Pertemuan sejumlah pengurus GNPG MUI dan Presiden Joko Widodo pada hari lebaran, Minggu (25/6) lalu membahas beberapa isu krusial termasuk penegakan hukum. Isu kriminalisasi ulama juga menjadi salah satu bahasan.
Ketua Umum GNPF MUI Bachtiar Nasir mengatakan dari hasil pertemuan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama.
"Kami sangat memahami bahwa pihak rezim tidak merasa melakukan diskriminasi muslim dan non muslim. Kami menyadari Pak Presiden tidak mengkriminalisasi ulama," ujar Bachtiar saat menggelar konferensi pers di AQL Center, Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).
Bachtiar menyampaikan sebagai warga negara, GNPF MUI tentunya menghargai Presiden sebagai simbol negara selain tentunya menghargai simbol agama.
Konpers GNPF MUI

Konpers GNPF MUI (Foto: Aria Pradana/kumparan)
Ia mengatakan memang GNPF MUI menggagas adanya dialog dengan Presiden. Tapi ia membantah mengemis adanya pertemuan itu. Menurut dia, GNPF MUI sudah sejak lama menginginkan adanya dialog dengan Jokowi.
"Jauh-jauh hari dari 411 ingin berdialog dengan Presiden. Saat 212 kita bertemu Presiden tapi tidak komunikasi, hanya memberikan salam," tuturnya.
Dialog dengan Presiden, kata dia, merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden selain mobilisasi massa. Oleh sebab itu, GNPF MUI sempat meminta bantuan kepada Menkopolhukam dan Menteri Agama agar bisa berkomunikasi dengan Presiden.
"Kan kesannya GNPF ketemu Presiden salah besar. Kami juga sudah bertemu Pak JK, tujuannya akan terjadi dialog," ujarnya.
"Suasana lebaran cocok dan ini kebutuhan kedua belah pihak untuk dialog. Ini sebuah keniscayaan," lanjutnya.

sumur

jilat ludah sendiri..