Jakarta's Christian governor has been sentenced to two years in jail for blasphemy, a harsher-than-expected ruling critics fear will embolden hardline Islamist forces to challenge secularism in Indonesia, the world's largest Muslim-majority nation.

Tuesday's guilty verdict for Basuki Tjahaja Purnama comes amid concern about the growing influence of Islamist groups, who organized mass rallies during a tumultuous election campaign that ended with Purnama losing his bid for another term as governor.

President Joko Widodo was an ally of Purnama, an ethnic-Chinese Christian who is popularly known as "Ahok", and the verdict will be a setback for a government that has sought to quell radical groups and soothe investors' concerns that the country's secular values were at risk.

As thousands of supporters and opponents waited outside, the head judge of the Jakarta court, Dwiarso Budi Santiarto, said Purnama was "found to have legitimately and convincingly conducted a criminal act of blasphemy, and because of that we have imposed two years of imprisonment"

"Going forward, race and religion will continue to be played out and be used by politicians for whatever agenda that they have," Song said, adding significant capital outflow was only likely if there was a deterioration of law and order.

Rights groups fear Islamist hardliners are in the ascendancy in a country where most Muslims practise a moderate form of Islam and which is home to sizeable communities of Hindus, Christians, Buddhists, and people who adhere to traditional beliefs.

The Christian governor of Jakarta has been sentenced to two years in jail for blasphemy in a case that has undermined Indonesia's reputation for practising a moderate form of Islam. The maximum sentence for blasphemy in Muslim-majority Indonesia is five years in prison.

Purnama denied wrongdoing, though he apologised for the comments he made. He lost his bid for re-election in an April run-off - after the most divisive and religiously charged election in recent years - to a Muslim rival, Anies Baswedan. He will hand over to Baswedan in October.

Analysts say radical Islamic groups, which organised mass protests against Purnama as he sought re-election, had a decisive impact on the outcome of the election.

The government has been criticised for not doing enough to protect religious minorities but President Joko Widodo, a key ally of Purnama's, had urged restraint over the trial and called for all sides to respect the legal process.

Andreas Harsono of Human Rights Watch said the guilty verdict against Purnama was "a huge setback" for Indonesia's record of tolerance and for minorities.

An Indonesian court has sentenced the minority Christian governor of Jakarta to two years in prison for blaspheming the Koran following a trial that undermined the country’s reputation for practicing a moderate form of Islam.
The blasphemy accusation against Ahok was a decisive factor in his defeat in last month’s election for Jakarta governor.
Hard-line Islamic groups said it would be a sin for Muslims to vote for a non-Muslim.

WASHINGTON DC — Sejumlah organisasi internasional menyampaikan keprihatinan atas kondisi hak asasi manusia di Indonesia pasca vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari Selasa (9/5).

Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia lewat Twitter menyatakan prihatin dengan hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam. Dewan ini menyerukan pada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam UU Hukum Pidana.

Deplu AS: Amerika menentang UU Penistaan Agama di mana pun

Departemen Luar Negeri Amerika bahkan secara tegas menyatakan meskipun “menghormati institusi demokrasi Indonesia, Amerika menentang undang-undang penistaan agama dimana pun karena membahayakan kebebasan fundamental termasuk kebebasan beragama dan mengemukakan pendapat.” Pernyataan yang disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Biro Asia Timur dan Pasifik Anna Richey-Allen Selasa siang itu menggarisbawahi seruan pada Indonesia “untuk menegakkan kebebasan beragama dan berpendapat yang merupakan aspek penting demokrasi pluralisnya.”

Sementara, delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia menyerukan pada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia.

“Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat untuk memajukan dan melindungi HAM, seperti kebebasan berpikir, hati nurani, beragama dan kebebasan berpendapat,” demikian petikan pernyataan itu.

Ditambahkan, “Uni Eropa secara konsisten menyatakan bahwa undang-undang yang mengkriminalisasikan penistaan agama apabila diberlakukan secara diskriminatif dapat menjadi penghambat gawat terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan beragama.

APHR prihatin masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang terbuka dan toleran

Hal senada disampaikan ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), yang menyatakan bahwa putusan itu bisa membuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di kawasan “berada dalam bahaya dan meningkatkan keprihatinan tentang masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang terbuka, toleran dan beragam.”

Ketua APHR Charles Santiago dikutip sebagai menyatakan putusan itu bisa semakin memberanikan kelompok-kelompok garis keras, dan membuat pasal-pasal penistaan agama dalam undang-undang hukum pidana Indonesia semakin dipertanyakan.

Bagaimana sikap badan kajian dan pemerhati HAM di Indonesia?

Beberapa lembaga kajian dan pemerhati HAM di Indonesia juga menyampaikan keprihatinan serupa terhadap penggunaan pasal penistaan agama dalam putusan pengadilan hari Selasa itu. Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan vonis dua tahun penjara terhadap Ahok merupakan kasus penodaan agama ke 97 yang terjadi sepanjang tahun 1965-2017. Ironisnya 89 kasus justru terjadi pasca reformasi tahun 1998, yang menunjukkan bahaya pasal 156a KUHP yang dinilai “bias dan multitafsir”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan LBH Jakarta, yang menyatakan putusan majelis hakim itu “tidak berkeadilan dan telah merusak hakikat hukum dan dunia peradilan yang menjadi tempat bagi masyarakat mencari keadilan.” Putusan itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana dijamin konstitusi, UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi dengan UU No.12/2005.

LBH Jakarta mendesak pemerintah dan DPR meninjau ulang perumusan delik penodaan agama yang saat ini sedang dalam pembahasan RUU KUHP di DPR, dan menghapus pasal yang dinilai “anti-demokrasi” itu demi tegaknya hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia. [em/al]

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang divonis selama 2 tahun kurungan penjara sebagai terpidana penistaan agama, menjadi perbincangan dunia. Hasil pantauan di media sosial Twitter, Ahok menjadi trending topik dunia dengan 282 ribu tweet.

Kebanyakan dari kicauan soal Ahok adalah untuk mendukungnya dan menyesalkan penerapan hukum di Indonesia. Tak hanya dari Indonesia, beberapa tokoh dari manca negara juga mengomentari vonis Ahok.

Baca juga: Kecewa, Buya Syafii Harap Hakim Ahok Selanjutnya Lebih Punya Nyali

Seperti Christian Kretschmar, musisi yang berdomisili di Paris, Prancis. Dirinya terang-terangan menyayangkan hukun peradilan di Indonesia.



(Saya pernah makan malam dengan pria sederhana, cerdas dan jujur ini. Sekarang dia dipenjara karena menghujat. Hari yang menyedihkan bagi sistem peradilan indonesia #ahok). (Yayan – harianindo.com)