Jumat , 10 February 2017, 10:23 WIB
Pengamat LIPI: Cegah Konflik, Segera Tuntaskan Soal KTP asal Kamboja
Red: Muhammad Subarkah


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan persoalan adanya dugaan kiriman kartu tanda penduduk DKI Jakarta palsu asal Kamboja harus segera dijernihkan. Hal ini sangat penting karena masyarakat kini merasa gundah atas adanya kabar itu. Bahkan, kalau tidak segera dipastikan, maka ini akan menjadi benih konflik yang berumber dari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.

''Segera //clear/--kan masalah KTP asal Kamboja itu. Para stakholder yang terkait pilkada harus segera menuntaskan soal ini sebelum datangnya hari pencoblosan. Jangan sampai dibiarkan menggantung karena ini berpotensi menimbulkan kisruh di dalam masyarakat. Sekaligus juga akan menodai pelaksanaan pilkada,' kata Siti Zuhro, di Jakarta (10/2).

Menurutnya, publik memang terus bertanya mengenai apa kaitan KTP tersebut dengan pilkada. Apalagi ketika berita ini tersebar di media sosial sempat disebut berita 'hoak'. Namun, kenyataannya ketika ada sidak DPR pihak terkait membenarkannya.

'Jadi saya berharap betul sekarang bisa dituntaskan. Jangan ditunda hingga usai pilkada karena hanya akan memicu ketidakpastian masyarakat. Saya kira pihak Bawaslu yang pertama kali harus menuntaskan dan menjelasknya secara gamblang ke publik. Kami ingin pilada yang berkualitas yakni pilkada yang tak menghalalkan segala cara,'' tegas Siti Zuhro.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi menilai, perlu dilakukan penyelidikan mendalam berkaitan dengan ditemukannya kiriman sejumlah KTP elektronik palsu dari Pnom Pehn, Kamboja. Hal ini menyusul temuan Kantor Jenderal Bea dan Cukai Soekarno Hatta atas paket berisi 36 buah KTP, 32 NPWP, sebuah tabungan BCA berisi Rp 500 ribu, dan sebuah ATM.

Menurutnya, perlu diketahui jelas motif dari kiriman yang ditujukan atas nama Leo yang beralamat di Jakarta tersebut. "Pihak terkait harus segera menuntaskan kasus tersebut. Apakah e-KTP tersebut palsu? mengingat sebelumnya juga ada pengiriman KTP-el palsu dari Tiongkok dan Prancis. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian mendalam," kata Baidowi dalam keterangannya pada Kamis (9/2).

Menurut dia, persoalan data kependudukan sangat penting. Ia khawatir, jika kasus ini tidak disikapi, maka berpotensi kembali terulang. Apalagi, kata dia, dalam masa-masa mendekati pilkada, kasus kiriman KTP-el ini rawan dikaitkan dengan persoalan politik yang cukup sensitif.

"Lebih jauh lagi, KTP-el tersebut juga rawan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya yang melibatkan warga asing, dari hasil kunjungan lapangan Komisi II DPR ke Bea Cukai (Kamis, 9/2), ditemukan fakta bahwa pengiriman KTP-el dari Kamboja memang ada dan ini harus segera dituntaskan penyelidikannya," katanya.

Ia yang turut hadir dalam kunjungan lapangan tersebut menilai, adanya kasus tersebut semestinya bisa menggugah semua pihak untuk terus waspada terhadap modus penyalahgunaan KTP elektronik. Hal ini sekaligus mengingatkan temuan di beberapa tempat banyaknya pemalsuan KTP-el, khususnya bagi WNA.

Sejumlah Anggota Komisi II DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (9/2). Hal ini berkaitan informasi beredar, ada banyak KTP-el yang dikirim dari Kamboja ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

"Informasi dan dugaan yang berkembang luar yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan sampai tiga kontainer adalah tidak benar dan sudah dibantah Dirjen," kata Anggota Komisi II Agung Widyantoro.

Sumber
http://nasional.republika.co.id/beri...p-asal-kamboja

Mungkin petugas perlu bersemangat juga seperti kasus TPPU Bachtiar Nasir..
Segera dipanggil Leo yg dibilang saudara Istri Ahok


http://megapolitan.harianterbit.com/...ara-Istri-Ahok


==
Sengkarut permasalahan e-KTP terus bermunculan. Yang terbaru adalah temuan pengiriman KTP dari Kamboja yang ditujukan kepada Leo (Saudara Istri Ahok, Veronika Tan).‎ Selain itu, ada juga temuan Mendagri Tjahjo Kumolo terhadap hologram e-KTP buatan negara Prancis dan Tiongkok.
===