Anak-anak Rohingya berjalan melintasi air saat mencoba masuk ke wilayah Bangladesh dari No Man's Land setelah terdengar tembakan dari wilayah Myanmar, Senin (28/8/2017).
Konflik masyarakat minoritas Muslim Rohingya dengan pemerintah Myanmar kembali memanas. Ribuan orang mencoba mengungsi ke Bangladesh saat, menurut laporan Human Rights Watch (HRW), api membakar perkampungan Rohingya di bagian utara Provinsi Rakhine.

Data satelit yang didapat oleh HRW menunjukkan ada 10 titik di Rakhine yang mengalami kebakaran hebat, meliputi kawasan sepanjang 100 km.

Sejak Jumat (25/8) hingga Minggu (27/8), menurut data PBB, 5.200 warga Rohingya telah masuk ke Bangladesh, sementara beberapa ribu lainnya masih berkeliaran mencari perlindungan di dekat perbatasan. Hingga saat ini ada sekitar 400.000 orang Rohingya yang berada di kemah-kemah pengungsian di Bangladesh.

Pernyataan para saksi yang diwawancarai oleh HRW mengindikasikan bahwa desa-desa tersebut sengaja dibakar. Seorang saksi dari Desa Taung Pyo Let yang berhasil masuk Bangladesh bercerita tentara Myanmar menembaki orang-orang saat mengejar kelompok militan dan rumah-rumah pun terbakar.

"Semua sudah menjadi abu sekarang," ujar pria tersebut.

Kotak merah menunjukkan daerah-daerah di mana asap terlihat dari satelit. Luas kotak tak mewakili luas daerah yang terbakar.
Otoritas Myanmar, dikabarkan Aljazeera (29/8), menyalahkan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) sebagai "teroris ekstrem" pemantik api tersebut. Sementara ARSA menyalahkan tentara Myanmar yang mereka sebut telah melakukan pembunuhan ekstra yudisial terhadap warga Rohingya.

"Teroris ekstremis meledakkan bom, membakar desa-desa, dan menyerang pos polisi di Region-2 Maungtaw," kata pemerintah Myanmar dalam siaran pers yang dirilis Kementerian Informasi, dinukil Independent.

Sementara, Arakan Times, situs berita komunitas Rohingya, menyatakan tentara Myanmar dan polisi penjaga perbatasan membakar 1.000 rumah sepanjang Sabtu dan Minggu.

Karena wartawan kesulitan untuk masuk ke wilayah tersebut, detail peristiwa yang terjadi di Rakhine sulit untuk dikonfirmasi kebenarannya.

Seorang anggota Pasukan Penjaga Perbatasan Bangladesh, kepada AFP (h/t BBC), Selasa (29/8), menyatakan pada Senin (28/8) malam mereka mendengar rentetan tembakan dari senjata otomatis dan melihat asap mengepul dari desa-desa yang di bakar di seberang perbatasan.

"Pemerintah Myanmar seharusnya menjamin akses masuk kepada pengamat independen untuk menentukan sumber api dan menyelidiki tuduhan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia," kata HRW.

Lokasi kebakaran berkorelasi dengan pernyataan beberapa saksi dan laporan media yang menyatakan pembakaran itu dilakukan dengan sengaja.

"Data satelit baru ini seharusnya menimbulkan kekhawatiran dan mendorong aksi oleh para donor dan badan-badan PBB guna memaksa pemerintah Myanmar mengungkapkan kehancuran yang terjadi di Rakhine," kata Phil Robertson, deputi direktur Asia HRW.

Konflik terbaru ini terjadi sejak Jumat (25/8) ketika pasukan pemberontak Rohingya, yang dipersenjatai pisau dan bom buatan sendiri, menyerang lebih dari 30 pos polisi di Rakhine utara, menurut pemerintah Myanmar.

Penyerangan tersebut ditanggapi pemerintah Myanmar dengan mengirimkan pasukan bersenjata ke wilayah tersebut dan terjadilah pertempuran. Jumlah korban tewas akibat bentrokan tersebut diperkirakan mencapai 100 orang.

Komisaris HAM PBB meminta semua pihak untuk menghentikan penggunaan kekerasan dan menyerukan kepada pejabat pemerintah untuk menjamin semua tindakan yang diambil mematuhi hukum HAM internasional.

"Kejadian ini sangat menyedihkan. Hal ini sudah diprediksi bakal terjadi dan seharusnya bisa dicegah," kata Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, dikutip situs badan dunia tersebut.

Ia menyatakan pelanggaran HAM menahun dan sistematis, termasuk tindakan keamanan yang kasar sejak Oktober 2016, berkontribusi kepada tumbuh suburnya ekstremisme. "Pada akhirnya semua pihak lah yang kalah," kata Al Hussein.

Komisioner Tinggi PBB itu juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap klaim Kantor Konselor Negara Myanmar yang menyatakan bahwa para pekerja bantuan internasional terlibat atau mendukung serangan kaum pemberontak tersebut.

"Pernyataan seperti itu tidak bertanggung jawab dan hanya akan meningkatkan ketakutan dan potensi kekerasan lanjutan," tegasnya. "Saya amat khawatir tuduhan terhadap organisasi bantuan internasional itu akan membuat pegawai mereka dalam bahaya sehingga tak bisa mengirimkan bantuan-bantuan yang esensial."

Sementara itu, dikabarkan AFP (h/t Firstpost) pemerintah Bangladesh menawarkan bantuan militer kepada Myanmar untuk memerangi kaum pemberontak militan di Rakhine.

"Kalau Myanmar bersedia, kekuatan keamanan kedua negara bisa mengadakan operasi bersama melawan kelompok militan, setiap aktor non-negara atay Tentara Arakan sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Bangladesh yang identitasnya tak diungkapkan.

Konflik suku Rohingya dengan pemerintah Myanmar yang mayoritas beragama Buddha sudah berlangsung selama beberapa dekade.

Suku tersebut adalah penduduk asli kawasan Rakhine (Arakan) tetapi pemerintah Myanmar tidak memberi mereka hak kewarganegaraan karena menganggap orang-orang Rohingya itu adalah imigran ilegal yang menyusup masuk ke daerah Myanmar sejak 1948.

Saat ini ada sekitar 1 juta orang Rohingya hidup di negara berpenduduk 50 juta tersebut. Sebagai kaum minoritas, mereka kerap hidup dalam tekanan.

Sejak terjadinya kerusuhan pada 2012, lebih dari 100.000 orang telah terusir dari rumah mereka dan tinggal di kemah-kemah kotor yang dijaga oleh polisi. Banyak yang telah mencoba kabur dari negara itu menggunakan perahu, tetapi tak sedikit yang lalu terjebak dalam perdagangan manusia.

Indonesia, Thailand, dan Malaysia menjadi tujuan utama para pengungsi tersebut. Kini, sedikitnya 100 pengungsi Rohingnya masih berada di kamp pengungsian di Birem Bayeun, Aceh Timur. Mereka bagian dari 400 pengungsi lain yang pada 2015 terkatung-katung di Perairan Aceh Timur.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ngya-mengungsi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Masih ada aset Rp7 miliar dalam rekening First Travel

- Nomor ponsel bakal terhubung dengan NIK

- Kasus Saracen momentum memperbaiki praktik politik