Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengakui ada warganya yang menginginkan agar kehadiran Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama ditolak.
Bahkan mereka sempat membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap cagub incumbent yang akrab disapa Ahok tersebut.
"Bahwa ada pendapat yang berbeda, itu biasa dalam sebuah organisasi besar. Itu hak dia sebagai warga negara," ungkap Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL (Selasa, 11/10).
Dia memastikan pertemuan yang sedianya digelar pukul 15.00 Wib tadi batal digelar bukan karena adanya penolakan tersebut. Tapi, waktu pertemuan yang belum pas, meski sudah diagendakan sebelumnya.
Apalagi, kata dia, Muhammadiyah sebagai rumah besar, sadar betul bahwa aspirasi dan afiliasi warganya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak hanya berada dalam satu kelompok saja. Ada banyak warga Muhammadiyah yang mendukung Ahok, Anies Baswedan, dan juga Agus Harimurti Yudhoyono.
"Warga kami ada di semuanya," ucapnya.
Karena itu, dia mengingatkan warga Muhammadiyah yang berbeda pilihan dalam Pilgub DKI Jakarta ini saling menghormati.
"Toh tidak ada satu pun (cagub-cawagub) dari kader Muhammadiyah. Jadi ya, mari lah kita bersikap dewasa, jangan memaksakan kehendak, menang-menangan, jangan merasa paling benar," imbuhnya.
Penolakan warga Muhammadiyah terhadap Ahok karena cagub incumbent tersebut dinilai telah menistakan Al Quran.
Dalam pertemuan di Kabupaten Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016 lalu, Ahok mengingatkan masyarakat jangan mau dibodohi pakai QS Al Maidah 51 dalam menentukan pilihan pada Pilgub DKI Februari mendatang.
"Warga Muhammadiyah Jakarta menolak dan meminta PP Muhammadiyah tidak menerima audiensi dengan Gubernur Ahok, penista Kitab Suci Al Quran," begitu isi spanduk yang dibentangkan tiga orang di depan Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.
sumur