Presiden Joko Widodo menyebutkan, ada empat pemerintah daerah yang 'memarkirkan' APBD-nya dalam jumlah besar di bank pembangunan daerah.

Keempat pemerintah daerah itu adalah Kabupaten Tangerang sebesar 34 persen, Kabupaten Jember sebesar 36 persen, Kota Tangerang sebesar 32 persen, dan Kabupaten Kutoarjo sebesar 31 persen.

"Jangan sampai kayak begini lagi. Jangan sampai kami sudah transfer, duitnya malah diparkir di bank," ujar Jokowi, saat bertemu dengan gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

"Yang kayak gini kami ikuti terus. Jangan dipikir saya enggak ikuti yang begini," lanjut dia.



Selain empat pemerintah daerah yang disebut itu, masih ada lagi pemerintah daerah yang tercatat 'memarkirkan' APBD dalam jumlah besar di bank. Namun, ia memilih tidak menyebutkannya.

Presiden Jokowi meminta kepala daerah mendorong kepala-kepala dinas untuk segera menggunakan anggaran tersebut.

"Kejar dinas-dinasnya agar uang itu segera digunakan, berputar di masyarakat dan ekonomi di daerah menjadi tumbuh," ujar Jokowi.

Ke depan, pemerintah pusat akan mencari sebuah sistem tata kelola keuangan daerah agar jumlah anggaran daerah yang 'parkir' di bank tidak terlalu besar, bahkan nol rupiah.

Pemimpin atau kepala daerah yang inovatif harus bermunculan. Dana yang sudah masuk harus dapat di kelola dengan tepat dan cermat. Ragam potensi yang ada di daerah mesti di kelola dan di kembangkan dengan sebaik mungkin. Hampir semua daerah, untuk saat ini mengutamakan pembangunan infrastruktur. Karena adanya infrastruktur yang memadai maka mempermudah berbagai kegiatan perekonomian lainnya.

Berbagai hal berikut hendaklah pula di perhatikan dan di sediakan pendanaannya oleh pemerintah daerah. Hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sarana perhubungan atau transportasi

Dana ada, tapi infra struktur perhubungan atau transportasi tidak memadai, ini hanya akan memperbesar biaya masyarakat dalam wara Wiri melakukan kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi akan berjalan dan bertumbuhan dengan sendirinya bila sarana perhubungan dalam daerah tersebut baik. Berbagai sektor produktif yang mampu mendatangkan penghasilan pada masyarakat dan pemerintah daerah dapat bermunculan dengan adanya sarana transportasi yang memadai.

2. Jaringan informasi

Pentingnya kemudahan akses informasi sangat berguna bagi setiap daerah. Apalagi di era sekarang pertukaran informasi antar wilayah sangat menentukan iklim perdagangan. Bukan hanya antar daerah, kini antar negara pun perdagangan nya sangat di pengaruhi oleh adanya fasilitas kemudahan informasi. Dalam hal promosi maupun dalam hal mencari produk yang di butuhkan.

3. Sarana pendidikan

Sarana ini mesti mendapatkan perhatian yang juga harus terfokus. Sarana pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang mampu meningkatkan produktivitas serta kemandirian individu dalam masyarakat di daerah harus pula turut di kembangkan. Minimum di sediakan. Projek balai pelatihan keterampilan masyarakat sepertinya perlu di tingkatkan terus.

4. Sarana kesehatan

Kesehatan tak kalah penting dari berbagai halangan lainnya yang mesti di dahulukan. Karena bila fasilitas atau kondisi kesehatan dalam suatu daerah rendah, maka otomatis pengeluaran masyarakat daerah tersebut akan tinggi, sementara produktivitas nya rendah.

5. Sarana perniagaan

Sarana perdagangan seperti pasar tradisional maupun semi tradisional mestilah pula harus di tingkatkan. Dengan meningkatnya sikon fisik suatu sarana perdagangan di daerah, maka minat berbagai para niagawan dan niagawati dari daerah lain akan lebih tertarik untuk bertransaksi dengan masyarakat di lokasi tersebut. Dan sarana yang di tulis dalam poin ke lima ini juga sangat di pengaruhi oleh poin pertama hingga poin ke empat.

Kelima hal ini merupakan unsur vital. Yang mesti di utamakan untuk di danai agar keadaannya cukup memadai. Jika kelima hal tersebut berada dalam kondisi optimal maka perputaran ekonomi masyarakat pada daerah tersebut tentu akan lebih produktif.

Pada intinya kebanyakan kepala daerah takut menggunakan dana yang ada dengan alasan takut di tuduh melakukan penyelewengan dana alias korupsi. Padahal jika tak sepeserpun mengambil uang yang bukan haknya mengapa mesti takut. Mengapa mesti risau. Jika menyangkut kepentingan kemajuan masyarakat, sudah semestinya lah para pemimpin daerah berani mengambil resiko dengan catatan semua penggunaan anggaran harus mengesampingkan kepentingan pribadi.

Dana yang mengendap di bank dan tidak di gunakan untuk menumbuhkan sektor produktif, maka hanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan terakhir sekali lagi dalam penggunaan dana yang ada para pemimpin daerah mesti memiliki keiklasan mengutamakan kepentingan masyarakat, serta rela untuk menjauhi korupsi, kolusi dan nepotisme

Yang paling menyedihkan bila di suatu daerah terjadi : dana yang mengendap di bank besar sementara para pelaku UMKM dan usaha rumahan masyarakat di daerahnya justru terjebak jeratan atau lilitan hutang dari rentenir.

Padahal dana yang ada di daerah tersebut bisa di alokasikan untuk menghangatkan produktivitas masyarakat yang ada