Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum berhenti murka dengan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Ahok sebelumnya sempat marah setelah Anas mengeluarkan surat peringatan pembongkaran untuk warga di belakang Glodok Plaza, Manggar Besar. "Langsung saya suruh stop. Kalau nggak saya kempesin tuh perutnya," kata Ahok.


Kali ini Ahok juga murka setelah ia mendengar laporan dari seorang warga Krendang Indah, Tambora, bernama Andre. Pria 45 tahun itu melaporkan rumahnya yang digusur Pemerintah kota Jakarta Barat, pada November 2015 lalu. Padahal rumahnya tak berada di jalur hijau dan bukan di atas tanah pemerintah DKI. "Rumah saya juga bersertifikat," kata Andre saat mengadu ke Ahok.

Mendengar itu Ahok langsung menelepon Anas Effendi. Ia meminta Anas tak menjadi centeng orang-orang yang ingin menempati tanah. "Jangan jadi centeng lu," kata Ahok lewat telepon.

Ahok mengatakan ia ingin memecat Anas. Kendati demikian keinginan Ahok tersebut terkendala dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak memperbolehkan Kepala Daerah untuk memecat sejak 6 bulan sebelum perhelatan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan hingga terpilih Kepala Daerah yang baru. "Mendagri kirim surat, enam bulan sebelum pemilihan, enam bulan lagi, enggak boleh dipecat. Lucu juga," katanya di Balai Kota Jakarta, Kamis, 22 Seotember 2016.

Meski begitu, Ahok tetap akan meminta staf pribadinya menelusuri berbagai laporan warga terkait Anas, termasuk dengan aduan warga terkait lahan yang digusur tersebut. "Kita buktiin aja . Nanti saja kalau dia masalah kriminal, kalau memang dia salah ya kami pidanain . Kalau pidana, otomatis dicopot, kami pakai Plt," kata Ahok.

Tidak hanya itu, jika terbukti tanah itu yang digusur itu benar-benar milik masyarakat, maka ia akan meminta Wali Kota untuk menggantinya. "Suruh ganti dong, kalo emang terbukti suruh Wali Kotanya lah. Kaya begitu dia," ujarnya.

https://metro.tempo.co/read/news/201...anjal-larangan

TERGUNCANGGGG

AWAS KENA BATUNYA HOK,, ASAL MAIN PECAT!!!
REZEKI DARI TUHAN YG ATUR BUKAN DARI SEORANG GUBERNUR