News
Batal
KATEGORI
link has been copied
255
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/571840d19a0951d66f8b456f/sumber-waras-lagi
Menanggapi Audit BPK Yang Ngawur Mengenai Kasus RS Sumber Waras Tentang Penetapan NJOP dan PBB Ditulis oleh : Prastowo , (Yustinus.Prastowo) praktisi pajak yang sudah berpengalaman dan sering dijadikan rujukan oleh anggota DPR. Sdh terlalu sering dibahas soal penilaian PBB dan NJOP. Tp kunci memahami ini adalah bertolak dr aturan, bukan imajinasi liar alias khayalan. Metode penilaian PBB mirip dg
Lapor Hansip
21-04-2016 09:54

SUMBER WARAS LAGI

Menanggapi Audit BPK Yang Ngawur Mengenai Kasus RS Sumber Waras Tentang Penetapan NJOP dan PBB

Ditulis oleh : Prastowo , (Yustinus.Prastowo) praktisi pajak yang sudah berpengalaman dan sering dijadikan rujukan oleh anggota DPR.

Sdh terlalu sering dibahas soal penilaian PBB dan NJOP. Tp kunci memahami ini adalah bertolak dr aturan, bukan imajinasi liar alias khayalan.

Metode penilaian PBB mirip dg appraisal oleh penilai, krn pd dasarnya ini penilaian. Pemprov didampingi Ditjen Pajak melakukan ini.

Dasar penilaian PBB dan penyesuaian NJOP adl UU No 12/1985 ttg PBB dan UU No 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 79 ayat 2 UU 28/2009:Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 thn, kecuali objek ttt dapat setahun sekali. Ay 3: penetapan NJOP oleh Kepala Daerah

Jadi kewenangan dan mekanisme sdh jelas ya. Metodenya: perbandingan harga dg objek lain sejenis, nilai perolehan baru, nilai jual pengganti.

UU ini berlaku 1 Januari 2010 dan pengalihan PBB P2 paling lambat 31 Desember 2013. Jadi 2013 dan sblmnya kewenangan DJP, 2014 mulai Pemprov

Di sini bs kita pahami mengapa NJOP lahan SW 2013 berbeda dg 2014 kan? Karena 2013 msh pake penetapan DJP, sedangkan 2014 ditetapkan DKI.

Menurut catatan resmi, NJOP SW 2009-2013 12.195.000,00. Artinya 5 tahun tdk pernah di reappraisal oleh DJP. Maka 2014 dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian NJOP 2014 dilakukan secara massal sbg kegiatan Pemprov DKI dan diawali dg keputusan, pembentukan tim, lalu pelaksanaan teknis.

Sbg informasi, banyak pegawai pajak Pusat (DJP) yg pindah ke Pemprov DKI dan ditempatkan di Dinas Pendapatan. Maka profesionalitas terjaga.

Penilaian NJOP 2014 yg dilakukan menghasilkan nilai Rp 20.755.000,- dan 2015 dilakukan penyesuaian lagi dg NJOP Rp 23.295.000,-. Rajin ya

Jadi kl ada tuduhan penilaian dilakukan untuk mengatrol NJOP, ngaca dong. Cek justru 5 thn tdk naik dan sesuai mandat UU 2014 disesuaikan.

Apalagi 2015 pun disesuaikan, krn Pemprov menganggap ini objek tertentu yg perkembangannya pesat. Siapa sih yg mau harga tanahnya stagnan?

Lahan SW ini terdaftar di sistem administrasi DJP tahun 1994 dg NOP 31.74.030.002.005.00001.0, luas 68.888 m2, satu SPPT,alamat Jl Kyai Tapa

Jadi sejak pertama kali terdaftar di DJP 1994 hingga dilimpahkan 2013 dan dinilai kembali 2014, hanya ada satu NOP dg alamat Jl. Kyai Tapa.

Sampai di sini apakah ada persoalan? Tidak. Maka PPJB YKSW dan Ciputra 2013 pake NJOP 2013, dan AJB YKSW dan Pemprov pake NJOP 2014. Beda?

Supaya lebih fair dan objektif, Pemprov DKI menunjuk KJPP independen utk melakukan appraisal. Hasilnya (tanah saja) Rp 24.829.250,-. Piye?

