Oleh Munir A.S.
Mantan Aktivis HMI

Pasca-Setya Novanto bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK, tak sedikit yang menggerutui dan bertanya. Kenapa partai baja itu buang badan. Buah dari loncat tumpangan ke perahu kekuasaan, SN didapuk sebagai Ketua DPR RI setelah ia mengundurkan diri dalam skandal “Papa Minta Saham”.

Gelora dukungan Partai Golkar (PG) pun muncrat di ruang-ruang publik. Billboard SN berdampingan dengan Jokowi pun menyeruak di bahu jalan Ibu Kota. Di usia kekuasaan yang masih dini, PG bypass mendapuk Jokowi sebagai Capres 2019, sementara partai pendukung utama (PDIP) masih adem-ayem.

Tak sedikit orang yang nyinyir, kenapa PG mengobral dukungan. Tak urung, ada juga yang mengernyitkan kening dan bertanya, apakah SN Cawapres 2019 bila Jokowi Capres-nya?

Pendapat publik pun terbelah. Sebagian menyimpulkan, PG dibawa kepemimpinan SN berada dalam genggaman Mr X, tuan Jenderal TNI purnawirawan yang kini menjadi inner circle Istana.

Ada juga yang bertanya, apakah kakak tertua keturunan Orde Baru itu mulai lemah bermanuver? Ada juga elite PG yang berkecipak, bukan tradisi PG berada di luar kekuasaan. Dus, jatah satu menteri untuk partai sekelas Golkar, apalah itu. Ini bukan kelas PG yang superjago itu.

Di tengah gebyar dukungan politik pada Jokowi sebagai Capres 2019, meledaklah skandal korupsi e-KTP. Nama SN disebut-sebut sebagai penikmat uang e-KTP. Tak bergeming, SN gontai di tengah menyeruak dan gegernya skandal e-KTP. Di beberapa media, SN santai berkomentar, serahkan saja kasus e-KTP ke ranah hukum.

Dalam rekaman CCTV penyidik KPK yang bocor ke publik, nama SN dan beberapa anggota DPR yang terlibat jelas disebut mantan anggota DPR Komisi II Meriam yang kini ditahan di rumah pardeo. Konon kemudian, Meriam berdalih ia ditekan penyidik. Tapi kadung, rekaman CCTV itu menyeruak ke publik dan tak dapat dibendung. Lantas, lahirlah panitia angket KPK. Rivalitas KPK vs DPR meruncing. KPK menggila, OTT terjadi di mana-mana. KPK mendulang dukungan publik untuk terus mencari dedengkot korupsi e-KTP.

Tak dinyana, tiba-tiba saja KPK mengumumkan, dengan bukti permulaan yang cukup, SN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP oleh lembaga antirasuah itu. Geger. KPK memukul telak di jantung DPR.

Bila SN tersangka, kepemimpinan PG pindah tangan. SN Mundur. Spekulasi pun membuncah, bila PG dikendalikan sang Jenderal; Mr X (orang dalam Istana), maka tak ada pilihan, PG tarik diri dari panitia angket. Bubar. KPK menang telak.

Tentu, sebagai pesilat ulung di belantika politik Indonesia, PG tak habis jurus dan menyimpan segudang manuver dalam kitab lama cara mengelola politik kekuasaan. PG teruji dan pernah digoncang badai dan tsunami lebih dahsyat pasca-Orde Baru. Tapi tak getas dan tetap bertahan. Bukan PG namanya kalau tak pandai bersilat. Waktu 30 tahun lebih berada di belantika perpolitikan Tanah Air, PG menguasai varian jurus bersilat politik. Mari kita lihat, jurus apa yang bakal dimainkan PG, akankah kekuasaan Jokowi tetap aman pasca-SN? Mari kita saksikan.

sumber : http://rilis.id/tsunami-politik-pasc...a-novanto.html