Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta untuk segera menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI, soal keberadaan asetnya. Inventarisasi aset, dinilai jadi langkah awal yang patut dilakukan.

Nilai aset yang harus ditindaklanjuti sangat fantastis. Mencapai Rp10 triliun.‎ Selain itu, ada pula 6000 temuan BPK terkait laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menargetkan penataan aset di DKI Jakarta bisa dirapikan kurang lebih dalam lima bulan. Ia menyebut hal ini sebagai road to WTP (wajar tanpa pengecualian).

"Itu luar biasa PR besar. Saya akan kasih update setiap minggu dan juga fokus areanya satu adalah aset, dua adalah temuan BPK, dan ketiga adalah menyatukan koordinasi sehingga SKPD itu punya solusi agar permasalahan ini agar 5 bulan ini bisa diselesaikan," jelas Sandiaga di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2017).

Artinya, Pemprov DKI menginginkan penilaian BPK atas laporan keuangan dan aset DKI mendapat status WTP. Hal itu karena, selama lima tahun belakangan, DKI selalu mendapatkan nilai wajar dengan pengecualian (WDP).

Sandi sekaligus menargetkan untuk menindaklanjuti 6000 temuan BPK terkait laporan keuangan Pemprov DKI. Diantaranya, terkait item-item seperti lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, Rumah Sakit Sumber Waras, serta pengadaan UPS.

"Terkait itu perlu diambil keputusannya segera. Saya dapat tugas dari Pak Anies agar item-item besar ini tertangani dengan baik dari segi hukumnya maupun akuntansinya, sehingga temuan ini bisa dikategorikan 'ditindaklanjuti' oleh BPK," kata Sandi.

Untuk diketahui, pihak BPK sempat melaporkan adanya aset DKI yang hingga kini belum ditemukan keberadaannya. Tak tanggung-tangung, nilainya mencapai Rp10 triliun.‎ Selain itu, ada pula 6000 temuan BPK terkait laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

"Dua atau tiga tahun lalu, ada hasil sensus aset. Pemprov DKI harus menindaklanjuti aset sekitar 10 triliun karena keberadaannya belum ditemukan," kata Kepala BPK Perwakilan DKI, Syamsudin di Jakarta.

‎Inventarisasi Aset

‎Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai, Pemprov DKI Jakarta sering kalah dalam sengketa lahan akibat buruknya kinerja instansi terkait. Karena itu menurutnya, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI harus melakukan invetarisasi asset-aset milik pemprov.

Ia berpesan agar, Pemprov DKI tak menganggap remeh aset-asetnya. Ia menilai, salah satu faktor kekalahan dalam beberapa sengketa tanah, dikarenakan kinerja pemerintahan yang tidak profesional. Khususnya, dinas yang membidangi aset, termasuk fasos dan fasum.

"Gubernur DKI harus memiliki kontrol yang ketat atas aset yang dimiliki Pemda. Jika tidak, akan mudah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," singkatnya di Jakarta, Senin (27/11/2017).

https://m.harianterbit.com/welcome/read/2017/11/28/90278/18/18/Aset-DKI-Rp-10-Triliun-Hilang-Sandiaga-Dalam-Lima-Bulan-Akan-Ditemukan

Bisa hilang ya