News
Batal
KATEGORI
link has been copied
81
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a78f97b92523316438b457a/pdip-disebut-terima-rp80-miliar-kuasa-hukum-novanto-tanyakan-kpk-belum-periksa-puan
Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan, hingga saat ini hanya pengurus Partai Golkar dan Partai Demokrat yang telah diperiksa dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara petinggi PDIP belum ada yang menjadi tersangka. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP kala itu Puan Maharani yang diduga mengetahui adanya proyek e-KTP sampai saat
Lapor Hansip
06-02-2018 07:40

PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan

Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan, hingga saat ini hanya pengurus Partai Golkar dan Partai Demokrat yang telah diperiksa dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara petinggi PDIP belum ada yang menjadi tersangka. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP kala itu Puan Maharani yang diduga mengetahui adanya proyek e-KTP sampai saat ini belum diperiksa KPK.

"Selama ini hanya pengurus Partai Golkar dan Demokrat yang telah diperiksa dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara dari PDIP belum ada petinggi yang menjadi tersangka. Kita lihat saja nanti, pasti kami akan sampaikan di pembelaan secara layak dan baik," kata Maqdir saat dikonfirmasi Harian Terbit, Minggu (4/2/2018).

Seperti diketahui, Ketua Fraksi Demokrat di DPR Anas urbaningrum, sudah diperiksa, sementara ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto sudah menjadi terdakwa kasuse-KTP. Namun Ketua Fraksi PDIP saat saat proyek e-KTP  digulirkan pada 2012 lalu, Puan Maharani,  hingga saat ini belum pernah diperiksa KPK.

Maqdir meyakini kalau setiap perkembangan proyek e-KTP ketika itu selalu dilaporkan oleh para anggota Komisi II DPR ke Ketua Fraksinya masing-masing.  Salah satunya seperti keterangan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap yang mengakui selalui berkordinasi dengan Ketua Fraksi Golkar yang saat itu dijabat Novanto.

“Tentunya hal ini berlaku pula untuk para ketua fraksi Demokrat dan PDIP. Namun demikian ia menyerahkan ke KPK apakah akan memanggil Puan Maharani untuk diperiksa atau tidak. Kami serahkan saja kepada KPK, siapa yang mau mereka hadirkan. Siapa yang tidak mau mereka hadirkan,” kata Maqdir.  ‎

Menurutnya, pihaknya tidak akan desak KPK untuk memeriksa sejumlah petinggi partai PDIP yang diduga menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP.

"Kami tidak akan desak KPK, biarkan saja, kita tunggu saja sikap KPK. Biarkan masyarakat yang menilai, sikap dan tindakan KPK berkenaan dengan perkara e-KTP ini. Benar atau tidak ada tebang pilih atau malah ada yang dipilih untuk ditebang," ujar Maqdir.

Setnov

Terpisah pegiat antikorupsi dari Government Watch (Gowa) Andi Saputra mengatakan, agar dugaan keterlibatan Bendahara Umum PDIP Olly Dondonkambey dalam kasus e-KTP terang benderang, Olly harus dihadirkan pada persidangan Setya Novanto.

"Dengan kehadiran Olly di persidangan maka Majelis Hakim maupun JPU dapat mengkonfrontir perannya dan dugaan penerimaan uang dengan terdakwa SN," jelasnya.

Keberanian Setya Novanto untuk menyampaikan kebenaran apakah Olly menerima uang atau tidak dari anggaran proyek e-KTP, sambung Andi, sangat diperlukan. Sehingga masyarakat juga bisa mengetahui bahwa yang menerima dana haram e-KTP tidak hanya Golkar dan Demokrat. Apalagi ada Ketua Fraksi PDIP kala itu Puan Maharani yang diduga yang mengetahui adanya proyek e-KTP tapi ternyata tidak diperiksa juga oleh KPK.

