JAKARTA - Ekonom Faisal Basri menyebut utang yang ditarik pemerintah selama ini tidak seluruhnya digunakan untuk belanja infrastruktur. Total utang pemerintah pada Februari 2018 sudah mencapai Rp4.034,8 triliun.

Ia merinci, peningkatan utang pemerintah banyak digunakan untuk belanja barang dan pegawai. Periode 2014-2017, belanja barang pemerintah meningkat sampai 58 persen, sedangkan belanja modal pemerintah hanya tumbuh sebesar 36 persen.

"Jadi, tidak benar utang itu untuk infrastruktur. Peningkatan utang itu banyak untuk belanja barang yang sepanjang 2014-2017 tumbuhnya 58 persen. Sementara, belanja modal naiknya cuma 36 persen," ujarnya dalam diskusi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) di Gedung Rektorat UI, seperti dilansir CNN, Selasa (3/4).

Hal itu juga terlihat dari cara pemerintah dalam membangun infrastruktur. Menurut Faisal, pemerintah menugaskan pembangunan infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMN tersebut kemudian mencari dana sendiri untuk pembiayaannya dan pemerintah bantu memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN tersebut dengan jumlah yang sangat kecil.

Ambil contoh, pembangunan kereta rel ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek) yang ditugaskan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI, serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Dana yang dibutuhkan untuk membangun LRT Jabodebek sebanyak Rp31 triliun, namun pemerintah memberikan PMN sebesar Rp7,6 triliun.

"Pembiayaan infrastruktur proyek besar banyak oleh BUMN kok. Misalnya LRT, high speed train, jalan tol, semuanya penugasan jadi non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada sih APBN melalui PMN," kata Faisal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati malah menilai pembiayaan infrastruktur melalui utang tidak terlihat selama ini.

Pasalnya, BUMN karya yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur justru mencari pendanaan sendiri melalui pinjaman perbankan hingga menerbitkan obligasi.

"Sebenarnya, bahwa infrastruktur banyak dibangun iya, tapi apakah dananya dari APBN, malah BUMN berutang dengan bunga komersial di atas enam persen," tearng Enny.

Di sisi lain, Direktur Strategi dan Portofolio Hutang Kementerian Keuangan Scheneider Siahaan menambahkan alasan pemerintah berutang adalah untuk belanja prioritas yang tidak bisa ditunda.

"Utang diperlukan untuk belanja prioritas yang tidak bisa ditunda, penundaan belanja tersebut justru akan menambahkan biaya yang besar di masa depan," pungkasnya.

http://manado.tribunnews.com/2018/04...ng-dan-pegawai