Jakarta, HanTer - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane mengatakan desakan di masyarakat terkait pencopotan Kapolri adalah hal yang bisa dimaklumi.
"Boleh saja muncul berbagai desakan seperti pencopotan Kapolri bermunculan di masyarakat maupun di legislatif," ujar Neta kepada Harian Terbit di Jakarta, Jumat (19/5/2017).
Namun Neta mengingatkan bahwa Presiden yang memiliki wewenang mencopot Kapori Jenderal Tito Karnavian.
"Tapi wewenang pencopotan itu menjadi hak preogatif presiden. Sepanjang presiden merasa tidak ada masalah tentu pencopotan tidak akan terjadi," ungkapnya.
Selain itu Neta menjelaskan Polri harus segera mengungkapkan secara transparan kasus tewasnya taruna Akademi Polisi (Akpol) tingkat dua, Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) Mohammad Adam. Pelakunya harus segera ditahan dan dipecat dari taruna Akpol meskipun yang bersangkutan misalnya adalah anak seorang jenderal.
"IPW sangat menyesalkan kasus kematian Brigdatar Mohammad Adam yang diduga akibat penganiayaan sesama taruna. Kasus ini menyisakan misteri panjang dan sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi bagian terselubung dalam sistem pendidikan di kepolisian. Kasus kematian Mohammad Adam bagai teori gunung es bahwa kekerasan masih cukup kental bercokol di sistem pendidikan kepolisian," paparnya.
Pelecehan Seksual
Menurut Neta, selama ini IPW kerap mendapat laporan tentang adanya taruna yang melarikan diri atau kasus dugaan pelecehan seks. Namun setiap kali dipersoalkan IPW pejabat berwenang selalu membantahnya. Sementara korban dan keluarga korban selalu tutup mulut karena khawatir dikeluarkan dari Akpol, jika buka mulut. Bahkan ada taruna yang sudah tidak kuat untuk menjalani pendidikan di Akpol, keluarganya tetap memaksa bertahan.
Memang jumlah kasus kasus seperti itu tidak signifikan jumlahnya tapi tetap mengganggu profesionalisme pendidikan di Akpol. Dengan adanya kasus kematian Mohammad Adam sudah saatnya Polri dan Akpol membuka diri dan membuka secara transparan apa sesungguhnya yang terjadi di lingkungan Akpol.
"Para mantan Gubernur Akpol juga harus mau bicara jujur ke internal Polri tentang apa yang pernah terjadi di lingkungan Akpol, terutama yang menyangkut sikap prilaku para taruna, terutama lagi yang menyangkut anak anak jenderal, sehingga bisa dilakukan pembenahan dan kasus kekerasan, seperti yang menyebabkan tewasnya Mohammad Adam tidak terulang lagi," ucapnya.
Neta menambahkan, tewasnya Adam tentu akan berdampak pada sistem pendidikan Polri yang anti kekerasan, yang bertujuan melahirkan polisi sipil, modern, profesional, proporsional dan tidak represif. Sebab itu semua yang terlibat dalam kasus kematian Adam harus diusut tuntas secara transparan dan segera dipecat dari Akpol, meskipun yang bersangkutan anak seorang jenderal maupun petinggi kepolisian.
Polda Jateng sendiri sudah memeriksa 21 orang dlm kasus ini. Hukum harus ditegakkan dan pola pembinaan di Akpol perlu dikontrol dengan ketat dan anak anak jenderal jangan diberi keistimewaan. Bahkan yang bermasalah harus segera dipecat.
"Tujuannya agar pendidikan di Akpol benar benar tanpa kekerasan, tanpa pelecehan dan benar benar menghargai hak asasi manusia. Sehingga Akpol bisa melahirkan kader kader polisi sipil, modern, profesional dan anti kekerasan," pungkas Neta.