"Selama ini puan luput pemberitaan dan pemeriksaan KPK. Maka saya minta SN itu jujur dengan membeberkan semua secara detail keterlibatan oknum-oknum legislatif. Tanpa keberanian dan  kejujuran SN sulit kita hanya menebak-nebak saja dan ini sangat berbahaya bagi pengungkapan tuntas kasus e-KTP. Jangan ada oknum yang menerima tapi dia luput dari jeratan hukum. Ini sangat berbahaya," paparnya.

Sementara itu, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendukung jika KPK segera melakukan penyidikan atas kesaksian Irman yang menyebutkan ada aliran dana ke sejumlah parpol. Oleh karenanya semua partai yang disebutkan harus diperiksa untuk dimintakan keterangannya. 

“Jangan hanya diperiksa dan dipanggil Golkar dan Demokrat saja. Semua partai yang disebutkan dalam persidangan harus diperika agar KPK tidak dinilai diskriminsi atas kasus e-KTP,” uijarnya.

Uchok menyakini, sebagai lembaga antikorupsi yang profesional maka KPK harus berani dan tidak boleh melakukan  diskriminasi dan tebang pilih dalam menyelesaikan kasus. Uchok menyakini, dalam waktu dekat petinggi PDIP juga bakal diperiksa untuk membongkar kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut. "Sebentar lagi juga PDIP diperiksa KPK. Tunggu waktu saja," paparnya.

Fakta Persidangan

Dalam persidangan terungkap tiga partai besar yakni PDIP,  Demokrat dan Golkar mendapatkan jatah dalam proyek pengadaan e-KTP. Dalam proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut Demokrat dan Golkar masing -masing mendapatkan  Rp150 miliar sedangkan PDIP 80 miliar. Adanya kucuran duit korupsi yang mengalir ke tiga partai tersebut terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP untuk terdakwa Setya Novanto.
 
Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman saat dihadirkan ke persidangan mengungkapkan tiga partai besar itu mendapatkan jatah masing-masing,  Demokrat dan Golkar Rp150 miliar sedangkan PDIP 80 miliar. Hal ini juga sejalan dengan sikap KPK yang menyatakan kalau kasus ini dikuasai tiga partai itu.

Selama proses penyidikan  mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, hingga Setya Novanto,  sejumlah elite tiga partai itu bergantian masuk ruang pemeriksaan KPK,  termasuk para ketua fraksi saat proses anggaran itu berlangsung di DPR.

Namun dari tiga Ketua Fraksi,  cuma Puan Maharani saja yang belum masuk daftar periksa KPK. Sementara dua partai lain ketua fraksinya sudah diperiksa,  Demokrat Anas Urbaningrum dan Jafar Hapsah sementara Golkar Setya Novanto. Hal ini tentu menjadi pertanyaan,  termasuk dari kubu Setya Novanto.


https://m.harianterbit.com/welcome/r...m-Periksa-Puan

Mungkin nanti gantian
0
Tampilkan isi Thread
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 3 dari 5
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 14:41
katanya pak beye sama duo F koq skrng jadi ke PDIP ya
emang penuh dagelan
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 15:01
Quote:Original Posted By Jalan Cinta


Lah, knp bawa2 pks. PKS bubar gua sujud syukur. Cetek ah kapasitas otak lu, males gue tanggepin


tolol bener tuh nastaik bray lu di tuduh pks lagi mentang mentang gak dukung banteng emoticon-Ngakak
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 15:05
puokoknya yang nuduh pdip sama antek antek baginda joko fix PKS auto nasbung emoticon-Blue Guy Bata (L)




logika cacat bener nastaik babik emoticon-Wkwkwk
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 15:32
Quote:Original Posted By ini.id.asli.bro


tolol bener tuh nastaik bray lu di tuduh pks lagi mentang mentang gak dukung banteng emoticon-Ngakak


