Munculnya kasus salah ketik surat Kemendagri kepada KPK, yang kepanjangannya mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi ditulis Komisi Perlindungan Korupsi, berbuntut panjang.

Selain kesalahan itu dianggap mencoreng kredibilitas lembaga negara sekelas Kemendagri, juga menyebabkan si pengetik surat langsung dipecat dari posisinya sebagai pegawai Kemendagri.

Terkait kasus itu, koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk tidak emosional dan langsung menindak anak buahnya itu.

"Bisa jadi kesalahan itu bukan disengaja. Tapi kalaupun itu disengaja, maka yang perlu diketahui Tjahjo adalah, kenapa sampai ada bawahannya yang begitu nekat mempelesetkan kepanjangan KPK itu, meskipun tindakan itu akan mengancam karir dan masa depannya di Kemendagri," ujar Lieus (Kamis, 9/6).

Seperti diketahui, tanggal 7 Juni 2016 lalu KPK menerima sepucuk surat berisi undangan dari Kemendagri. Namun di kolom tujuan surat itu tertulis; Kepada Yth. Komisi Perlindungan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta.

Tjahjo sendiri sudah meminta maaf atas keteledoran anak buahnya tersebut. Dia pun langsung memecat pegawai yang salah dalam mengetik kepanjangan KPK itu.

Atas sikap tegas Tjahjo itu, Lieus mengapresiasi. "Sikap tegas itu memang perlu untuk menjaga wibawa lembaga,” kata Lieus.

Tapi, tambahnya, yang lebih perlu lagi adalah mencari sebab musabab mengapa ada pegawai kantor pemerintah yang sengaja melakukan hal yang merendahkan KPK itu.

Bisa saja, kata Lieus, tindakan itu merupakan pelampiasan rasa muak rakyat terhadap keberadaan dan kinerja KPK selama ini. "Lihat saja, sudah terang benderang posisi Ahok dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, KPK malah bilang tidak anda niat jahat. Apa-apaan itu? Jadi wajar saja kalau ada rakyat yang bilang KPK itu bukan Komisi Pemberantasan, tapi sesungguhnya Komisi Perlindungan Korupsi,” kata Lieus.

Maka itu Lieus berharap, agar kasus salah ketik ini tidak justru menjadi bahan olok-olok rakyat terhadap KPK, kinilah saatnya KPK introspeksi diri dan menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi.

"KPK jangan terus main-main dengan operasi tangkap tangan yang nilainya kecil-kecil itu, sementara indikasi korupsi yang nilainya ratusan milyar, seperti kasus Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta, justru tak jelas juntrungannya," demikian Lieus. [zul]

http://www.rmol.co/read/2016/06/10/2...medium=twitter