Koran Sulindo – Pada 1942, Soekarno dan keluarganya yang diasingkan penjajah Belanda di Bengkulu harus berjalan kaki menyusuri jalan tanah dan hutan ke arah Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat. Bung Karno memang dibuang ke pojok terpencil itu karena tahu akses yang sangat terbatas dari dan menuju kota itu.

Sekitar 75 tahun kemudian nampaknya tak banyak perubahan pada provinsi terkecil di Sumatera itu. Bengkulu berbatasan dengan 4 provinsi di kanan kiri belakang, namun akses dari dan menuju daerah yang populer dengan julukan Ketupat Bengkulen itu masih parah.

Pada Mei lalu, dalam rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Bengkulu, Presiden Joko Widodo mengatakan konektivitas yang menghubungkan provinsi itu memang masalah utama.

“Saya minta konektivitas harus jadi perhatian dan harus ditingkatkan baik antar wilayah di provinsi Bengkulu maupun dengan provinsi yang lainnya,” kata Presiden Jokowi, di Jakarta, 31 Mei 2017, seperti dikutip Setkab.go.id.

Masalah yang mengikuti adalah kemiskinan. Tidak hanya seluruh Sumatera, namun seluruh Indonesia.

“Ini provinsi paling miskin dan kemiskinannya disebabkan karena infrastruktur separuh, 48,49 persen desanya terisolir yang tersebar di 10 kabupaten dan kota,” kata Gubernur Ridwan Mukti, setelah Ratas dengan presiden tadi.

Menurut Gubernur, pendapatan daerah itu setahun hanya Rp 2,4 triliun, dengan sekitar 20 persen penduduknya miskin.

Walau tidak mempunyai hasil tambang, Bengkulu sebenaranya wilayah yang subur. Potensi alam dan wisata kesejarahannya juga layak jual. Panjang pantai di provinsi itu sekitar 500 km, walau karena menghadap Samudera India ombaknya memang kencang. Daerah itu punya dataran tinggi yang sejuk seperti Puncak di daerah Bogor, yaitu Kepahiang. Di daerah inilah Fatmawati, istri Presiden Soekarno, lahir dan dibesarkan sebelum pindah ke Kota Bengkulu. Di tepi pantai hanya sekitar 500 meter dari pusat kota tergelar Benteng Marlborough dengan view indah ke samudera. Rumah bekas Bung Karno diasingkan juga bisa menjadi wisata sejarah.

Kemiskinan Bengkulu yang akut itu, selalu termiskin di Sumatera dalam catatan Biro Pusat Statistik selama lebih 20 tahun terakhir, tak jauh-jauh dari masalah yang harus dihadapi Bung Karno 75 tahun itu: akses jalan.

Infrastruktur yang buruk sehingga hampir separuh desa di Bengkulu terisolasi. Bukan hanya terisolasi dengan daerah lain, bahkan desa yang berdekatanpun banyak yang tidak terhubungkan dengan jalan.

Sebanyak 653 desa masih berkubang dengan lumpur karena belum tersentuh infrastruktur dasar: akses jalan yang memadai. Puluhan desa masih tidak teraliri listrik.

Bengkulu berbatasan dengan empat provinsi, tetapi akses ke 4 provinsi tersebut terbatas yang hanya terdapat 5 jalan. Mayoritas jalan raya yang hanya cukup untuk papasan 2 mobil saja.

“Makanya kami minta akses baru, ada lima akses baru ke empat provinsi. Kami berbatasan dengan Jambi tapi nggak ada jalur koneksi barat dengan Jambi, jadi kami mau dibuka jalurnya,” kata Ridwan Mukti, yang dilantik langsung Presiden Jokowi pada 12 Februari 2016 di Istana Negara Jakarta

Diawasi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan Bengkulu sebagai daerah rawan korupsi. Bengkulu bagian dari 21 daerah yang disupervisi dan koordinasi lembaga anti suap dan maling itu.

KPK menempatkan tim di provinsi paling kecil dan paling miskin di Sumatera itu untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan kasus korupsi.

“Tim kita ada di sana jadi kemungkinan banyak informasi kita terima. Dengan adanya tim di daerah ada dua kemungkinan, pertama daerah tersebut akan makin baik dengan adanya korupsi dan kedua, makin banyak penangkapan di daerah karena tangan kita ada di daerah,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, ketika jumpa pers soal OTT KPK di di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, awal Juni lalu.

Dalam OTT itu KPK membekuk 3 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Amin Anwari, Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Wilayah Sungai Sumatra VII, Murni Suhardi, Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo dan Parlin Purba, Kepala Seksi III Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Setahun sebelumnya, pada Mei 2016, KPK juga melakukan terhadap OTT pada 2 hakim pengadilan Tipikor Bengkulu.

Janner Purba dan Toton diduga menerima suap terkait perkara korupsi yang sedang ditangani keduanya. Penangkapan pada Senin (23/05/2016) itu terjadi saat penyerahan uang dari mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit M Yunus Bengkulu, Syafri Syafii, kepada Janner sebesar Rp 150 juta. Penyerahan dilakukan di area sekitar Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu.

Pengadilan Negeri (PN) Kota Bengkulu menjatuhkan vonis masing-masing 7 tahun penjara pada 8 Desember 2016 lalu. Kedua terdakwa dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Gubernur

Yang terbaru adalah OTT terhadap Gubernur Bengkulu dan istrinya, Selasa (20/6) kemarin. Dalam OTT itu KPK menangkap 5 orang. Selain Gubernur Bengkulu dan istrinya, KPK juga membawa Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Bengkulu, Rico Diansari dan Joni Wijaya, Direktur Utama PT Statika Karya, perusahaan yang sering mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di Bengkulu.

Ridwan Mukti selain gubernur juga Ketua DPD Partai Golkar Bengkulu. Rico diduga berlaku sebagai perantara antara Joni dengan Gubernur Bengkulu.

Apakah gubernur provinsi termiskin se-Indonesia itu juga miskin? Ridwan terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 1 Juli 2015. Seperti bisa diakses semua orang di laman acch.kpk.go.id, harta bergerak dan tak bergerak Ridwan hanya Rp 10,3 miliar, dari uang tunai, tanah 5 hektar di Bengkulu, rumah dengan tanah luas di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Toyota Alphard keluaran 2011. [DAS]

Sumber : http://koransulindo.com/provinsi-ter...engawasan-kpk/