Seruu.com- Urusan utang kembali menjadi buah bibir. Konon utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 4.234 triliun.

Pada Senin pekan lalu, Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa utang luar negeri Indonesia hingga November 2015 mencapai US$ 304,6 miliar atau setara Rp 4.234 triliun. Angka tersebut melonjak 2,5% dibanding Oktober 2015 dan juga naik 3,5% secara year on year.

Peningkatan utang itu didorong oleh peningkatan utang luar negeri berjangka panjang yang tumbuh 6,1 persen dibanding November 2014, dan tumbuh 5,5 persen bila dibandingkan bulan Oktober 2015.

Peningkatan utang ini mencemaskan sebagian pihak. Partai Gerindra bahkan sampai mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang sudah besarnya utang negeri ini.

Hal ini juga dijadikan “amunisi” oleh para pembenci Jokowi untuk menyerang pemerintahan Jokowi. “Duh, Utang Jokowi Lebih Besar daripada 30 Tahun Soeharto Berkuasa”, demikian judul artikel yang dipublikasikan sebuah media online yang sangat anti Jokowi. Betapa “dahsyatnya” media ini menyerang Jokowi dengan amunisi utang, sampai-sampai menobatkan Jokowi sebagai pemerintahan dengan utang terbanyak hingga mengalahkan utang rezim Soeharto.

Pemerintahan Jokowi memang masih berhutang. Tapi benarkah pemerintahan Jokowi “raja utang”?

Untuk itu, mari kita tinjau besaran utang tiap pemerintahan selama Republik Indonesia ini berdiri. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, jumlah utang Indonesia mencapai US$6,3 miliar. Sebagian besar utang itu, atau US$4 miliar adalah warisan utang Hindia Belanda

Di masa rezim Soeharto, utang pemerintah bertambah menjadi US$ 67.328 milyar. Dengan kurs US$ 1 sama dengan 10.000 rupiah, itu berarti utang di era Soeharto sebesar Rp673,28 trilyun.

Sedangkan di masa pemerintahan BJ Habibie, utang Indonesia menjadi US$75.862 milyar atau setara dengan Rp758,62 trilyun.

Untuk Presiden pengganti Habibie yakni, Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur,utang Indonesia turun menjadi US$72.197 milyar, atau setara dengan Rp721,97 trilyun.

Sementara pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Volume I Februari 2010, menunjukkan pemerintahan Megawati meninggalkan utang sebesar sebesar US$83,296 milyar atau setara dengan Rp832,96 trilyun.

Dan untuk masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memerintah selama dua periode, peningkatan hutang pemerintah tercatat cukup besar. Pada periode perstama pemerintahan SBY berakhir pada tahun 2009, hutang pemerintah tercatat US$98.859 milyar atau 968,59 trilyun. Kemudian pada bulan Juli 2014, tatkala pemerintahan SBY akan mengakhiri periode kedua jabatannya, hutang luar negeri melejit menjadi US$ 134.150 miliar atau Rp1.341,5 trilyun. Jadi 10 tahun pemerintahan SBY telah membuat hutang pemerintah bertambah Rp508,23 trilyun dari Rp832,92 trilyun menjadi Rp1.341,15 trilyun.

Itu baru utang pemerintah. Apabila hutang swasta juga ikut diperhitungkan, sesuai data DJPU Kementerian Keuangan selama 10 tahun menjabat sejak 2014, pemerintahan SBY telah menambah utang luar negeri menjadi Rp1.232,31 triliun atau naik 94,82 persen hingga Agustus 2014. Angka tersebut terlihat dari posisi utang pada Desember 2004 sebesar Rp1.299,5 triliun hingga Agustus 2014 sebesar Rp2.531,81 triliun.

Dan tatkala pemerintahan SBY mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2014, data BI menunjukkan utang luar negeri Indonesia tembus USD 294,5 miliar atau setara dengan Rp 3.727 triliun. Maka, penambahan utang paling dahsyat memang terjadi di era SBY. Kini, BI mengungkapkan utang luar negeri Indonesia mencapai Rp4.234 triliun. Maka, bisa dilihat sebenarnya pemerintahan siapa yang berkontribusi besar terhadap penambahan utang tersebut.

Memang, berhutang merupakan pilihan terburuk bagi sebuah bangsa dalam melakukan pembangunan. Banyak negara akhirnya berjuang menghapus hutangnya tatkala tak mampu membayarnya, seperti halnya Argentina. Dan tatkala pemerintahan Jokowi masih berhutang, hal itu memang patut disesalkan.

Namun, apabila pemerintahan Jokowi dikatakan sebagai “raja hutang”, hal itu sangat berlebihan. Sebab, berdasarkan rekam jejak, “raja hutang” adalah SBY.

Source: http://mobile.seruu.com/utama/sketsa...g-sesungguhnya


Hutang jaman SBY dipake utk subsidi listrik,BBM dan BLT. Itu kebijakan jangka pendek semua. Wajar harga jaman tsb murah

Utang jaman jokowi digunakan utk membangun infrastruktur dan pemerataan pembangunan diluar jawa. Ini proyek jangka panjang