Ditolak 7 RS di Bekasi, Putri Reny Lahir dalam Kondisi Meninggal

Beranda

...

Berita dan Politik
Ditolak 7 RS di Bekasi, Putri Reny Lahir dalam Kondisi Meninggal

iambacknow

12-06-2017 20:32

Ditolak 7 RS di Bekasi, Putri Reny Lahir dalam Kondisi Meninggal

Testikelmoney emoticon-thumbsup

Quote:

Original Posted By disbaiksi►Jatah per kapitasi klinik kecil per bulan 4000/pasien, pasien 4000, jadi untuk obat+dokter+operasional klinik 16 juta per bulan.

Kalo diambil 70% untuk operasional (dokter+obat+perawat+listrik+dll) 11,2jt per bulan. Yang punya klinik dapet 4,8jt, dokter anggep aja setengah operasional 5,6jt.

Gaji freshgraduate BPJS +- 15jt per bulan (pernah liat punya temen)

Jangan heran BPJS kacau balau, gaji administrator lebih besar dari fungsi aslinya sebagai penjamin kesehatan... emoticon-Big Grin

Quote:

Original Posted By keadilansemu►Saat istri abang ane mau melahirkan
Pihak rumah sakit ibu dan anak bertanya bpjs/umum?
Umum jawab abang ane..
Dan pasien bpjs yg datang sebelumnya sedang menunggu waktu kelahiran diatas kasurnya di usir dari kasurnya dan dia berjalan keluar sambil membawa infus dan tiangnya, agar kasur tersebut menjadi tempat istirahat istri abang ane..

Quote:

Original Posted By gzaqgila►baru anaknya yg mau lahir yg mati kan?
yg asuh anak ane meninggal karena proses lama
padahal rsud tuh
alesan icu penuh mulu
entah yg busuk bpjsnya apa rsud tempat yg asuh anak ane

Quote:

Original Posted By hattori hanzo►

BPJS ditolak di kebanyakan RS karena BPJS nya yang blangsak..
gw punya banyak kenalan dokter, dengan sistem kapitasi sekarang biaya perawatan pasien ga jauh sama biaya parkiran sejam
dan pembayaran klaim dari RS ke BPJS bisa molor super lama.. kalo RS besar nilainya bisa sampe milyaran, siapa yang ga males coba..
kalo ga percaya agan buka aja RS... coba ntar nolak apa ngga emoticon-Big Grin

kebanyakan yang bagus perawatan BPJS nya biasanya di RS pemerintah, itu karena dokternya PNS.. digaji oleh pemerintah
lagian emang bener karyawan BPJS itu keterlaluan pengeluarannya, gw pernah liat mereka seminar di hotel bintang 5..
bukan cuma seminar, malemnya makan buffet pula disitu emoticon-Busa

Quote:

Pemerintah Siapkan Skenario Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Jakarta- Pemerintah tengah mempersiapkan 27 skenario untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN-KIS. Skenario itu dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, hari ini, Kamis (30/3).

Rakor ini dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Sigit Priohutomo.

Puan Maharani meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mencari skenario yang lebih rasional dari 27 skenario yang dibahas tersebut, yang nantinya menjadi solusi pengendalian defisit BPJS Kesehatan ke depan.

“Kami cari jalan terbaik agar defisit BPJS Kesehatan bisa terkendali, jangan naik, tapi bisa turun dan dikurangi,” kata Puan kepada media usai rakor tersebut.

Salah satu skenario yang dianggap paling penting dan rasional adalah meningkatkan peran pemerintah daerah (pemda) untuk ikut menanggung biaya (cost sharing) guna mendukung keberlanjutan program JKN-KIS. Untuk payung hukum penguatan peran pemda ini juga dibahas tiga skenario, apakah dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) khusus yang baru, merevisi Perpres tentang Jaminan Kesehatan yang sudah ada, atau Instruksi Presiden (Inpres).

“Kami masih kaji apakah Perpres atau Inpres, dilihat sesuai kebutuhan. Yang jelas kami lebih tekankan perlunya memperkuat peran pemda terutama soal cost sharing tadi,” kata Puan.

Pemerintah juga akan menghitung ulang, antara lain jumlah penerimaan dana jaminan kesehatan nasional dari masyarakat, mulai dari besaran iuran peserta, Kolektabilitas iuran hingga bauran kepesertaan. Sementara dari sisi pengeluaran akan dihitung kembali besaran tarif, mekanisme pembayaran fasilitas kesehatan sebagai provider BPJS Kesehatan, kendali biaya, dan efisiensi opersional.

Puan juga meminta Kepala Bappenas untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program JKN-KIS ke dalam program Bappenas. Pemerintah juga membicarakan kemungkinan ke depan penduduk kurang mampu yang masuk dalam segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program JKN-KIS tidak hanya dijamin BPJS Kesehatan, tapi masuk dalam program Kementerian Sosial.

“Semua ini masih perlu kajian dan sinergitas dengan perhitungan akturia yang lebih detail. Saya minta dalam waktu satu bulan sudah ada putusan,” kata Puan.

Dikatakan Puan, jumlah pemasukan dana jaminan sosial program JKN-KIS terus mengalami defisit sejak pertama kali diluncurkan pada 2014 hingga kini. Di 2014, defisit mencapai Rp 3,3 triliun, meningkat di 2015 menjadi Rp 5,7 triliun, dan 2016 sebesar Rp 9,7 triliun.

