BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Sejumlah janji kampanye Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar masih belum terealisasi. Padahal, masa jabatan mereka hanya tinggal menyisakan sekitar satu tahun lebih. Sedikitnya waktu yang tersisa diperkirakan sejumlah janji kampanye yang belum terealisasi akan sulit diwujudkan.
Wakil Gubernur Jawa Barat , Deddy Mizwar mengakui ada sejumlah janji kampanye yang belum tercapai. Ia mencontohkan, program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan bantuan posyandu. Kedua program yang menjadi janji kampanye Aher-Demiz itu diakuinya tidak akan tercapai.
"Iya target (janji kampanye) tidak akan tercapai sepenuhnya. Tapi kita tetap mengarah ke pencapaian yang optimal," kata Deddy Mizwar kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Bandung, Rabu (7/12).
Pria yang akrab disapa Demiz itu menjelaskan janji kampanye yang realisasi programnya berasal dari bantuan keuangan itu kemungkinan tak akan terealisasi karena program tersebut terkendala aturan KPK soal penyaluran bantuan sosial dan hibah yang harus diberikan kepada penerima yang memiliki badan hukum.
Sedangkan, hampir dipastikan tak ada satu rutilahu pun yang memiliki badan hukum sehingga penyaluran bantuan untuk rumah tidak layak huni pun tidak memungkinkan untuk dilakukan. Begitu pun dengan bantuan untuk posyandu.
"Pada 2015 kita susah (karena aturan KPK harus berbadan hukum). Rutilahu tidak bisa optimal. Posyandu juga," ujar Demiz.
Selain itu, janji kampanye Aher-Demiz lainnya yang tampaknya sulit diwujudkan adalah janji mereka yang akan membangun gedung kesenian/budaya bertaraf internasional. Berdasarkan penelusuran Tribun di Rancangan APBD 2017, Pemprov dan DPRD Jabar sama sekali tak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung kesenian yang dijanjikan pasangan petahana tersebut.
"Mungkin tahun depan, soalnya banyak yang mau dibangun," ungkap Wagub.
Wagub menuturkan selain terkendala aturan, masih banyaknya janji kampanye yang belum terealisasi disebabkan karena anggaran saling tarik menarik untuk prirotas pembangunan lain yang dinilai lebih mendesak dan penting. Contohnya, APBD tahun ini cukup tersedot untuk membiayai PON yang menghabiskan Rp 2,3 triliun.
Sedangkan tahun depan, APBD kemungkinan akan tersedot untuk membiayai alih kelola SMA/SMK dan pembangunan masjid terapung Al Jabbar yang diperkirakan menghabiskan anggaran hampir Rp 1 triliun.
"Ada PON, bonus PON, alih kelola, SOTK baru, belum lagi bayar pembangunan infrastruktur pedesaan, ada juga biaya pilgub (2018)," kata Demiz. (zam)







http://jabar.tribunnews.com/2016/12/07/sejumlah-janji-kampanye-belum-terealisasi-begini-kilah-deddy-mizwar