Submitted by redaksi on Minggu, 29 Oct 2017 - 18:23


KONFRONTASI - Utang Indonesia membuat ekonomi nasional tidak aman. Utang Indonesia dinilai tidak bisa dibandingkan dengan yang dimiliki Jepang. Selama ini, pemerintah kerap menyatakan bahwa utang Indonesia yang mencapai 28% dari Produk Domestik Bruto (PDB) masih aman, karena beban utang Jepang mencapai 200% dari PDB. Neoliberalisme Menkeu Sri Mulyani jerumuskan Jokowi-JK ke dalam kubangan utang dan akan menggerus ekonomi rakyat serta menurunkan pertumbuhan ekonomi .Ekonom Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengungkapkan, jumlah utang Jepang yang 200% dari PDB masih aman karena hampir 70% kepemilikan utangnya dimiliki oleh masyarakat Jepang. Jadi, saat kondisi ekonomi Jepang memburuk, maka uang masih tetap beredar di Negeri Sakura -julukan Jepang- tersebut.

Ekonom Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengungkapkan, jumlah utang Jepang yang 200% dari PDB masih aman karena hampir 70% kepemilikan utangnya dimiliki oleh masyarakat Jepang. Jadi, saat kondisi ekonomi Jepang memburuk, maka uang masih tetap beredar di Negeri Sakura -julukan Jepang- tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun depan pemerintah masih akan berutang untuk membayar bunga utang luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan jumlah defisit primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp109 triliun.

Angka tersebut lebih rendah dari yang sebelumnya yakni Rp111,4 triliun. Maka, dalam pengelolaan anggaran untuk tahun depan harus berhati-hati agar tidak membengkak dari segi utang yang disebabkan karena defisit anggaran yang melebar.

"Kita akan kembali utang tahun depan untuk bayar bunga utang dan investasi," kata dia di Jakarta, Kamis (2tujuh/10/2016).

Dengan pembiayaan utang yang cukup besar tersebut, maka untuk asumsi defisit anggaran tahun depan diasumsikan sebesar 2,41% atau setara dengan Rp330,2 triliun. Surat Berharga Negara (SBN) akan diterbitkan sebesar Rp400 triliun (netto).

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa itu juga termasuk pembayaran utang lama. "Utang lama ini tentunya akan kita bayar untuk tahun depan," ujarnya.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2017 tercatat USD340,5 miliar atau tumbuh 4,7% (yoy). Berdasarkan kelompok peminjam, ULN sektor swasta tercatat USD165,6 miliar (48,6% dari total ULN) atau tumbuh 0,1% (yoy), setelah pada Juli 2017 mengalami penurunan sebesar 1,1% (yoy).

"Sementara itu, posisi ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) pada Agustus 2017 tercatat USD174,9 miliar (51,4% dari total ULN) atau tumbuh 9,5% (yoy), sedikit meningkat dari 9,2% (yoy) pada bulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman di Jakarta Selasa (17/10/2017).

Berdasarkan jangka waktu asal, pertumbuhan ULN jangka panjang dan jangka pendek tetap terkendali. ULN berjangka panjang tumbuh 3,3% (yoy) pada Agustus 2017 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,6% (yoy).

Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 14,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 13,1% (yoy). Posisi ULN berjangka panjang tercatat USD294,7 miliar (86,5% dari total ULN), terdiri atas ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD172,6 miliar (58,6% dari total ULN jangka panjang) dan ULN sektor swasta sebesar USD122,1 miliar (41,4% dari total ULN jangka panjang).

Ekonom Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengungkapkan, jumlah utang Jepang yang 200% dari PDB masih aman karena hampir 70% kepemilikan utangnya dimiliki oleh masyarakat Jepang. Jadi, saat kondisi ekonomi Jepang memburuk, maka uang masih tetap beredar di Negeri Sakura -julukan Jepang- tersebut.

"Saya pingin keluar dari perdebatan utang terhadap PDB. Indonesia dibanding Jepang itu nggak nyambung, dibanding AS nggak nyambung. Jepang 200% nggak masalah, karena 70% pemilikan utang itu dimiliki oleh Jepang. Ketika kondisi memburuk, uang masih beredar di Jepang," katanya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Sementara Indonesia, kata Bhima, 39% utang dikuasai oleh asing. Jika kondisi ekonomi Indonesia goyan, maka semua akan hijrah bersama dan menyebaban aliran dana yang keluar (capital outflow) sangat besar.

"Indonesia 39% dikuasai asing. Risiko keuangannya harus dimitigasi. Ketika asing hijrah bersama, capital outflow itu yang menyebabkan ekonomi kita terguncang. Ini yang harus dibedakan," imbuh dia.

Tak hanya itu, pemerintah selalu menyatakan bahwa utang tak masalah asalkan dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Menurut Bhima, utang Indonesia salah satunya adalah untuk ambisi proyek infrastruktur. Bahkan, subsidi pun dipotong untuk membiayai infrastruktur.

Sayangnya, proyek infrastruktur yang dibangun di Indonesia dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, hal tersebut justru kontraproduktif dengan tujuan pemerintah untuk menarik utang.

"Infrastruktur masalahnya jelas, karena dibangun berdasarkan prisnip semuanya mau dikuasai perusahaan negara. 87% dikuasai oleh perusahaan skala besar. Kalau dikuasai BUMN, utang itu hanya akan dirasakan manfaatnya oleh BUMN. Bukan ke masyarakat. Rekomendasinya adalah segera diperbaiki. Jangan infrastruktur dikuasai BUMN, berikan ksempatan swasta untuk proyek infrastruktur," tandasnya.

Sebelumnya pemerintah juga diyakini harus berhati-hati dalam mengelola utang mengingat risikonya yang terlalu besar. Salah satu risiko itu adalah kepemilikan asing dalam SBN yang mencapai 39,5%. Selain itu, penerbitan SBN domestik juga berpotensi membuat likuiditas semakin ketat. Apalagi, perbankan berencana menggenjot penyaluran kredit pada paruh kedua tahun ini sehingga berpotensi memicu perang suku bunga deposito.

baca juga:
AS dan Jepang Utangnya Besar Tapi Tidak Bangkrut, Ini Penjelasannya




AS tinggal cetak duit,, masih dipercoyo...