News
Batal
KATEGORI
link has been copied
301
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/57da9e241a9975746b8b456c/memiskinkan-koruptor-melalui-denda-kerugian-sosial
Denda sosial sepertinya bisa menjawab secara lebih rasional tentang cara memiskinkan koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan gagasan baru dalam pemidanaan koruptor. Lembaga antirasuah itu mendorong koruptor dibebani membayar kerugian biaya sosial.
Lapor Hansip
15-09-2016 20:12

Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial

Past Hot Thread
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
Denda sosial sepertinya bisa menjawab secara lebih rasional tentang cara memiskinkan koruptor.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan gagasan baru dalam pemidanaan koruptor. Lembaga antirasuah itu mendorong koruptor dibebani membayar kerugian biaya sosial.

Biaya sosial, menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, dihitung dari kerugian berwujud dan yang tak berwujud. Contoh konkretnya proyek jembatan yang dikorupsi. Kerugian negara umumnya dihitung, dari berapa banyak dari pagu anggaran yang dikorupsi. Itulah yang harus dikembalikan oleh terpidana korupsi.

Namun, perhitungan kerugian sosial, dihitung di luar kerugian negara. Nilai pembangunan jembatan baru, termasuk kerugian ekonomi masyarakat karena jembatan itu tidak berfungsi, juga akan dihitung sebagai kerugian.

Nah bila biaya sosial korupsi dimasukkan dalam tuntutan, terdakwa korupsi akan dituntut lebih tinggi daripada perhitungan kerugian negara yang lazim selama ini. Dalam kajian KPK, peningkatan itu besarnya bisa mencapai 4 kali hingga 543 kali lipat dibandingkan hukuman finansial yang diberikan pengadilan kepada para terpidana.

Menurut Rimawan Pradiptyo, Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, lembaga yang membantu KPK dalam membuat kajian biaya sosial korupsi, biaya tersebut selayaknya dibebankan kepada terpidana. Seberapa pun besarnya, itulah ongkos pengganti kerusakan yang ditimbulkan karena tindakannya.

Selama ini, setiap kali terungkap kasus korupsi besar yang lazim dilakukan dalam penuntutan adalah menyita barang bukti korupsi, mengganti kerugian negara dan menjerat dengan UU Tindak Pidanan Pencucian Uang.

Namun, hal itu sering tidak memuaskan masyarakat. Wacana yang kemudian berkembang adalah bagaimana memiskinkan koruptor.

Denda sosial ini, sepertinya bisa menjawab secara lebih rasional tentang cara memiskinkan koruptor. Selain itu semestinya juga akan membuat orang yang akan korupsi berfikir ulang, karena keuntungan dari korupsi akan jauh lebih rendah dibandingkan biaya sosial yang harus dibayarkan jika ia korupsi.

Gagasan KPK ini layak didukung, sebab bila hukuman denda biaya sosial bisa dilaksanakan, pengembalian kerugian keuangan negara atau pun perekonomian akibat korupsi, akan bisa dicapai. Selain itu, hukuman ini akan menumbuhkan efek jera dan gentar, bagi koruptor, maupun orang yang berniat korupsi.

Masalahnya, bukan hal yang gampang merealisasikan kajian KPK ini ke dalam putusan hakim. Proses agar penerapan denda biaya sosial akibat korupsi ini bisa masuk dalam tuntutan jaksa, harus punya dasar hukum. Nah pembuatan dasar hukum ini juga bukan hal sederhana.

DPR dan Pemerintah sebagai pembuat peraturan bisa saja punya kepentingan yang berbeda. Atau setidaknya, bila salah satu atau keduanya menganggap biaya sosial bukanlah prioritas, maka gagasan KPK ini pun akan menggantung.

Masalah yang lain, sampai saat ini harus diakui belum ada kesamaan visi dalam memaknai korupsi, dari para pihak berkepentingan. Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan bahwa korupsi di Indonesia, masih tetap sebagai kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama.

Menyatukan visi di antara para pemangku kepentingan untuk melakukan pemberantasan korupsi juga sering diingatkan oleh presiden. Namun yang terjadi, beda visi terus saja terjadi.

Contoh paling fenomenal adalah dalam revisi UU KPK. Visi awal mengubah UU tersebut adalah untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun yang terjadi malah peran penting KPK dikebiri dalam draf revisi UU KPK beberapa waktu lalu. Akibatnya, presiden mesti meminta DPR untuk menangguhkan pembahasan revisi UU KPK sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Fakta yang lain lagi, aparat hukum sampai saat ini juga terkesan belum kompak dalam mendukung semangat pemberantasan korupsi. Dalam pemberatan hukuman, misalnya. Jaksa masih jarang menggunakan hukuman tambahan dengan pencabutan hak politik dalam tuntutan terhadap pejabat publik yang korupsi. Hanya kasus dan figur tertentu yang dituntut dengan hukuman tambahan ini.

Ekses tidak semua pejabat publik yang korupsi dicabut hak politiknya cukup luas. Ketika mereka selesai menjalani hukuman, kesempatan kembali menduduki jabatan publik, kembali terbuka. Dengan begitu peluang untuk kembali melakukan korupsi pun terbuka juga.

Jaksa dalam pemberantasan korupsi, juga sangat jarang menerapkan tuntutan hukuman maksimal. Padahal sesungguhnya UU Tipikor sebagian besar memberikan ancaman hukuman berat bagi koruptor.

Di UU tersebut, terdapat 12 pasal yang mencantumkan ancaman hukuman pidana penjara serta denda. Setengah dari pasal-pasal itu mengancam pelaku korupsi dengan hukuman penjara maksimal antara 15-20 tahun. Empat pasal di antaranya, bahkan memungkinkan penjara seumur hidup.

