JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pada hari jumat tanggal 22 April 2016, Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI dan Komite Aktivis IKM UI menyelenggarakan acara Dialog Kebangsaan: Dari UI untuk Bangsaku. Dialog kebangsaan yang diselenggarakan di Taman Lingkar Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia menghadirkan Muhammad Anis (Rektor Universitas Indonesia), Yusril Ihza Mahendra, Akbar Tanjung, Ridwan Saidi, Ichsanuddin Noorsy, Fahri Hamzah dan TB.

"Kami menilai bahwa orasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh tersebut tidak sepatutnya disampaikan di lingkungan akademik. Ketidakpatutan tersebut tak bisa dilepaskan dari geliat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilihan Raya Ikatan Alumni UI yang akan berlangsung dalam waktu dekat, di mana beberapa tokoh yang hadir tercatat sebagai kandidat dalam dua pesta elektoral tersebut," demikian keterangan BEM Se-UI melalui siaran persnya, Rabu (27/4).

Setidaknya ada dua hal yang patut disoroti terkait substansi orasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh yang hadir. Pertama, deklarasi dan permohonon dukungan sivitas UI dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta terhadap salah satu tokoh yang hadir. Selain itu, terdapat pembagian selebaran yang berisi profil salah satu tokoh yang mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia pada bagian penjelasan umum dijelaskan bahwa perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

BEM UI menilai bahwa kampus tidak bisa dilepaskan dari kehidupan politik yang memang melekat pada diri setiap sivitas UI sebagai warga negara. Namun, diskursus politik di kampus seharusnya hanya dilakukan dalam kerangka akademik. Kegiatan seperti deklarasi dan permohonan dukungan jelas sudah melenceng dan masuk ke dalam politik praktis. Upaya-upaya tendensius seperti ini dikhawatirkan akan menodai independensi Universitas Indonesia.

Kedua, substansi orasi dari salah satu tokoh yang menyinggung etnis tertentu. Salah satu orator dalam acara tersebut melecehkan etnis tertentu dengan menghubungkan peran, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. BEM UI sangat menyayangkan hal yang berada di luar koridor akademik tersebut dilakukan di forum akademik. Kami percaya bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama –apapun suku, agama, ras, dan golongannya.

http://www.jitunews.com/read/37282/b...e-yusril-di-ui