Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan Djarot Syaiful Hidayat (kanan) berbincang dengan wartawan usai menjalani tes bebas narkoba di kantor Badan Narkotika Nasional, Jakarta, Minggu (25/9).
Kubu dua pasangan calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan mulai terlibat saling serang di media. Aksi saling serang antara Ahok dan Anies ini mulai dari program penggusuran, tax amnesty, hingga soal lingkungan.

Aksi saling serang ini diawali saat calon wakil gubernur yang diusung PKS-Gerindra, Sandiaga Uno mengajak sejumlah gubernur ikut serta dalam program tax amnesty. Ajakan biasa sebenarnya. Namun suasan Pilkada, pernyataan-pernyataan itu berbuntut panjang.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok langsung menanggapi. Dengan keikutsertaan Sandiaga itu, kata Ahok, patut diduga Sandiaga mengemplang pajak. Apalagi, kata Ahok, nama Sandiaga Uno pernah disebut dalam Panama Papers dari Mossack Fonseca terkait pencucian uang.

Disebut mengemplang pajak, Sandiaga pun meradang. Ia menantang Ahok melakukan pembuktian terbalik asal usul kekayaannya. Namun, menurut Ahok, tantangan Sandi itu tak sebanding. Sebab, dia adalah pejabat negara sementara Sandi adalah pengusaha. Jika mau, kata Ahok, Sandi bisa langsung mengecek asal muasal kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Sedangkan untuk yang bukan pejabat, kata Ahok, yang dilaporkan adalah pajak yang dibayarkan. "Nah, dalam hal ini Pak Sandiaga ikut (tax amnesty). Berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu itu ngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu loh ya," kata Ahok.

Saling serang soal tax amnesty ini rupanya membuat sejumlah kader PDI Perjuangan turun gunung. Mereka meminta agar Ahok, cagub yang diusung PDIP dan beberapa partai itu, tak bisa di luar koridor Pilgub DKI.

"Yang bisa menentukan pengemplang atau tidaknya hanya Direktorat Jenderal Pajak, karena mereka yang menguasai. Mereka yang tahu data-data tiap wajib pajak," kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari. "Ahok jangan asal mengadili."

Tak berhenti di soal tax amnesty. Aksi saling serang soal penggusuran juga sempat ramai menjadi pembicaraan di media. Kali ini dilontarkan calon gubernur yang diusung PKS-Gerindra, Anies Baswedan.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, selama ini warga DKI sangat ketakutan dengan kebijakan penggusuran yang dilakukan pemerintah DKI. Ketakutan itu, menurut dia, karena tidak berjalannya komunikasi antara Pemprov DKI dan warga.

Seharusnya, kata Anies, Pemprov DKI bisa melakukan komunikasi lebih baik dengan warga sehingga tidak tercipta kegelisahan dan ketakutan seperti yang terjadi saat ini.

"Cara menyelesaikan harus dengan baik, mendengar tadi yang disampaikan (warga) kekhawatiran mereka digusur, tentang budaya yang luntur, rasa aman dan lain-lain. Itu semua muncul karena komunikasi yang tidak jalan," kata Anies seperti dinukil Tribunnews.com.

Penggusuran, kata dia, seharusnya tidak dilakukan hanya semata-mata menegakkan aturan. "Sebab, banyak sekali di kita yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, tetapi belum tentu sesuai dengan manfaatnya," ujar Anies.

Anies mengatakan, penggusuran di Jakarta harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi. Ketika masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, penggusuran tetap ada di Jakarta dan caranya berbeda dengan penggusuran yang dilakukan pada era Gubernur DKI Jakarta Ahok.

Karenanya, Anies ingin mengembalikan cara penggusuran itu seperti di era Jokowi. "Prosesnya harus benar, harus baik, tidak sekadar melaksanakan aturan, tetapi juga membayangkan kondisi masyarakat," kata Anies.

Program penggusuran ini, menurut Ahok, karena itu merupakan program dia dan Jokowi saat itu. Di mana saat itu mereka berjanji untuk mengatasi banjir di Jakarta. Karenanya, penggusuran-penggusuran yang banyak dilakukan adalah mereka yang ada di pinggir-pinggir sungai.

Aksi saling serang terakhir adalah menyangkut pembersihan sungai-sungai di Jakarta. Menurut Anies, proyek pembersihan sungai-sungai di Jakarta diinisiasi pada masa pemerintahan Foke. Namun, proyek tersebut baru bisa dieksekusi pada masa pemerintahan Ahok. Karenanya, ia berharap program ini bisa diteruskan oleh pemimpin-pemimpin DKI berikutnya.

Proyek pembersihan sungai di Jakarta, menurut Anies, direalisasikan melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) pada 2008 dengan negosiasi pinjaman dari Bank Dunia. Namun, proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terganjal dua peraturan pemerintah tentang pinjaman.

Proyek pembersihan sungai baru bisa dimulai pada Maret 2012 setelah pemerintah pusat menerbitkan dua peraturan pemerintah baru terkait pinjaman Bank Dunia. Kemudian proyek JEDI dimulai oleh Gubernur DKI Joko Widodo pada tahun 2013.

Proyek JEDI kemudian dilanjutkan oleh Ahok. Pinjaman itu sempat ingin dibatalkan karena Ahok menganggap target yang ditawarkan Bank Dunia terlalu lama. Namun, setelah negosiasi ulang, Bank Dunia menyatakan bahwa target itu dapat disesuaikan.

Ahok langsung menanggapi pernyataan Anies itu. Ahok meminta agar Anies dan tim suksesnya tak mengerti data. Sebaiknya, kata dia, sebelum membuat pernyataan, Anies punya data agar tidak salah.

Kata Ahok, ide normalisasi sungai melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sudah terlontar sejak Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Tapi, siapa yang eksekusi? Itu saya sama Pak Jokowi (mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo)," kata Ahok.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ahok-menyerang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Otak pembunuhan sadis siswi SMP Bengkulu divonis mati

- Sadisnya Dimas Kanjeng menghabisi bekas muridnya

- Jessica digoda atau tergoda oleh trik penyidikan?