Dampak berikutnya dari tidak optimalnya tuntutan jaksa, adalah rendahnya hukuman bagi koruptor. Berkas Korupsi yang dihimpun Beritagar.id, bisa memberi gambaran terhadap hal ini. Vonis yang diterapkan untuk koruptor dari data 300-an kasus yang terkumpul, 84 persen didominasi vonis ringan, atau hukuman penjara di bawah 5 tahun.

Bahkan menurut pengamatan Indonesia Corruption Watch (ICW), hukuman ringan bagi koruptor disebut sebagai tren yang berlanjut. Bila pada tahun 2013, hakim rata-rata memvonis pelaku korupsi dengan hukuman 2 tahun 11 bulan, tahun-tahun berikutnya semakin ringan. Tahun 2016, rata-rata vonis korupsi sudah menjadi 2 tahun 1 bulan.

Rendahnya hukuman bagi koruptor tak cuma berhenti dalam proses peradilan. Dalam proses pemidanaan pun, terpidana korupsi mendapatkan keringanan melalui remisi. Remisi terhadap koruptor, bahkan diduga akan semakin mudah.

Penyebabnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saat ini, tengah mendorong revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/ 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Draf revisi PP No 99/2012 itu menghilangkan syarat penerima remisi harus berstatus justice collaborator atau pelaku kejahatan yang membongkar kejahatan. Dengan hilangnya syarat justice collaborator, semua terpidana korupsi mendapat kemudahan yang sama untuk mendapatkan remisi.

Melihat praktik peradilan terhadap pelaku korupsi yang masih seperti itu, memunculkan dugaan bahwa memperberat ancaman hukuman bagi pelaku korupsi dengan hukuman denda biaya sosial akan tidak efektif.

Katakanlah, denda biaya sosial ini pada akhirnya punya dasar hukum. Namun dalam tuntutan jaksa, pasal itu tidak dimasukkan, terus apa yang bisa dilakukan KPK?
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...erugian-sosial

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial Menguak biaya promosi Warkop DKI Reborn

- Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial Saefullah, cawagub DKI yang dinilai Ahok berbahaya

- Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial Beragam serangan Amien Rais ke Ahok

profile-picture
anasabila memberi reputasi
1
Tampilkan isi Thread
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 6 dari 16
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:12
Dari jaman belanda ya..
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:12
koruptor harus diberantas gan
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:17
maaf ya gan....silakan bikin aturan tembak mati ditempat untuk koruptor sekalipun....yang lebih penting dari aturan itu....cuma penegakkanya

gak ada penegakkan, ya cuma sebatas penghias ruangan....persis seperti rambu-rambu lalu lintas...dilarang parkir, dilarang stop, lampu merah berhenti, dilarang putar balik, dilarang masuk jalur busway...dan lain sebagainya

bahkan belum sampai aturan lalu lintas, aturan dilarang buang sampah disini, pun gak ada artinya....kalau gak ada penegakkanya..
Diubah oleh oswald
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:21
Setuju bangatemoticon-Toast
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:22
ide yang bagus, tapi gak mungki jera emoticon-Big Grin
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:27
hukum mati sang pelaku buat keluarga berikan sangsi sosial beres terkadang dunia kejam persetan dengan nama nya ham klo ingin hidup normal jangan lakukan kejahatan
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:28
klo lebih suka memiskinkan kpk, krn yg dilakukan kpk sudah tidak objektif.

yg salah dipelihara, yg bersih dihabisin.
udah banyak pesanan sih..
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:31
hukum mati dan denda tetap diwariskan ke anak cucu
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:35
tembak mati koruptor aja
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:35
Quote:Original Posted By FreddyLordz
Dari jaman belanda ya..



lama amad ya
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:39
Bully juga di sosial
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:40
hukum mati gan emoticon-Blue Guy Bata (S)
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:44
Quote:Original Posted By rudmabbit
Memiskin kan koruptor kayaknya lebih tepat. Korupsi+ganti rugi sosial+sanski sosial pasti koruptor mikir ulang buat korup.dibandingkan hukuman mati yg ujung2nya di intervensi oleh HAM


Gw setuju bray emoticon-Traveller
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:46
Quote:Original Posted By stratovarius666



lama amad ya


Iya gan..
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:48
Quote:Original Posted By ryoahan
gak tau knapa ane udah mulai gak respect sma kpk
kpk udh gak garang kyk dlu lgi



KPK masih garang gan, tp lembaga lain yang membatasi KPK jadi gerakan kpk terbatas
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 14:57
Lebih baik sih di miskinkan
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 15:02
diserahkan ke yang maha kuasa aja gan
kita bantu mempercepat aja ke sananya emoticon-angel
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 15:02
Setrumin listrik 2.000.000 V emoticon-Leh Uga ... ngapain idup disini... mending disono...
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 15:07
Setuju sekalian vonis dor aja emoticon-Big Grin
0 0
0
Memiskinkan koruptor melalui denda kerugian sosial
19-09-2016 15:13
dipakein semvak doang trus dimasukin box kaca, di atas truk

diarak keliling kota muter2 sama dikasih banner koruptor

kayaknya ini lebih gampang dilakuin dulu daripada muluk2 emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

but beware, orang2 yg keblinger sama HAMsiong, ato LSM2 gajelas yg punya kepentingan pasti pada nolak. dengan alesan mereka emoticon-Hammer2
0 0
0
Halaman 6 dari 16
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia