JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjawab kekhawatiran Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Tjahjo menyatakan TGUPP tidak dihapus karena pembentukan TGUPP merupakan hak dari Anies.

“Itu hak seorang gubernur. Mau angkat timnya TGUPP mau 1 mau 100 mau 1000 silakan. Bahwa Kemendagri tidak punya kewenangan memotong jumlah,” katanya usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI, di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka, Rabu (27/12/2017).

Sebelumnya Anies mengeluh TGUPP akan dicoret oleh Kemendagri. Anies pun mempertanyakan pencoretan TGUPP dengan membandingkan TGUPP gubernur sebelumnya.

Selanjutnya, Tjahjo mengatakan Kemendagri hanya melakukan evaluasi pada anggaran TGUPP di APBD yang mencapai Rp28,9 miliar. Anies menganggarkan seluruh gaji untuk 73 anggota TGUPP di APBD 2018.

“Hanya prosedur penganggarannya saja ditemukan. Sebelum dibuka (Musrenbang) tadi sudah duduk bersama,  saya Gubernur, Sekda Dirjen. Intinya, faham. Hanya saja, dari Kemendagri meminta Pak Gubernur dan Pak Sekda alokasi anggaran itu,” tandasnya

Tjahjo menambahkan TGUPP nantinya akan melekat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang keahliannya. Karenanya keseluruhan anggaran tidak ditempatkan pada satu pos anggaran.

“Mau pake istilah dana gubernur bisa, pakai dana Bappeda bisa. Misal saya Gubernur punya menarik orang 100. Kan, ga mungkin 100 bidang humas, ga mungkin. Membidangi semua keahlian. Itu yang melekat dengan SKPD,” imbuhnya.

Tjahjo menjelaskan evaluasi yang dilakukan Kemendagri terhadap APBD 2018 untuk menghindarkan potensi penyimpangan penganggaran keuangannya. Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Evaluasi itu tidak semata-mata Kemendagri langsung memutuskan. Dasarnya dasar UU , dasar peraturan-peraturan  yang ada. Dalam proses evaluasi, selalu Dirjen kami Dirjen Keuangan Daerah, melakukan konsultasi dengan Sekda, DPRD. ‘Ini apa maksudnya.’ supaya jangan sampai yang sudah saya paraf setuju, di kemudian hari timbul masalah hukum,” tutup Tjahjo.

(ikbal/win)