Menko Luhut: Keahlian pekerja lokal belum cukup dukung proyek miliaran dolar

9 Maret 2018 12:25
Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Pemerintah tengah menyiapkan aturan anyar dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempermudah izin kerja tenaga asing (TKA) di Indonesia. Aturan tersebut bakal menjadi payung hukum tentang tenaga kerja asing (TKA) khusus yang bakal bekerja di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tujuan utama dari aturan tersebut adalah mendorong transfer keahlian pada bidang-bidang belum dikuasai tenaga kerja Indonesia. Bila keahlian yang dimiliki tenaga kerja Indonesia sudah mumpuni dan kompeten, tentu, kehadiran tenaga kerja asing dapat digantikan.

"Jadi kita banyak keahlian yang belum cukup untuk men-support proyek-proyek yang miliaran dolar, kita kasih saja dulu waktu ke mereka, kita kasih 3-4 tahun sambil dia melatih orang Indonesia untuk menggantikan nantinya. Karena kalau hanya SDM dalam sendiri, itu tidak akan proyek cepat selesai dalam bidang tertentu," ungkapnya di sela-sela acaraJakarta Food Security Summit 4, di JCC, Jakarta, Jumat (9/3).

Sementara itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri akan terus dikembangkan, terutama melalui pendidikan khusus, dan vokasi. "Sudah seperti buat politeknik, ini kan bukan 1 sampai 2 tahun. Bisa 4 sampai 5 tahun, setiap perusahaan besar, miliaran dolar kita minta mendidik SDM kita," tegas dia.
https://m.merdeka.com/uang/menko-luhut-keahlian-pekerja-lokal-belum-cukup-dukung-proyek-miliaran-dolar.html

Habibie Akan Panggil 48.000 Ilmuwan Indonesia di Luar Negeri

26 Mei 2011

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA – Mantan Presiden BJ Habibie akan memanggil 48 ribu ilmuwan Indonesia yang saat ini tersebar di beberapa industri pesawat terbang di dunia. Mereka merupakan ahli pembuat pesawat terbang yang dahulu bekerja di bawah payung industri Dirgantara Indonesia. Para ilmuwan tersebut diharapkan bisa ikut membangun industri startegis dirgantara Indonesia kembali dan mengembalikan kejayaan industri tersebut di Indonesia.

“Sekarang sudah ada komitmen baik dari menteri, kita harus dukung itu. Itu menjadi tugas saya sebagai Eyang (Kakek),” papar Habibie di hadapan puluhan mahasiswa aktivis UGM pada Kamis (26/5).

Habibie juga menjadi Presidential Lecture pada puncak peringatan dies natalis UGM ke-62 dan sekolah pasca sarjana UGM ke 30. Habibie menyampaikan pidato berjudul 'Membangun Daya Saing, Tantangan Pilihan dan Kebijakan'.

Menurutnya, pasca tragedi pesawat MA 60, masyarakat dan pemerintah Indonesia rindu akan kejayaan industri dirgantara pada tahun 1990-an. Namun, keinginan tersebut diharapkan jangan sampai masuk ke perangkap untuk berpolemik seperti jaman dahulu sehingga industri dirgantara melemah.

Diakuinya, industri pesawat terbang dan kapal Indonesia sempat berjaya selama 40 tahun lebih. Namun tahun 1995 atas keinginan IMF, industri yang berhasil memperkerjakan 48 ribu ilmuwan tersebut harus ditutup dengan berbagai alasan. “Kita dibangkrutkan secara sistematis. Padahal kita sehat, pihak yang memiliki hutang itu pihak swasta. Itu siapa, ya mereka sendiri yang menanam investasi di sini,” tandasnya.

Namun, kata Habibie, kejadian tersebut sudah berlalu. Saat ini pemerintah nampaknya memiliki keinginan kembali untuk memajukan industri tersebut. Keinginan tersebut harus didukung oleh para ilmuwan-ilmuwan tadi. Karena setelah dilemahkan tahun 1995, industri dirgantara Indonesia hanya menyerap tiga ribu tenaga kerja saja.

https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/llsn2e

Mau Pulang ke RI, Pemerintah Bakal Beri Gaji Besar Ahli Migas

Oleh Fiki Ariyanti pada 11 Mei 2014, 09:17 WIB


Liputan6.com, Jakarta Kabar baik bagi tenaga ahli minyak dan gas (migas) yang kini sedang mencari peruntungan di luar negeri. Jika mereka mau pulang, pemerintah berjanji untuk memberikan gaji yang setara dengan perusahaan asing.

Hal tersebut disampaikan Government Relation Zamrud Area Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako (BSP) Pertamina Hulu, Muhaimin Makmun.

Kepada Liputan6.com, dia mengaku, tantangan pemerintah adalah mengembalikan tenaga-tenaga ahli putra bangsa yang saat ini memilih bekerja di luar negeri.

"Tenaga ahli kita seperti profesi geologis, ahli perminyakan bekerja di perusahaan asing. Paling banyak di Arab Saudi, Malaysia, Singapura. Nah, ini tantangan bagaimana mereka bisa tertarik kerja di sini," ucapnya di Pekanbaru, Minggu (11/5/2014).

Pada November ini, sambung Representatif BOB BSP-Pertamina Hulu Jakarta, Fadhlan Hudaya, pemerintah akan ikut dalam Pameran Migas di Dubai.

"Satuan Kerja Khusus Migas punya rencana bikin job fair bagi orang Indonesia di perusahaan migas asing," tuturnya.

Supaya tertarik, lanjut dia, SKK Migas akan menawarkan gaji yang sama dengan perusahaan di mana tempatnya bekerja.

"Tadinya penggajian kan standar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Nah sekarang digaji yang sama jika mau bekerja di Indonesia," ucap dia.

Di perusahaan migas asing, tenaga ahli Indonesia yang berprofesi sebagai geologis, ahli perminyakan dan lainnya mendapat  gaji sampai Rp 100 juta per bulan.

"Kalau kerja di sini kan digaji setengahnya doang. Bahkan di Saudi Aramco, tenaga kerja kita digaji Rp 200 juta per bulan plus fasilitas memadai," jelasnya.

Dengan kebijakan tersebut, Fadhlan berharap, dapat membuat tenaga ahli Indonesia pulang dan membangun negeri sendiri. (fik/gdn)
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2048255/mau-pulang-ke-ri-pemerintah-bakal-beri-gaji-besar-ahli-migas#sthash.BVitOqAJ.dpuf