Pemprov DKI membeli di bawah harga pasar wajar menurut penilai independen. Semua pajak dan biaya adm ditanggung Penjual shg efisien anggaran

Jika menggunakan nilai appraisal, harga lahan SW ini Rp 904.033.000,-. Pemprov membeli dg harga Rp 755.689.500,-. Negara diuntungkan!

Karena pagu anggaran yg diajukan Pemprov dan disetujui DPRD adl Rp 800.000.000.000,-. Sampai di sini jelas. Lalu masalahnya di mana?

BPK menganggap Gubernur merugikan negara karena membeli terlalu mahal (lebih tinggi dr harga pasar pembelian Ciputra Rp 15.500.000,).

NJOP 2013 Rp 12.195.000,- dan harga kesepakatan 2013 Rp 15.500.000.000,-. Wajar nggak kalo 2014 harga naik krn NJOP naik?

Lebih jauh, BPK menuduh Gubernur merugikan negara Rp 484.617.100.100,- krn salah menggunakan ZNT, bukan Kyai Tapa tp Tomang Utara. Gubrak!

Ini dikarenakan BPK menganggap ZNT lahan SW seharusnya masuk Tomang Utara, bukan Kyai Tapa. Oke, tapi fakta yg ada berbicara apa sih?

Pertama, jelas NOP (Nomor Objek Pajak) sejak 1994 hanya satu dg alamat Kyai Tapa, hingga sekarang. Peta ZNT BPN dan Ditjen Pajak pun sama.

Lahan ini berada di ZNT Tomang berwarna merah (Kyai Tapa), beda dg Tomang Utara. Data ZNT BPN, DJP sama, dan diikuti konsisten Pemprov.

Saya tdk mau menilai kinerja BPK, tapi sy mengelaborasi data dan fakta saja. Silahkan disimpulkan sampai di sini awal kasus ini seperti apa.

Satu2nya pintu masuk utk memenuhi unsur kerugian negara adl penetapan NJOP. Sy cek seluruh dokumen, Pemprov sangat profesional bekerja.

Diawali penugasan, pembentukan tim, analisis ZNT detail sampai kelurahan, dan penerbitan SPPT 2014 dengan NJOP baru. Waktu itu heboh kan?

Jokowi-Ahok diprotes krn NJOP naik tajam. Warga meradang. Maklum 5 tahun tdk pernah disesuaikan. Jokowi-Ahok ketiban sampur kewajiban.

Tapi warga yg berniat menjual tanahnya bersorak kan, krn NJOP mendekati harga pasar, harga naik dan ganti rugi jadi ganti untung bukan?

Kita melihatnya parsial. Gubernur merugikan negara, tp NJOP tinggi pendapatan PBB naik, tak dibilang menguntungkan negara. Adil? Sehat?

Nah, sampai di sini dulu tahap I soal penetapan NJOP. Dr sini mau dibolak-balik kayak gorengan akan sulit dibuktikan unsur kerugian negara.

Kita pegang soal NJOP ini, 90 persen persoalan selesai. Kerugian negara ada kl ada pelanggaran arm's length transaction. KJPP menjawab itu.

Selebihnya kan unsurnya mens rea, motif jahat untuk kolusi dan korupsi. Semua proses dan prosedur transparan, ada kajian dll. Clear sih.

Kalau isu sampingan seperti HGB, akses jalan, tanah sengketa, dll itu kembang2 saja, karena mempersoalkan yg utama sdh kewalahan.

Niat jahat terpenuhi kl menaikkan NJOP semata-mata agar harga jual tinggi. Ini dipatahkan dg proyek penilaian massal se-DKI Jakarta.