Begitulah bray, yg ga dukung banteng dikata orang bloon semua Kali, padahal kan sebaliknya #ehh emoticon-Leh Uga
Diubah oleh Jalan Cinta
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 15:33
Quote:Original Posted By xaruduy
Ingat pas pilkada nanti jangan pilih sarang koruptor, pendukung penista agama..
Jangan gadaikan iman dan akidah..
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan


elu berarti org solo duy?.....
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 16:06
Quote:Original Posted By ini.id.asli.bro
puokoknya yang nuduh pdip sama antek antek baginda joko fix PKS auto nasbung emoticon-Blue Guy Bata (L)




logika cacat bener nastaik babik emoticon-Wkwkwk


lha itu framing mereka. masa heran
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 16:08
Ayo puan segera periksa KPK emoticon-Marah
0 1
-1
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 16:17
GPP KORUPSI, ASAL DUKUNG KOWI.



0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 16:30
Quote:Original Posted By dishwala
NIH M0NYET MAU DIKTE KPK? BENTUK OPINI SEAKAN2 KPK DIBAWAH KETIAK PDIP?
LU TUNJUKIN DULU BUKTI2 NYA NYET, SIAPA YG SERAHKAN DUIT, DIMANA, KAPAN?KAGA USAH KOAR2 DI MEDIA
KATANYA MAU JADI JC, BAKAL NYANYI..DIA SENDIRI MALAH BANTAH TERLIBAT

KPK Nilai Setya Novanto Masih Menyangkal Terlibat Kasus E-KTP

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Setya Novanto masih menyangkal terlibat dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP selama proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

"Sejauh ini informasi yang saya terima belum ada informasi signifikan yang disampaikan oleh terdakwa dan kita tahu di persidangan itu masih berupa sangkalan-sangkalan," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa 30 Januari 2018.

Hal tersebut dikatakannya sebagai respon atas pengajuan Setya Novanto menjadi "justice collaborator" (JC) kepada KPK. JC adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus.

Baca juga: Sidang Setya Novanto, Gamawan Fauzi: DPR Usul E-KTP Pakai APBN

"Kalau mengacu pada aturan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ataupun Surat Edaran MA, maka tentu kami harus cermati syarat-syarat seorang JC tersebut, termasuk salah satu di antaranya pengakuan perbuatannya dan membuka pihak lain yang lebih besar," ucap Febri.

Namun, Febri menyatakan bahwa KPK tetap akan melihat proses persidangan mantan Ketua DPR RI itu apakah nantinya akan mengakui perbuatannya atau tidak.

"Nanti kami lihat saja apa yang disampaikan oleh Setya Novanto di persidangan. Misalnya, pertama apakah mengakui perbuatannya, itu akan kami lihat. Kami simak sama-sama," ungkap Febri.

Selain itu, kata dia, KPK juga akan melihat apakah Setya Novanto dapat membuka peran pihak yang lebih besar dalam perkara korupsi KTP elektronik itu.

"Peran dari pihak-pihak lain itu tentu kami akan lihat kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang lain karena penanganan kasus korupsi itu tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati," kata Febri.

Untuk diketahui bahwa seseorang yang mengajukan JC bukan lah pelaku utama dari kasus tersebut. Indikator selanjutnya untuk memberikan status JC bahwa terdakwa mengakui perbuatannya terlebih dahulu.


Banteng ngamukemoticon-Ngakak
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 16:31
Kalau belum ada bukti2 yg lumayan, kayaknya KPK ngga akan gegabah periksa2 orang

Si pangeran juga, ngga berani2 di senggol KPK sampai sekarang, walau desas desusnya cukup santer

Jadi kita tunggu sajalah

Ohhh ada kader moncong putih ngamuk di mari emoticon-Takut emoticon-Takut emoticon-Takut emoticon-Takut emoticon-Takut