“Jika dana yang dikeluarkan semakin besar dibandingkan pemasukan, Pemerintah akan mengambil langkah pengendalian untuk mengatasi defisit ini,” kata Puan.

Puan menjelaskan, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menghitung kemampuan negara dalam memberikan penyertaan modal negara atau dana talangan dari APBN untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Terkait data defisit ini, Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan, laporan defisit 2016 masih dalam proses audit. Diperkirakan total pendapatan iuran (iuran yang terkumpul) sebesar Rp 67,7 triliun, sedangkan biaya manfaat yang digunakan peserta mencapai Rp 67,2 triliun. Namun, dana BPJS Kesehatan tidak hanya untuk biaya manfaat, ada juga biaya operasional sekitar Rp 3,6 triliun, dan dana cadangan teknis.

Sejak awal 2016 diperkirakan mismatch BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp 9 triliun lebih, jika tanpa penyesuaian iuran dan dana talangan dari pemerintah. Tapi dengan adanya penyesuaian iuran peserta, ada penambahan dana dari iuran yang terkumpul sekitar Rp 2 triliun lebih. Masih ada mismatch sekitar Rp 6,8 triliun, yang kemudian dipenuhi dari dana talangan pemerintah.

Di 2017 ini, potensi mismatch diperkirakan sekitar Rp 3,4 triliun jika tidak ada penyesuaian iuran peserta atau iurannya masih seperti sekarang ini, dan tanpa dana talangan dari pemerintah.

Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/kesehatan/...kesehatan.html

Ditolak 7 RS di Bekasi, Putri Reny Lahir dalam Kondisi Meninggal

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan melakukan investigasi dengan membentuk tim independen untuk menindaklanjuti kasus penolakan pasien ini.

‎"Kami akan mengevaluasi jajaran direksi RSUD Kota Bekasi dan izin operasional rumah sakit swasta yang sempat menolak pasien BPJS Kesehatan," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Senin (12/6).

Ketujuh rumah sakit yang menolak pasien Reny Wahyuni, di antaranya RSUD Kota Bekasi dan enam RS swasta yakni RS Ananda Bekasi, RS Anna Medika Bekasi, RS Mekar Sari, RS Bakti Kartini, RS Bella, dan RS Hermina tetap menolaknya.

"Dia kan pasien BPJS Kesehatan, jangankan pakai kartu aslinya, ditunjukkan fotokopinya saja tetap harus dilayani rumah sakit," ungkapnya dengan kecewa.

Dia mengatakan, pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk mengecek alasan penolakan pasien BPJS di RSUD Kota Bekasi.

Nantinya, hasil investigasi bisa dijadikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan berikutnya. Pemerintah daerah juga tak segan-segan memberikan sanksi terberat yakni pencopotan jabatan direksi RSUD Kota Bekasi

"Apabila ruang ICU RSUD Kota Bekasi penuh seharusnya menggunakan bangsal 202 milik rumah sakit," ujarnya.

Rahmat menduga, lambatnya penanganan tim medis di RSUD Kota Bekasi berakibat fatal terhadap pasien Reny Wahyuni.

"Semestinya, petugas RSUD Kota Bekasi bergerak cepat. Entah diantar ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) atau ke RS Pusat Persahabatan, dengan segera," imbuhnya.

Saat ini pasien yang tinggal di Perum Pejuang Pratama Blok L20 RT 03/RW 06, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, telah dibuatkan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Kota Bekasi. Dengan demikian, tak ada alasan lagi, tidak terlayani di rumah sakit swasta Kota Bekasi. Sudah ada, 37 rumah sakit swasta di Kota Bekasi termasuk RSUD Kota Bekasi, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menerima Kartu Sehat berbasis NIK ini.

Pemerintah menyediakan dana sekitar Rp 100 miliar di tahun 2017 untuk melindungi pasien Kartu Sehat berbasis NIK.

Pemegang Kartu Sehat berbasis NIK adalah warga Kota Bekasi yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp 3,6 juta.

Kronologi Kejadian

‎Berdasarkan keterangan yang dihimpun suami Reny Wahyuni, Hari Kustanto (41), saat itu kondisi mengalami gangguan kehamilan. Usia bayinya sudah lebih dari delapan bulan dan segera mendapat perawatan tim medis.

Kemudian, Hari Kustanto mencari rumah sakit untuk merawat istrinya. Setelah tiga hari mencari rumah sakit, Reny belum dirawat dengan alasan ruang Intensive Care Unit (ICU) penuh. Padahal mereka telah terlindungi Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bahkan, saat mendatangi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi. "Tiga hari saya berkeliling cari rumah sakit, tapi ditolak semua dengan alasan ruang ICU sudah penuh," tutur Hari.

Barulah, di RSUD Koja, Jakarta Utara, Reny langsung menjalani operasi caesar. Hanya berselang beberapa menit pasca operasi itu, bayi perempuan itu meninggal dunia karena nafas sang anak sangat lemah.

Putrinya yang baru lahir telah dimakamkan pada ‎di TPU Makam Kembang, Mingggu (11/6) pagi.

Sumber: Suara Pembaruan

Ditolak 7 RS di Bekasi, Putri Reny Lahir dalam Kondisi Meninggal | BeritaSatu.com
http://www.beritasatu.com/megapolita...meninggal.html

kis ini failed
termasuk bpjs ini gwa bilang failed emoticon-Betty (S)