa dia menganggap Islam sebagai sebuah agama yang merusak. Lee mengatakan bahwa hal yang dimaksud adalah kelompok teroris ekstremis seperti Jamaah Islamiyah yang menyebarkan ajaran Islam versi mereka yang sesat.



8. Gaji pejabat negara yang tinggi

Gaji pejabat tinggi di Singapura yang tinggi terus menjadi kontroversi sejak 1994. Lee Kuan Yew percaya dengan gaji yang tinggi pekerjaan di pemerintahan akan dapat menarik orang-orang yang kompeten. Dia juga percaya dengan gaji yang tinggi pejabat pemerintah tidak akan melakukan korupsi.

Gaji PM Singapura merupakan salah satu gaji pejabat pemerintah tertinggi di dunia. Pada 2012, gaji PM Lee Hsien Loong lebih besar empat kali lipat dari gaji Presiden AS Barack Obama.



9. Certificate of Entitlement

Certificate of Entitlement (CoE) adalah sebuah izin yang harus dimiliki warga Singapura sebelum dapat memiliki mobil pribadi. Lee Kuan Yew mengerti bahwa jika jumlah mobil di Singapura tidak dikontrol, maka kemacetan akan terjadi. Untuk mengatasi hal inilah CoE diterapkan. Dibutuhkan beberapa ribu dolar Singapura untuk mendapat CoE yang juga berfungsi sebagai penghitung sisa kapasitas jalan di Singapura tersebut.

Terlepas dari semua kontroversi tersebut, sosok Lee Kuan Yew tetap dipandang sebagai orang yang hebat bagi warga Singapura.
Kebijakan-kebijakan yang diterapkannya membuat Singapura dapat menjadi seperti sekarang. Dapat dikatakan kebijakannya memberi lebih banyak manfaat dibandingkan mudarat kepada warga Singapura.