0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 17:08
Quote:Original Posted By ini.id.asli.bro
puokoknya yang nuduh pdip sama antek antek baginda joko fix PKS auto nasbung emoticon-Blue Guy Bata (L)




logika cacat bener nastaik babik emoticon-Wkwkwk


Hahaha ane juga pernah kena. Langsung cap nasbun disematkan. Padahal pks dan pdip ga sefrontal pdip dan demokrat ya oposisinya. Kenapa ga di tuduh partai demokrat emoticon-Ngakak
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 17:12
Kan pernah ada yang bilang, kalau kasus E-KTP dibongkar 100%, negara ini bisa bubar.
KPK lambat pasti kalau bahas PDIP, kan lagi jadi penguasa di pemerintahan sekarang emoticon-Malu (S)
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 17:13
Berani cyduk gakk
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 17:26
KPK berani gak ya
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 17:30
Quote:Original Posted By Jalan Cinta


Caps lock lu mati? Baca beritanya:

Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman saat dihadirkan ke persidangan mengungkapkan tiga partai besar itu mendapatkan jatah masing-masing, Demokrat dan Golkar Rp150 miliar sedangkan PDIP 80 miliar. Hal ini juga sejalan dengan sikap KPK yang menyatakan kalau kasus ini dikuasai tiga partai itu.

Itu fakta persidangan
Yang terlibat sudah kasih kesaksian, kesaksian itu bernilai dipersidangan, cukup bernilai untuk ditindak lanjuti. Kecuali lu orang partai pdip ya.. Udah. Gw ga bisa ngomong apa2.. Dari congor sampah lu dah ketauan kok kualitas otak lu


bubarkan aja semua
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 17:38
Nahhh, tuan putri udah dsebut nih

Pantau ah, bakal seru nih
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 18:12
Quote:Original Posted By dishwala


Yang terlibat sudah kasih kesaksian, tanpa memberi bukti mah omong kosong.. kpk kaga bisa seenaknya manggil sana sini..kecuali banyak saksi yg bilang
contoh : mirwan amir bersaksi si sby yg menyuruh e-ktp mesti dilanjutkan walau ditemukan pelanggaran oleh mirwan & lkpp

Si imran itu ada nyebut puan kga
dodol otak lu, ini gw contohin yg bener

Eks Ketua Fraksi Demokrat Akui Terima Dana E-KTP dari Nazaruddin

Dalam surat dakwaan dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Jafar disebut menerima uang panas e-KTP US$ 100 ribu. Jafar menjabat Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Anas Urbaningrum saat pembahasan proyek e-KTP berjalan.

Jafar mengaku baru mengetahui uang itu bagian dari anggaran proyek e-KTP setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya, ia tak tahu asal uang itu. Namun, setelah berdialog dengan penyidik KPK, ia baru menyadarinya.

Uang itu, kata Jafar, digunakan untuk biaya operasional Ketua Fraksi Demokrat. Ia tidak mengetahui uang itu termasuk dana proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Fraksi Demokrat Muhammad Jafar Hafsah mengakui menerima aliran uang Rp 970 juta dari bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam persidangan perkara korupsi KTP elektronik (e-KTP). "Saya terima uang dari Pak Nazaruddin ketika menjabat Ketua Fraksi," katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2017.

https://nasional.tempo.co/read/1025157/eks-ketua-fraksi-demokrat-akui-terima-dana-e-ktp-dari-nazaruddin

NGARTI LU NASBUNG PKS GOBLOKKK?


Kayaknya abis minum air kobokan mamak banteng nih.. Semangat bener emoticon-DP
emoticon-Ngakak
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 18:15
Quote:Original Posted By garenkpong


Kayaknya abis minum air kobokan mamak banteng nih.. Semangat bener emoticon-DP
emoticon-Ngakak


Mabok air kobokan... tuh bocah wkwkw
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 18:22
Mirip junjungannye... Baru di kasih kartu kuning aje udah panikan. Dasar tongki.
0 0
0
PDIP Disebut Terima Rp80 Miliar, Kuasa Hukum Novanto Tanyakan KPK Belum Periksa Puan
06-02-2018 18:44
Wah malu2in juga kl puan terseret masalah korupsi.
Mau naruh muka dimana ?
0 0
0
Halaman 3 dari 5
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia