JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan, salah satu diskusi panjang antara Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR, Jumat (16/12/2016), adalah soal korupsi.

Fahri mengatakan, Presiden mengaku malu kepada negara lain jika bercerita soal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pasalnya, semakin banyak pejabat negara yang ditangkap akibat kasus korupsi.

"Presiden bilang, 'saya ini malu kalau pidato di mana-mana, cerita ke orang. Di negara kami menteri sudah ditangkap, anggota DPR sudah ditangkap. Tapi jangan gembira dengan itu. Kita seharusnya malu'. Memang benar," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Masa suksesnya pemberantasan korupsi ditentukan dengan jumlah orang yang ditangkap?" sambungnya.

Menurut Fahri, perlu ada reformasi birokrasi yang masif dalam upaya pemberantasan korupsi. Terutama mensinkronisasi problem hulu dan hilir.

Aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata dia, harus menelusuri. Apakah ada aturan perundang-undangan yang berpotensi menciptakan celah korupsi.

Jika ada, KPK seharusnya melapor ke DPR. Selain itu, perlu ditelusuri mana institusi yang tidak transparan.

Fahri mengambil contoh Singapura yang ketat dalam penegakan hukum. Orang asing, termasuk warga negara Indonesia, yang datang ke sana akan patuh dengan peraturan yang ada.

Padahal, kadang masih tak mematuhi peraturan negaranya sendiri.

Sebaliknya, warga negara Singapura jika datang ke Indonesia bisa saja menjadi orang yang tak patuh peraturan karena longgarnya penegakan hukum serta sistem yang ada.

"Itulah (mencegah) korupsi di mana menciptakan sistem dalam pemerintahan. Dalam korupsi tidak cukup tidak korupsi, tapi harus nampak tidak korupsi. Sehingga lembaganya itu, orang kalau masuk langsung takut korupsi," kata Fahri.

http://nasional.kompas.com/read/2016....kasus.korupsi