Dua mobil melintas di jalan trans Sulawesi Palu-Manado-Makassar yang baru saja selesai pembangunannya di Tanantova, Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (24/1/2017).
Berada jauh dari pusat pemerintahan tak mengartikan sebuah daerah tidak bisa menjadi mandiri.

Buktinya, sebuah studi yang dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan enam dari sepuluh kota dengan tata kelola ekonomi terbaik keseluruhannya berada di Indonesia bagian timur.

Enam kota tersebut antara lain Ambon, Manado, Kendari, Palu, Makassar, Samarinda,dan Gorontalo. Sementara, empat kota dengan tata ekonomi terbaik lainnya adalah Pontianak, Banda Aceh, Kendari, dan Semarang. Adapun Pontianak terpilih menjadi kota paling baik di antara sembilan lainnya.

Ada 10 indikator dalam penilaian tata kelola ekonomi oleh KPPOD ini. Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Na Endi Jaweng mengatakan dalam Republika, seluruh indikator ini memperlihatkan bahwa peningkatan kinerja tata kelola tidak lagi didominasi daerah-daerah di Indonesia Barat.

Indikator tersebut antara lain perizinan usaha, ketenagakerjaan, biaya transaksi, akses dan kepastian hukum, interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas kepala daerah, infrastruktur daerah, keamanan dan resolusi konflik, serta kualitas peraturan daerah.

Pontianak, dinilai unggul terutama pada variabel kualitas infrastruktur dan kapasitas serta integritas kepala daerah. Berbanding terbalik dengan Pontianak, Medan menempati posisi paling bawah sebagai kota dengan hampir seluruh variabel tata ekonominya buruk.

Robert mengatakan, bahwa inovasi yang dilakukan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam perbaikan tata kelola di daerah Indonesia Timur.

Pemerintah Gorontalo misalnya, mendapat penilaian terbaik dalam program pengembangan usaha swasta. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan pengembangan klaster komoditas unggulan UMKM hingga tingkat kecamatan lewat program Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK).

Ada juga Palu yang ternyata bersih dari pungutan liar atau retribusi pemerintah daerah yang memberatkan pelaku usaha. Dijelaskan Robert dalam ANTARA, di Palu, bukan hanya bebas dari pungutan informal, pelaku usahanya juga secara korporatif tidak merasa keberatan terhadap biaya pajak, retribusi, dan donasi Pemda yang sifatnya resmi.

Begitu pula Makassar yang cukup baik dalam menata ekonominya, terutama dalam interaksi antara pemerintahnya dengan pelaku usaha. Di Makassar, pemerintah daerahnya mengembangkan program Smart City (kota pintar) dan forum komunikasi rutin bulanan dengan pelaku usaha.

Namun, prestasi kota-kota di Sulawesi itu ternyata jauh dibandingkan kota-kota besar di Jawa seperti Bandung dan Surabaya. Bandung berada di peringkat 16, sementara Surabaya di peringkat 27 dari 32 kota yang dinilai. Sementara Jakarta tidak masuk penilaian karena merupakan ibu kota Negara.

Robert mengatakan, Walikota Bandung Ridwan memang cukup popular, namun kepemimpinannya dinilai belum terlembagakan. Hal itu terbukti dengan kasus korupsi yang menjerat salah satu anak buahnya.

Surabaya juga sama, menang banyak hal, tapi kalau bicara soal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surabaya paling tidak maju.

Studi TKED 2016 sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran kualitas tata kelola ekonomi di 32 daerah non-ibukota di Indonesia. Gambaran kualitas diukur berdasarkan sejumlah variabel pilihan yang menjadi domain kewenangan pemerintah daerah dan berbasis kebutuhan dunia usaha.

Robert tak lupa menyarankan, strategi perbaikan iklim investasi dan daya saing daerah dapat dimulai dengan meningkatkan tata kelola, dan juga perluasan reformasi, khususnya reformasi regulasi, kelembagaan, dan pelayanan usaha di bidang ekonomi.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...menata-ekonomi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kinerja pemerintah daerah masih rendah

- Pertemuan ormas Islam dan toleransi yang mengendur

- Untung rugi perubahan penentuan TDL bagi PLN