TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Jajaran Komisi III DPRD Denpasar mendatangi lokasi reklame Traveloka yang dipasang di Pantai Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (14/9/2017) siang.

Kedatangan para legislator Kota Denpasar ini karena keresahan masyarakat sanur atas keberadaan reklame tersebut.

"Kami ingin menelusuri, bagaimana ceritanya kok sampai ada reklame Traveloka di sini. Kalau kami melihat reklame ini sudah tidak benar, karena ini adalah tempat publik. Kami tidak tahu kenapa bisa keluar ini izinnya. Kami minta agar dibongkar," kata Ketua Komisi III DPRD Denpasar, Nyoman Eko Supriadi.

Kedatangan jajaran Komisi III DPRD Denpasar disambut oleh jajaran Desa Adat Sanur Kaja.

Setelah meninjau lokasi reklame, jajaran Komisi III kemudian menggelar rapat Kantor LPD Sanur Kaja, yang dihadiri oleh Bendesa Adat Sanur Kaja, Badan Permusyawaratan Dewa Sanur Kaja, Camat, dan pihak terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Bendesa Pakraman Sanur, Ida Bagus Paramartha menjelaskan keresahan masyarakat sanur terhadap adanya reklame ini setelah heboh di Grup WhatSApp Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI).

Di Grup tersebut, diungkap bahwa ada aliran dana yang diduga sebagai pemulus keluarnya izin reklame tersebut.

"Reklame ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDAS) Desa Adat Sanur Kaja. Ketuanya sekarang sudah diberhentikan. Ini sudah terjadi pelanggaran, karena waktu nyari izin kami Bendesa dilangkahi, trus pengawas dilangkahi," kata Paramartha sembari berharap reklame tersebut harus dibongkar.

Dia mengatakan, keberadaan reklame traveloka ini sudah sejak tiga bulan lalu, dan izin reklame ini berakhir pada 19 September 2017 besok.(*)

Sumber:
http://bali.tribunnews.com/2017/09/1...keluar-izinnya

Iklan mereka memang masif dan agresif di mana-mana, karena banyak kucuran dana investor asing yg strategi nya bakar uang trus