JAKARTA – Indonesia dinilai sudah terbelenggu oleh utang negara yang mayoritas berasal dari utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hingga akhir Agustus 2016, utang pemerintah mencapai 3.438,29 triliun rupiah. Padahal, lima tahun lalu atau akhir 2011, jumlah utang pemerintah hanya 1.808 triliun rupiah.

Akibatnya, beban kewajiban utang negara dari tahun ke tahun kian membengkak. Dalam APBN 2017 alokasi dana pembayaran bunga utang mencapai 221,19 triliun rupiah, naik dari 191 triliun rupiah pada tahun in,i dan 165 triliun rupiah pada 2015.

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, M Nafik, mengatakan, penganggaran sebesar 221,19 triliun rupiah dalam APBN 2017 untuk membayar bunga utang menunjukkan negara sudah begitu terbebani kewajiban utang akibat kebijakan BLBI. “Utang wajib dibayar termasuk bunganya, namun menganggarkan nilai sebesar itu sementara negara sedang membutuhkan uang untuk membangun, untuk memenuhi kebutuhan pangan tentu ironis,” ungkap dia ketika dihubungi, Rabu (19/10).

Semestinya, menurut Nafik, dana ratusan triliun rupiah itu bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif, seperti merevitalisasi pertanian nasional yang compang-camping, membangun infrastuktur dan lainnya. “Memang tidak mudah melakukan moratorium utang, tapi kalau diam saja keadaan kita akan makin terpuruk,” tutur dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati pagu program pengelolaan utang negara dalam APBN 2017 sebesar 221,19 triliun rupiah. Jumlah itu turun tipis dari usulan sebelumnya, yaitu 221,41 triliun rupiah. Namun, naik 15,67 persen jika dibandingkan dengan alokasi tahun ini yang sebesar 191,22 triliun rupiah.

“Anggaran program pengelolaan utang negara ini buat bayar bunga utang,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, Senin (17/10).

Secara terpisah, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengingatkan pemerintah dan DPR untuk menyadari bahwa tugas utama fiskal adalah instrumen untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945, dan bukan untuk mengabdi pada kepentingan obligor pengemplang BLBI.

“Kalau belum apa-apa sudah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang sebesar itu berarti kepentingan rakyat terabaikan. Masak bayar utang yang didulukan? Ini sama saja menyuruh rakyat membayar pajak tapi hasilnya untuk bayar utang,” tegas dia.

Salamuddin menilai dengan tren terus naiknya jumlah utang, negara didorong hanya menjadi sekadar struktur birokrasi yang mirip era kolonial. Secara formal negara seolah- olah ada dengan dasar negara yang berbeda dengan negara lain tapi secara esensi sesungguhnya sama, yakni mengabdi kepada penguasa modal dunia.

http://www.koran-jakarta.com/ri-kian...gu-utang-blbi/

ya dikompensasi sama pemalakan pajak 2017 to