TIM Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) rawan menjadi lahan penampungan atau bancakan tim sukses Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Hal itu bisa dipahami apabila melihat banyaknya anggota yang kelak menduduki posisi di TGUPP tersebut, yakni mencapai 74 orang.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengaku khawatir TGUPP hanya berisikan mantan anggota tim sukses Anies-Sandi tanpa melihat kebutuhan sesungguhnya dalam menunjang kerja gubernur-wakil gubernur.

"Tidak dilarang, tetapi saya pikir jumlahnya harus dibatasi, tidak 74 orang," kata Sumarsono di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Pemprov DKI mengusulkan anggota TGUPP sebanyak 74 orang dalam RAPBD 2018 dengan anggaran mencapai Rp28,5 miliar, atau naik 12 kali lipat dari sebelumnya sebesar Rp2,35 miliar (Media Indonesia, 22/11).

Menurut Sumarsono, anggota TGUPP menjadi diskresi gubernur.

Namun, apabila berencana menambah anggota dari semula 15 orang, gubernur harus merevisi terlebih dulu Pergub No 411/2016 tentang TGUPP.

"Kebutuhan (TGUPP) maksimal 15 sehingga saya keluarkan Pergub No 411/2016. Itu mencakup PNS dan non-PNS untuk melengkapi SKPD. Kalau 74 orang, tumpang-tindih dengan SKPD."

Sumarsono melanjutkan ada dua jenis tim yang membantu pekerjaan gubernur termasuk pada zaman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yaitu TGUPP dan tim pendamping.

Dana TGUPP berasal dari APBD, sedangkan biaya tim pendamping diambil dari dana operasional gubernur.

"Ahok menyisakan dana operasional untuk membiayai tim pendamping yang berjumlah 40. Pak Anies bisa saja berpikir sebaliknya, semua masuk TGUPP lalu meledak. Saya nggak tahu pola pikirnya," ungkap Sumarsono.

Bertambahnya keanggotaan TGUPP itu disebabkan Gubernur DKI Anies Baswedan berencana memasukkan staf pribadinya ke TGUPP.

Dengan demikian, honor staf pribadi yang tadinya diambil dari dana operasional akan menggunakan pagu anggaran lain.

"Dengan masuk ke TGUPP tidak ada lagi orang bekerja pribadi atas nama gubernur. Honornya juga transparan," jelas Anies di Balai Kota DKI, Rabu (22/11).

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menambahkan, kelak TGUPP itu merupakan penggabungan dari Tim Wilayah untuk Percepatan Pembangunan dan profesional.

"Orang-orang terbaik. Kami buka terang benderang."

Sekretaris Komisi C DPRD DKI dari Fraksi NasDem James Arifin Sianipar meminta eksekutif segera merampungkan revisi Pergub No 411/2016 yang menjadi dasar perombakan TGUPP.

"Paling lambat diserahkan Senin (27/11). DPRD menggelar rapat paripurna Senin petang."

Terkait dengan anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD yang juga naik dari Rp28,7 miliar menjadi Rp107,7 miliar, menurut Sandiaga, hal itu telah dirancang pemerintah sebelumnya.

"Ini sudah disosialisasikan Pak Djarot."

Saat Sumarsono menjabat Plt Gubernur DKI, keluar Kepgub No 190/2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri pada 1 Februari 2017.

Selanjutnya, pemerintah pusat menerbitkan PP No 17/2017 yang mengatur hak keuangan anggota DPRD.

Kemudian Djarot Saiful Hidayat meneken pergub sebagai turunan PP yang mengatur biaya perjalanan dinas.

Di laman www.apbd.jakarta.go.id, dalam kegiatan pemfinalan rencana kerja 2018 tercantum anggaran kunker Rp8,8 miliar.

Jumlah itu tetap sama pada penyempurnaan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2018. Jumlahnya melonjak menjadi Rp107,7 miliar ketika Banggar DPRD DKI membahasnya pada November ini. (Nic/X-3)