Bangun Infrastruktur Papua, Jokowi Ingin Turunkan Harga-harga



Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar melakukan sejumlah pembangunan di wilayah Papua, mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, hingga jalur kereta api. Hal ini dilakukan demi tembusnya keterisolasian di daerah-daerah pedalaman Papua khususnya, sehingga disparitas harga yang ada lantaran biaya logistik yang cukup tinggi perlahan semakin terpangkas.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian PUPR tengah menggenjot pembangunan jalan di kawasan perbatasan Papua dan Trans Papua yang memiliki panjang 4.330 kilometer. Pembangunan yang saat ini telah mencapai 89% itu ditargetkan seluruhnya tersambung pada 2018.

Pembangunan jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak semata menghubungkan antar kota/kabupaten untuk membuka keterisolasian, namun harus dapat menurunkan angka kemahalan.

"Pembangunan di Pulau Papua tidak hanya untuk membuka keterisoliran, namun harus bisa menurunkan tingkat kemahalan di sana," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Terlaksananya pembangunan jalan Trans Papua dan perbatasan diharapkan akan menghubungkan daerah yang selama ini terisolasi terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada. Biaya logistik yang dipangkas pun pada akhirnya mampu mengikis harga secara perlahan.

Misalnya, harga bahan pokok dan semen yang masih mahal di Wamena. Untuk itu perlu dibangun jalan dari Mamugu (yang memiliki pelabuhan kecil) - Kenyam - Habema hingga Wamena, termasuk beberapa jembatan yang perlu dibangun.

Nantinya Wamena juga akan terhubung dengan tol laut dan Jalan Trans Papua Wamena - Ilaga - Enarotali - Nabire hingga Wasior yang juga memiliki pelabuhan bongkar muat barang. Dengan adanya jalan yang terhubung ke Wamena dan lokasi-lokasi lain di pedalaman, angkutan logistik tidak lagi harus melalui udara yang akan mengurangi biaya secara keseluruhan.

Adapun saat ini masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Perbatasan. Meskipun kendaraan yang lewat relatif sedikit, namun penduduk yang sebelumnya berjalan kaki dengan medan yang sulit dan memakan waktu lama,saat ini sudah dapat melintasi jalur yang sama dengan lebih mudah dan cepat.
Baca juga: Foto: Jokowi Pamer Bandara-bandara Cantik Papua di Facebook
Pada ruas jalan yang sudah ada ini, jalan juga digunakan untuk pemasangan jaringan fibre optic oleh Kementerian komunikasi dan Informatika sebagai upaya menyambungkan akses komunikasi di Papua.

Diharapkan pada tahun 2018 mendatang, Jalan Trans Papua sudah tersambung semua ruasnya. Sedangkan untuk jalan perbatasan, 884 km dari 1.068 km jalan perbatasan yang sudah terhubung, ditargetkan pada tahun depan keseluruhannya dapat terhubung.

sumber

Setelah Infrastruktur Beres, Jokowi Janji Selesaikan Masalah HAM di Papua



JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih marak terjadi di tanah Papua.

Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pengurus Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, dalam petemuan itu, Jokowi banyak bicara soal berbagai program pemerintah, termasuk soal pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun, PGI juga menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua yang masih kerap terjadi di era Jokowi.

"Pak Presiden banyak menjelaskan tentang pembangunan di Papua ketika sekarang ini banyak sorotan penegakan atas hak asasi manusia di Papua," kata Gomar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Menurut Gomar, Jokowi tidak menampik bahwa pemerintahannya belum maksimal dalam memperjuangkan Papua yang bebas dari pelanggaran HAM.

Namun, ketidakmaksimalan itu terjadi karena pemerintah tengah fokus menggarap infrastruktur di Papua yang masih sangat tertinggal dengan wilayah lainnya.

Setelah infrastruktur beres, maka Jokowi berjanji akan memperjuangkan agar tak ada lagi pelanggaran HAM yang dialami warga Papua.

"Jadi pertama-tama prioritas memang ke pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur tanpa bermaksud mengabaikan itu, pada waktunya presiden akan selesaikan juga itu (masalah pelanggaran HAM)," kata dia.

(Baca juga: Jokowi: Buka Semua Wilayah di Papua dari Isolasi)

Setara Institute sebelumnya mencatat bahwa kasus pelanggaran HAM di Papua meningkat selama 2016 di Papua dapat dilihat dalam tiga sektor.

Sektor pertama yakni kekerasan terhadap warga sipil berupa penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan.

Sektor kedua, masifnya peristiwa pembatasan kebebasan berekpresi di Papua.

Sektor ketiga yakni masih maraknya peristiwa pembatasan kebebasan pers.

Setara mencatat kasus pelanggaran HAM itu dialami beragam kelompok, dari mulai warga sipil hingga aktivis organisasi politik Papua. Setara Institute menyebutkan jumlah korban dari warga sipil mencapai 2.214 orang, sedangkan dari aktivis politik terdata 489 orang.

sumber

menyusul untuk daerah-derah lain semoga makin jaya pembangunannya