Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto digugat sejumlah warganya ke Pengadilan Negeri Bogor, terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam penetapan perubahan APBD Kota Bogor 2014, terkait pembebasan lahan PKL Pasar Warung Jambu.

Gugatan terhadap Bima Arya dilayangkan oleh Tim Advokasi Bogor Bersih (TABB) dengan cara Citizen Lawsuit, terdiri dari 12 warga sipil pada Senin (25/4/2016).

Kuasa Hukum TABB Munatshir Mustaman menerangkan, dasar gugatan yang diajukan pihaknya adalah, ketidaksesuain penetapan nominal anggaran yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.

"DPRD Kota Bogor sudah memutuskan pembelian lahan itu senilai Rp 17,5 miliar. Begitu juga evaluasi Gubernur Jawa Barat yang menentukan nilainya sama. Tapi, kenapa kok bisa Pagu anggarannya menggelembung menjadi Rp 49,1 miliar?" herannya di hadapan sejumlah wartawan di PN Bogor, Senin (25/4/2016).

Penetapan nominal itu, lanjut Munatshir, tertuang dalam surat keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 dan Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014.

"Tapi sekonyong-konyong muncul anggaran berbeda, berdasarkan Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Relokasi PKL sebesar Rp 49,2 miliar, sehingga ada selisih Rp 31,5 miliar," lanjutnya.

Munatshir juga menganggap Bima Arya telah melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana, penetapan Perubahan APBD harus sesuai dengan rekomendasi dari DPRD dan vvaluasi gubernur.

"Kami melihat karena tidak ada kesesuain nilai, artinya ada hak warga Bogor yang tidak bisa terpenuhi dengan kelebihan anggaran ini," pungkasnya.


Narsum: http://www.infonitas.com/sunter/peja...penipuan/19335

Apa lg ini