Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kiri) dan Dirjen Anggaran Askolani (tengah) memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (5/8). Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak tahun 2016 tidak akan mencapai target sesuai APBN-P 2016 yang dipatok sebesar Rp1.539,2 triliun, namun akan lebih rendah Rp219 triliun karena sejumlah faktor diantaranya yaitu perlambatan ekonomi nasional.
Pemerintah tetap masih harus berutang pada tahun depan. Utang diperlukan untuk membayar suku bunga utang yang telah menumpuk. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang dibacakan Presiden Joko Widodo, Selasa lalu, disebutkan, pemerintah akan membayar bunga utang sebesar Rp221,4 triliun. Angka itu meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp191,2 triliun.

Rincian bunga utang yang harus dibayar itu adalah bunga utang dalam negeri sebesar Rp205,6 triliun, naik dari 2016 yang sebesar Rp174 triliun. Kemudian untuk bunga utang luar negeri adalah Rp15,7 triliun, atau turun dari 2016 yang sebesar Rp17,2 triliun.

Liputan6.com menulis, posisi utang pemerintah pusat sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp3.362,74 triliun. Realisasi ini membengkak dari posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp3.323,36 triliun. Utang ini merupakan akumulasi sejak pemerintahan Orde Baru hingga sekarang.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani utang pemerintah selama ini lebih banyak digunakan untuk membayar atau mencicil utang di masa lalu, bukan untuk kegiatan produktif.

"Kita mengalami defisit keseimbangan primer Rp111,4 triliun. APBN yang punya keseimbangan primer defisit dianggap APBN kurang sehat, jadi pengelolaan APBN harus hati-hati," kata Sri Mulyani.

Keseimbangan primer yang defisit, kata Sri, menandakan pinjaman atau utang yang dilakukan untuk membayar bunga utang. "Indikator kita meminjam bukan untuk investasi, tapi untuk menservis utang masa lalu," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengakui bahwa fiskal Indonesia masih bermasalah pada keseimbangan primer yang mencatatkan defisit.

Kata dia, defisit keseimbangan primer tercipta karena belanja pemerintah lebih tinggi dibanding penerimaan perpajakan, meskipun pos untuk pembayaran bunga utang sudah dicicil melalui penerbitan utang."Sebagian utang kita dibayar untuk membayar bunga utang karena penerimaan perpajakan biarpun dikurang belanja masih kebanyakan belanjanya. Jadi memang sebagian utang buat tidak produktif, tapi tidak semua," kata Robert.

Idealnya, menurut Robert, keseimbangan primer mendekati nol alias positif. Solusi instan untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan penerimaan pajak atau mengurangi belanja negara. Namun, kata dia, kondisi perekonomian domestik masih melambat akibat penurunan harga-harga komoditas ekspor.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani salah satu cara agar bunga utang tak dibayar dengan cara berutang adalah dengan membenahi defisit keseimbangan primer.

Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Bila keseimbangan primer defisit, itu berarti pemerintah berutang untuk membayar bunga utang.

"Gimana cara menguranginya, adalah menurunkan kembali defisit ke angka itu 1,2% terhadap PDB," ujar Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani kepada detikFinance.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...harus-berutang

---