SAMARINDA, KOMPAS.com- Seragam merah putih itu masih tergantung di lemari pakaian Vincero.

Bocah berusia 6 tahun 7 bulan itu dikeluarkan dari daftar nama siswa baru di SDN 016 Proklamasi, Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), lantaran kedua orangtuanya melaporkan pungutan yang dilakukan sekolahnya.

Ditemui di rumahnya di Jalan Gerilya, Sungai Pinang, Vincero hanya bermain di rumah bersama kedua orangtuanya. Ayahnya, David, bekerja sebagai penjual mainan anak-anak. Sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga.

“Enggak sekolah, enggak bisa sekolah karena namanya enggak didaftar. Kecewa sekali dengan kepala sekolahnya,” ujar Vincero.

Vincero sengaja tidak keluar rumah, lantaran enggan melihat kawan sepermainnya berangkat ke sekolah. Ibu Vincero, Marwah Baco bercerita, kisah bermula saat dia dinyatakan lulus seleksi penerimaan siswa baru dan harus membayar uang sebesar Rp 830.000.

Bagi keluarga Vincero, jumlah uang tersebut sangat besar. Mereka harus berhutang agar Vincero bisa sekolah. Namun setelah membayarkan uang tersebut, Vincero hanya diberi kuitansi tanpa rincian pembayaran.

Padahal sepengetahuan orangtua Vencero, sekolah negeri tidak membenarkan ada pungutan apapun. “Saya tanya, mana rinciannya pada kepala sekolah. Kepalanya jawab, itu ada kuitansi saja, enggak ada rincian-rincian,” ujarnya.

Merasa ada yang janggal, kedua orangtua Vincero akhirnya mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Samarinda. Di sana mereka menceritakan pembayaran uang pungutan yang tidak transparan dan jawaban ketus dari kepala SDN 016 Sungai Pinang.

“Kami ke Disdik pertanyakan itu, tidak ada rincian. Ya katanya anak kami pasti diterima sekolah,” sebutnya.

Harapan itu berbanding jauh dari fakta yang ada. Senin (17/7/2017), nama Vincero tidak terdaftar di semua kelas yang diisi murid baru.

“Kami kaget, kemana nama Vincero. Ada tiga kelas untuk murid baru. Kami tanya sama gurunya ada lagikah ruangan selain 1A, 1B, dan 1C. Kemudian gurunya suruh bertanya pada kepala sekolah,” ungkapnya.

Ketika bertemu dengan Kepala Sekolah, mereka mendapat jawaban yang tidak diharapkan. Pihak sekolah bahkan tidak mau menampung Vincero lantaran kedua orangtuanya kerap mendatangi Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

“Kami ketemu dengan Ibu Kepala Sekolahnya. Dia nanya begini, ngapain kamu ke Dinas Pendidikan. Buat apa nanya-nanya masalah rincian uang sekolah ke Dinas. Saya yang berhak di sini, saya kembalikan uangmu dan guru-guru juga bilang anakmu tidak usah diterima,” ungkapnya.

Kekecewaan itu akhirnya dituliskan Marwah dalam akun grup media sosial warga Samarinda. Banyak yang menghujat perilaku kepala sekolah.

“Saya tulis di Fb Bubuhan Samarinda, dan wartawan banyak datang. Ya sekarang Vincero di rumah saja,” imbuh Marwah.

Sementara itu, Kepala SD 016, Toyyibah enggan berkomentar terkait hal itu. Dia bahkan menolak untuk diwawancara.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan, Akhmad Hidayat mengatakan, pihaknya telah memanggil Kepala SD 016 tersebut dan diketahui jika kedua orangtua Vincero belum mendaftar ulang anaknya.

Terkait masalah pungutan sebesar Rp 850.000, Hidayat mengatakan jika pihak sekolah telah berkoordinasi dengan semua orangtua siswa.

“Ya mungkin ini ada miss komunikasi antara pihak sekolah dengan orangtua siswa tersebut. Karena sebelum ini, ada rapat bersama komite. Saya sudah pastikan pada pihak sekolah harus terima anak itu, kalau anak itu tidak mau, akan saya pindahkan ke mana dia mau. Kan di sebelahnya ada sekolah yang lain, yang jelas anak itu harus sekolah,” jelasnya.

Rabu (19/7/2017), David, ayah kandung Vincero kembali menghadap ke Kantor Dinas Pendidikan Samarinda. Dia kembali mempertanyakan nasib Vincero yang tidak bisa sekolah.

“Sekarang saya ke dinas lagi ini. Saya belum tahu juga bagaimana kelanjutannya. Insya Allah Vincero tetap bisa sekolah,” harapnya.

Merdeka.com- Marwah (30), orangtua bocah Vincero (6), masih mempertimbangkan menyekolahkan anaknya kembali di SDN 016, yang membuatnya trauma. Keputusan masih dirundingkan bersama ayah Vincero, David Saputro (31).

Pagi tadi, Marwah menemui komisi IV DPRD Samarinda. Dia bercerita tentang pengalaman tidak nyaman dia di SDN 016. Dimana, saat itu, anaknya yang sempat berseragam merah putih, harus pulang lantaran tidak ada kursi buat Vincero di 3 ruang kelas I.

"Iya, tadi bertemu dengan komisi IV DPRD ya. Mereka minta, saya dan Vincero, Kamis (20/7) besok datang ke sekolah (SDN 016). Komisi IV ikut menjamin anak saya sekolah di SDN 016," ujar Marwah, saat berbincang bersama merdeka.com, Rabu (19/7)

"Saya masih diskusikan dulu dengan suami saya, bagaimana keputusan terbaiknya. Apakah Vincero tetap bersekolah di sekolah itu, atau di sekolah lain," ujar Marwah.

Pertimbangan matang bukan tanpa alasan. Marwah trauma dengan perlakuan kepala SDN 016, saat dia meminta sekolah transparan merinci biaya di atas kwitansi bernilai Rp 815 ribu per siswa.

Baginya, nominal sebesar itu, sangat besar, lantaran harus utang di koperasi. Selain itu, permintaan transparansi itu bukanlah berlebihan.

"Khawatirnya anak saya bersekolah di sekolah itu, dengan kepala sekolah yang sama, nanti diintimidasi. Saya pertimbangkan psikologi anak saya juga," ungkap Marwah.

Perjuangan Marwah untuk Vincero, belakangan diapresiasi sejumlah orangtua murid baru di sekolah itu. "Ada orangtua murid yang datang ke rumah saya, sama-sama anaknya baru masuk sekolah," sebut Marwah.

"Mereka bilang, juga pertanyakan rincian biaya itu, sama dengan saya. Tapi mereka tidak berani bersuara," demikian Marwah.

Diketahui, Vincero batal bersekolah di hari pertama, Senin (17/7) lalu. Nasibnya sekarang tidak jelas. Gara-garanya, orangtuanya yang tergolong tidak mampu, meminta sekolah transparan dalam rincian pungutan Rp 815 ribu dari SDN 016 di Jalan Proklamasi II, dan sehingga mengadu ke Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Kepala SDN 016 Thoyyibah saat ditemui Selasa (18/7) kemarin, tidak berkomentar. Dia kini dinontaktifkan, sembari menjalani pemeriksaan Inspektorat, atas perintah Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang. Vincero sendiri, lolos seleksi sejak 3 Juli 207 lalu, dan diterima murni dari hasil tes yang diumumkan 5 Juli 2017 lalu. [rhm]