Lalu analisis kesebandingan dlm metode penilaian baik oleh Dinas Pendapatan DKI maupun KJPP. Kl Gubernur niat jahat, berani pakai KJPP?
http://www.speedytown.com/2016/03/me...ng-ngawur.html
MOHON BERDEBAT LEBIH BERETIKA DENGAN MENGEDEPANKAN KE ILMUAN YANG ANDA MILIKI TANPA MENGELUARKAN HUJATAN ATAUPUN HINAAN.SILAKEN...
Diubah oleh allnewcorolla
0
Tampilkan isi Thread
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 13 dari 13
SUMBER WARAS LAGI
25-04-2016 19:01
Quote:Original Posted By yoshin4g4


gan dari mana agan tau kalau pernyataan BPK adalah asumsi belaka...? itu sama saja agan meragukan profesionalisme BPK... jika yg ditemukan dalam audit ada ketidak sesuaian mengenai zona dan NJOP itu adalah sebagai koreksi... karena apa yg BPK temukan itu tidak sesuai kondisi sekarang....

jika agan msh berpatokan bahwa data BPN lokasinya di kyai tapa sesuai PBB / sertifikat milik yayasan.... itu kondisi lahan pada saat belum di bagi menjadi dua seperti kondisi sekarang.... ya memang benar yg lahan status nya SHM sebelah kanan itu mendapatkan akses ke kyai tapa.. dan yg di beli pemprov adalah yg sebelah kiri yg status nya HGB.. yg mendapatkan akses ke jl tomang... jd harus nya BPN mw mengkoreksi bahwa dua sertifikat terebut memiliki zona yg berbeda....

Kenapa saya katakan oknum BPK DKI berasumsi, karena dlm LHP BPK DKI 2014 tdk disertakan surat keterangan dari dinas yg berwenang menentukan Zonasi Nilai Tanah dan NJOP lahan yg dibeli pemprov. Lahan tsb dikatakan masuk kedalam ZNT tomang utara hanya berdasarkan asumsi dari oknum BPK DKI, bukan berdasarkan pembagian ZNT yg telah ditetapkan DPP DKI.
Coba deh tunjukkan disini keterangan dari DPP DKI yg menyatakan lahan tsb msk ZNT Tomang Utara...
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
25-04-2016 19:36
Quote:Original Posted By zipper21

gan misal ane punya tanah yang nilai pajaknya masuk area jalan A (jalan utama) ...trus berapa tahun kemudian dibangun jalan B (jalan penghubung) yang juga mengakses ke area lokasi tanah saya,...pertanyaannya boleh ga saya meminta utk mengubah nilai pajak pbb saya mengikuti jalan penghubung yang nilai pbbny lebih kecil???


Penetapan NJOP bukan sekedar berdasarkan jalannya aja gan..., ini asumsi yg salah, besaran NJOP itu ditetapkan berdasarkan ZNT...
Dijalan Kyai tapa sendiripun bisa berbeda beda besaran NJOPnya, tergantung lahan tersebut msk kedlm ZNT yg mana...
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
25-04-2016 19:44
Quote:Original Posted By vectorfreak


penjelasannya sip nih, gampang dimengerti, kalo diliat penjelasan diatas kok secara ga langsung BPK ingin mengoreksi data BPN ya???gimana menurut agan-agan?trus apa dasar BPK menetapkan lokasi harus di jl tomang utara???


Dalam kasus RSSW, ada beberapa wewenang dari instansi/lembaga lain yg dirampas oleh BPK DKI...
01. DPP DKI, instansi yg berwenang menentukan ZNT dan NJOP
02. BPN, lembaga yg berwenang menentukan lokasi tanah
03. MA, lembanga yg berwenang mencabut peraturan perundangan.
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
25-04-2016 19:47
Quote:Original Posted By bos.bha.bhi


La kalau pake logika kamu yang sesat gak usah ahli menilai mestinya yang dihujat di medsos BPN dan Dirjen Pajak dunk malah semua orang mendemo BPK ?
Ya jelas semua orang mendemo BPK lah, orang yang jual beli tanah bisa kacau balau semua transaksinya kalau logika sesat BPK dipakai, lucu sekali ya logika kamu ?


jangan di ladeni bray kelar idup lu.ingat pesan:
Orang Bijak Berkata Sia Sia Berdebat dengan 3 Jenis orang ini :
1.Tidak Kompeten
2.Bebal
3.Berbantah tak berujung
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
25-04-2016 19:56
Quote:Original Posted By stobsjr


Dalam kasus RSSW, ada beberapa wewenang dari instansi/lembaga lain yg dirampas oleh BPK DKI...
01. DPP DKI, instansi yg berwenang menentukan ZNT dan NJOP
02. BPN, lembaga yg berwenang menentukan lokasi tanah
03. MA, lembanga yg berwenang mencabut peraturan perundangan.


