sebelumnya harga bbm di Indonesia itu berbeda-beda gan.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, 2 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah pada sektor energi. Salah satunya adalah untuk penetapan harga BBM secara nasional.

"Bensin satu hargaitu harus segara diterapkan dalam waktu dekat. Ini untuk mendukung ekonomi nasional juga," tuturnya di Kantor Indef, Kamis (20/10/2016).

Untuk mencapai target penetapan BBM satu harga secara nasional, pemerintah perlu segera membangun infrastruktur. Tak hanya di Pulau Jawa, infrakstruktur pada sektor perminyakan harus segara dibangun hingga ke daerah terpencil, termasuk Papua.

"Itu harus bangun infrastruktur. Kalau tidak harga BBM di atas Rp100 ribu sulit untuk ditekan. Utamanya adalah di luar Pulau Jawa," tukasnya.

PT Pertamina (Persero) dinilai harus segera menerapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga mulai dari Sabang sampai Merauke. Atau sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi ingin penerapan harga BBM menjadi satu harga yang diterapkan di seluruh Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini masih terjadi ketidakadilan harga. Di Jawa hanya dibanderol Rp7.000 per liter, namun jika sampai Indonesia khususnya Papua bisa mencapai Rp60 ribu sampai Rp100 ribu per liter.

"Iya, itu memang harus satu harga," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Mamit Setiawan kepada Okezone di Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Mamit menyebutkan, realisasi BBM satu harga akan melibatkan banyak stakeholder. Pasalnya, jika hanya BUMN tersebut hanya memberikan beban tambahan, terutama dalam pendistribusiannya.

"Pertamina bisa melakukan subsidi silang, terutama dalam biaya angkut yang harus ditanggung pasti berbeda-beda," tambahnya.

Jikalau sudah melakukan subsidi silang, kata Mamit, Pertamina akan mudah menerapkan BBM satu harga. "Cuma memang ini akan menjadi beban untuk pertamina bagaimana itu bisa sama," tandasnya.

Soal BBM Satu Harga, Gubernur Papua: Kami Merasa Jadi Orang Indonesia

Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut baik tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah memberlakukan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Indonesia Timur.

"Ini luar biasa. Sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia, harganya sudah seperti itu. Ini keputusan yang luar biasa dan bijaksana bagi orang Papua," kata Lukas di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Lukas menyebutkan, tidak mudah menyeragamkan harga BBM khususnya di Papua. Pasalnya, wilayah satu dengan yang lain belum terintegrasi dengan infrastruktur masih menjadi penyebab utama.

Bahkan, untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah daerah siap membantu PT Pertamina (Persero) selaku operator pendistribusian dengan menyiapkan fasilitas pesawat. Di mana, pesawat tersebut khusus untuk mensuplai atau mendistribusikan BBM.

"Aspek pengawasan akan sangat penting. Maka itu Forkopimda itu sudah sepakat melakukan pengawasan. Karena Presiden kan sudah menetapkan satu harga, tapi bisa saja penyelewengan bisa terjadi. Baik penimbunan atau seterusnya," tambahnya.

Mengenai pengawasannya, Lukas menceritakan, Presiden Jokowi telah meminta kepada Kapolda Papua, Panglima TNI untuk selalu melaporkan keadaan BBM satu harga.

Tidak hanya itu, kata Lukas, diharapkan juga setiap kecamatan di Papua bisa memiliki SPBU, agar lebih mudah dalam mendistribusikan kebutuhan BBM di setiap daerah di Papua.

"Dengan penetapan satu harga, maka orang Papua merasa kami juga orang Indonesia. Sebelum itu mahal sekali," tandasnya.

Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden kepada jurnalis saat melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa 18 Oktober 2016.

Saat meresmikan kebijakan satu harga BBM,Jokowi menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu per liter, ada yang Rp60 ribu per liter, sampai Rp100 ribu per liter. Bayangkan," ujar Presiden Jokowi seperti yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Jakarta, Selasa (18/10 /2016).

Presiden menggarisbawahi, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, biasanya masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lainnya. Presiden pun tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.

"Di sini harga Rp60 ribu per liter atau Rp100 ribu per liter bertahun-tahun juga rakyat diam," kata Presiden.

Untuk itulah pada beberapa waktu yang lalu, Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.

"Kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang 'step by step', tahapan demi tahapan," terangnya.

Sarana infrastruktur transportasi yang belum memadai di daerah Papua memang memberikan tantangan tersendiri. Terlebih medan dan kondisi daerah setempat yang dikenal berat turut memperparah hal tersebut. Tak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal.

Namun, pemerintah tak berdiam diri. Untuk mengatasi kelangkaan infrastruktur transportasi di wilayah Papua, Pertamina telah menyiapkan dua buah pesawat pengangkut BBM untuk mempermudah distribusi BBM di Papua.

"Oleh sebab itu kita membeli Air Tractor (pesawat pengangkut BBM) ini. Kita sekarang baru punya dua, nantinya tambah lagi tiga menjadi lima. Untuk di Papua dan Kalimantan Utara," ujar Presiden.

Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden tersebut memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT Pelita Air Service.

Menurut keterangan Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM yang dicanangkan oleh Presiden. Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan sembilan lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di delapan kabupaten, yakni tujuh kabupaten di Provinsi Papua dan satu kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu.

"Syukur alhamdulillah, program yang kami laksanakan dapat terlaksana. Dengan demikian, mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di provinsi Papua dan Papua Barat sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium Rp6.450 per liter dan solar Rp5.150 per liter. Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau APMS," terang Dwi Soetjipto.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Papua Lukas Enembe.