Ini merupakan langkah strategis dan jitu dalam upaya pembebasan tujuh WNI yang disandera sempalan Abu Sayyaf. Upaya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk melobi dan meyakinkan Menteri Pertahanan Filipina guna membebaskan tujuh WNI yang disandera sempalan Abu Sayyaf merupakan suatu yang ditunggu-tunggu publik Indonesia.

Pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomasi guna membebaskan tujuh warga negara Indonesia (WNI) anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 yang disandera bersenjata yang disebut-sebut sebagai sempalan Abu Sayyaf.

Diplomasi yang dilakukan terhadap Filipina membuahkan hasil menggembirakan. Negara yang akan mempunyai presiden baru itu siap mengerahkan 10 ribu pasukan untuk mengepung para penyandera.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Menhan Filipina yang sekarang dan Menhan baru yang akan menggantikan.

"Mereka menyambut baik kedatangan kami" terang dia saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Selasa (28/6/2016) kemarin.

Walaupun pada Minggu, mereka tetap menyiapkan pertemuan dengan pihak Indonesia. Padahal, kata dia, Minggu merupakan waktu untuk beribadah bagi masyarakat Filipina.

Biasanya, ungkap dia, perundingan itu membutuhkan waktu lama. Apalagi, mereka sekarang menyiapkan diri untuk pelantikan presiden dan pejabat baru. Hal itu membuktikan bahwa Filipina sangat menyambut baik perundingan itu.

Menurut dia, dalam rapat itu diputuskan bahwa Filipina siap membantu Indonesia dalam menyelesaikan persoalan penyanderaan terhadap 7 WNI ABK TB Charles.

Ryamizard mengatakan, Filipina siap mengerahkan 10 ribu tentara untuk menyerbu kelompok yang menyandera WNI. Negara itu akan menempuh diplomasi, negoisasi, dan operasi militer untuk membebaskan sandera.

Pengerahan 10 ribu pasukan tentara Filipina merupakan lobi yang keren dan jitu dari Menhan Ryamizard. Itu merupakan diplomasi dan negosiasi yang dinanti-nanti publik Indonesia. Jadi memang dalam batas negara tersebut, TNI tidak bisa serta merta melakukan penyergapan dan pengepungan terhadap para penyandara karena adanya perjanjian batas negara.

Jika diplomasi dan negoisasi tidak bisa dilakukan, maka operasi militer yang akan dilaksanakan. Namun, biasanya operasi militer selalu menelan korban jiwa. Ia berharap, para sandera tidak ada yang jadi korban dan bisa dibebaskan dengan selamat.

Menurut Ryamizard, penyanderaan 7 WNI itu dilakukan kelompok Abu Sayyaf. Baik untuk 3 WNI yang disandera pertama dan 4 WNI yang jadi korban penyanderaan kedua.

Sebab hingga kini menurut Menhan Ryamizard, untuk saat ini pihaknya belum diizinkan masuk. Filipina yang akan berusaha membebaskan sandera.

Jadi, Indonesia hanya menunggu upaya yang dilakukan tentara negara itu.

Sedangkan untuk kejadian yang akan datang, jika terjadi penyanderaan lagi, pihak Indonesia diizinkan untuk masuk melakukan pengejaran. Tidak perlu lagi meminta izin presiden. Cukup dilakukan koordinasi untuk meminta arahan agar pasukan Indonesia bisa melakukan pengejaran. Namun, dia berharap penyanderaan tidak terjadi lagi, dan ini yang terakhir.

Dalam pertemuan antar menhan itu, lanjut Ryamizard, Indonesia dan Filipina siap melakukan pengawalan terhadap kapal yang melintas. Tentara Indonesia akan mengawal kapal sampai perairan Filipina begitu juga sebaliknya. Untuk di perairan Indonesia yang akan melakukan pengawalan adalah Gugus Tempur Laut (Guspurla) TNI.

Nantinya juga akan dilakukan patroli bersama. Namun, butuh dilakukan latihan bersama sebelum patroli dilaksanakan. Memang, sebelumnya pernah dilakukan penandatanganan MoU untuk melaksanakan patroli terkoordinir.

Link sumber : http://www.solopos.com/2016/06/28/wn...a-7-wni-733222