TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan, setelah memperhatikan sejumlah pemberitaan, keluhan dan informasi langsung dari para pemudik khususnya yang menuju di Pulau Jawa tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dapat disimpulkan pemerintahan Jokowi gagal total dalam manajemen mudik tahun 2016 ini.

(Berita terkait: Pesan Moral Presiden Jokowi saat Adu Panco dengan Kaesang)

Dikatakannya, sudah semestinya pejabat yang bertanggungjawab dalam mudik 2016 ini mundur dari jabatannya karena terbukti secara nyata gagal total dalam mengorganisasi pemudik tahun 2016.

"Berpuluh-puluh jam rakyat mulai dari bayi, lansia dan masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman terjebak di kemacetan yang tak jelas kapan berakhir."

"Negara sama sekali tidak hadir di tengah kemacetan berpuluh-puluh jam tersebut. Janji Jokowi di bawah kepemimpinannya Negara akan hadir dalam persoalan rakyat terbukti hanyalah pepesan kosong atau cerita kosong banget," kata Uchok dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/7/2016).

Uchok menuturkan, kerugian rakyat dalam hal ini para pemudik tak terhitung lagi.

Mulai BBM yang boros, bila diasumsikan mobil saja sebanyak 2,4 juta bisa menghabiskan alokasi anggaran untuk beli bensin sebesar Rp 1,3 triliun untuk perhari dan juga uang transportasi yang membengkak hingga kesehatan para pemudik yang terganggu semestinya menggugah pemerintah untuk hadir. Namun harapan itu sia-sia.

"Rakyat seperti tak punya pemerintah. Ini benar-benar pemerintahan auto pilot," ujarnya.

Mirisnya lagi, di tengah rakyat susah di jalan untuk mudik, putera Jokowimembagi video adu ponco denganJokowi.

Menurutnya, tindakan itu tak patut, yang seolah mengejek rakyat yang bersusah payah untuk mudik ke kampung halaman.

"Rakyat sudah jenuh dengan tontotan yang tak memiliki makna bagi rakyat. Tolong hentikan gymick-gymick palsu yang tak memberi arti apa-apa bagi rakyat itu. Jokowi mestinya sadar dan sensitif. Katanya merakyat, nasib rakyat yang berpuluh-puluh jam di jalan saja tak paham," ujarnya.

Kemudian, dari CBA, kata Uchok melihat alokasi anggaran dari APBN tahun 2016 dari Kementerian Perhubungan untuk kegiatan leberan dan lain lain sangat cukup besar dan mahal pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian disediakan alokasi anggaran sebesar Rp 9.9 miliar, dan Rp 100,1 miliar untuk subsidi angkutan kereta api.

Kemudian, Ditjen Perhubungan Darat mengalokasi anggaran untuk lebaran dan lain lain sebesar Rp 27,6 milliar.

"Alokasi anggaran ini besar, tapi pihak pemerintah benar benar gagal total untuk pelayaan rakyat untuk mudik."