Warga gusuran normalisasi Ciliwung belum dipastikan mendapatkan ganti rugi. Pasalnya, banyak dari mereka yang menempati tanah milik Pemprov DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno (Sandi) mengatakan akan meracik format terbaik terkait ganti rugi. Ia tak mau upaya normalisasi disebut untuk kepentingan sekelompok orang atau golongan tertentu.

"Nah, itu yang akan kita cari karena mereka sudah tinggal di situ lama," kata Sandi, hari ini.

Sandi akan menyerahkan masalah pembebasan lahan dan ganti rugi pada tim hukum Pemprov DKI. Intinya, dia akan menjalankan apa yang sudah diatur undang-undang.

"Nanti tim hukum yang akan melihat. Kalau memang itu milik Pemprov, bagaimana kewajiban hukumnya, undang-undang yang mengatur seperti apa," terang Sandi.

Dewan Pembina Partai Gerindra ini tak mau ujug-ujug merelokasi warga. Sosialisasi sangat diperlukan.

Suami Nur Asiah ini mengaku sudah melakukan sosialisasi sejak seminggu lalu. Selain Pemprov DKI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) pun hadir.

"Ini untuk mempercepat. Dana akan kita siapkan dan kita akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat. Kegiatan ini harus dipercepat," kata Sandi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dalam jangka panjang, Ciliwung harus bersih dari rumah warga. Hal tersebut harus dilakukan dan tidak boleh ditawar.

"Itu pasti ya. Saya rasa enggak bisa ditawar," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2018.

Saefullah menyampaikan Pemprov sudah telat menormalisasi. Seharusnya, Ciliwung seperti Banjir Kanal Timur. "Sebetulnya kita sudah sangat telat. Kali itu idealnya seperti BKT. Ada aliran tengahnya, ada bantarannya, ada sheet pile, dan ada inspeksi," ungkapnya. (MTVN/OL-7

http://www.mediaindonesia.com/news/r...ugi/2018-02-09