PADANG (netralitas.com) – Organisasi Massa Islam melakukan unjuk rasa mendesak penghentian pembakaran mayat (kremasi) warga etnis Tionghoa di Rumah Duka Himpunan Bersatu Teguh (HBT). Jamaah Tabligh dan warga Muslim Pasar Gadang berkumpul di Jalan kelenteng Nomor 240C RT 05 RW 01 Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Rabu (22/3) untuk mendesak penghentian operasi Rumah Duka HBT.

“Kami sampaikan kepada seluruh Generasi Emas 212 dan seluruh ormas Islam untuk dapat mengikuti dan menghadiri seruan Forum Masyarakat Minang (FMM, Ormas Islam se-Sumbar) dan GNPF MUI Sumbar. Kami memutuskan mengadakan aksi seruan keras penghentian pembakaran mayat (cremation) di Pasar Bong HBT,” kata Koordinator aksi Dr. H. Irfianda Abidin.

Ia menyatakan aksi seruan keras ini akan dilakukan pada Rabu, 22 Maret 2017. Waktu dan tempat dilakukan sebelum sholat zhuhur di Masjid Muhammadan Pasa Gadang Padang.

Warga menilai keberadaan Krematorium di lokasi padat penduduk tersebut sangat mengganggu dan tidak memperhatikan keselarasan lingkungan hidup.

Anton, salah satu perwakilan jemaah masjid di kawasan setempat menyatakan di samping tidak memperhatikan keselarasan lingkungan hidup dan mengganggu kenyamanan warga, keberadaan Krematorium tersebut juga dinilai bertentangan dengan PP Nomor 9/1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.

"Dalam PP Nomor 9/1987 jelas disebutkan jika penunjukan, penetapan dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan tampat pemakaman itu tidak berada di area yang padat penduduk," kata Anton.

Anton menyatakan beberapa waktu lalu setelah adanya penolakan keras dari warga sekitar, Krematorium tersebut sempat ditutup dan tidak diperbolehkan beroperasi. Namun, berdasarkan informasi dari warga, hari ini akan ada prosesi kremasi. Dan ini menandakan jika Krematorium itu kembali dioperasikan. "Pada prinsipnya kami, jemaah masjid dan warga, tidak setuju adanya aktivitas kremasi. Karena ini merupakan tempat padat penduduk dan dekat dengan masjid. Jika krematorium berada di luar area penduduk silakan saja. Kami tidak akan melarang," tegas Anton.

Sementara itu, Tuako Himpunan Bersatu Teguh, Andreas menyebutkan, jika keberadaan Krematorium HBT saat ini sudah mengantongi izin dari Pemerintah Kota Padang. Bahkan, sebelum pemasangan alat dan keluarnya izin, pihaknya sudah mengundang sejumlah instansi seperti DPRD, Pemkot Padang, Dinas Perizinan dan Amdal untuk meninjau krematorium tersebut.

"Ini merupakan penolakan yang sudah kesekian kali. Tahun 2015, menjelang izin permanen keluar juga ada reaksi pemolakan dari sejumlah Warga," kata Andreas. Keberadaan krematorium sudah merupakan kebutuhan.

Ia menyatakan sebab, warga etnis Tionghoa menganut agama kepercayaan yang jenazahnya dibakar (dikremasi). “Maka dari itu, sangat disayangkan jika adanya penolakan tentang keberadaan krematorium, apalagi, krematorium yang dimilikinya sudah canggih dan modern serta tidak berdampak kepada lingkungan. Ini sama sekali tidak ada polusi yang ditimbulkan," kata Andreas.

Seperti diketahui warga etnis Tionghoa memilih melakukan kremasi karena pajak pemakaman dinaikkan secara drastis oleh Pemkot Padang. Saat ini pajak mencapai Rp 2,5 juta per tahun setelah beberapa waktu sebelumnya hanya membayar Rp 250.000 per tahun. Warga etnis Tionghoa memilih melakukan kremasi yang biayanya lebih murah. (diolah dari berbagai sumber)

http://www.netralitas.com/nusantara/...warga-tionghoa



Ormas intoleran kayak gini sudah sepantasnya dilenyapkan
Asap jenazah masuk ke mesjid sebenarnya hanya alasan mengada gada untuk menutup rumah duka
Rumah duka HBT uda berdiri lama di Padang dan baru sekarang didemo sejak gerakan wiro sableng 212