Satu lagi bray kalau diambil mundur 20 thn kebelakang peta znt,peta blok yg buat DJP Kemenkeu.pemda dki meneruskan yg sudah ada.UU PBB nya jg belum di hapus.
Atas kewenangan dan tugas mentukan njop,znt ,Djp tidak bisa diaudit kecuali atas persetujuan menkeu.
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
25-04-2016 20:00
Quote:Original Posted By allnewcorolla


jangan di ladeni bray kelar idup lu.ingat pesan:
Orang Bijak Berkata Sia Sia Berdebat dengan 3 Jenis orang ini :
1.Tidak Kompeten
2.Bebal
3.Berbantah tak berujung


Ya mau gimana lagi gan gemes juga biarin orang ngaco dan sesat kan ?
Itu baru yang masalah logika yang dipakai adalah logika bahwa yang benar adalah apa kata BPK dan bukan BPN/Dirjen pajak apa lagi ?
Belum dicombo sama mengakui sendiri bahwa harga acuan nya harga beli ciputra yang harga pasar dan ikut kyai tapa ?
Mestinya konsisten dong kalau mestinya ikut tomang utara berarti ciputra bego dong mau beli harga pasar kyai tapa ?
Kalau diikutin nih logika misalnya njop tomang utara waktu itu cuma 3 juta, berarti ciputra mestinya nawar cuman 5 juta mentok dunk ?
Kalau begitu apa nga pada ribut se Indonesia tiba2 nilai tanah nya disunat sepihak sama BPK tanah jalan raya mesti ikut jalan kecil ?
Belum dicombo lagi sama kerugian pajak pemerintah kalau tiba2 harga NJOP dibikin rendah dengan cara merubah ikut jalan yang lebih kecil nilainya ?

Justru kalau dia bilang logika orang awam mustinya logikanya semua orang mau dapet duit lebih banyak dong ? Kalau logika BPK diikutin pemerintah tekor karena pajak nya lebih kecil kemudian yang punya tanah tekor nilai tanahnya disunat yang beli juga tekor dunk kalau pemerintahnya suka sunat2 nilai tanah siapa yang mau beli tanah ?

emoticon-Bingung
#MasihBingungApaMaunyaBePeKa

0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
25-04-2016 20:16
Quote:Original Posted By bos.bha.bhi


Ya mau gimana lagi gan gemes juga biarin orang ngaco dan sesat kan ?
Itu baru yang masalah logika yang dipakai adalah logika bahwa yang benar adalah apa kata BPK dan bukan BPN/Dirjen pajak apa lagi ?
Belum dicombo sama mengakui sendiri bahwa harga acuan nya harga beli ciputra yang harga pasar dan ikut kyai tapa ?
Mestinya konsisten dong kalau mestinya ikut tomang utara berarti ciputra bego dong mau beli harga pasar kyai tapa ?
Kalau diikutin nih logika misalnya njop tomang utara waktu itu cuma 3 juta, berarti ciputra mestinya nawar cuman 5 juta mentok dunk ?
Kalau begitu apa nga pada ribut se Indonesia tiba2 nilai tanah nya disunat sepihak sama BPK tanah jalan raya mesti ikut jalan kecil ?
Belum dicombo lagi sama kerugian pajak pemerintah kalau tiba2 harga NJOP dibikin rendah dengan cara merubah ikut jalan yang lebih kecil nilainya ?

Justru kalau dia bilang logika orang awam mustinya logikanya semua orang mau dapet duit lebih banyak dong ? Kalau logika BPK diikutin pemerintah tekor karena pajak nya lebih kecil kemudian yang punya tanah tekor nilai tanahnya disunat yang beli juga tekor dunk kalau pemerintahnya suka sunat2 nilai tanah siapa yang mau beli tanah ?

emoticon-Bingung
#MasihBingungApaMaunyaBePeKa



Bukan cuma itu bray pihak sumber waras akan melakukan gugatan karena berpuluh puluh tahun membayar pbb berdasarkan njop kyai tapa.belum lg masalah hgb nya yg beralamat kyai tapa.kalau seperti ini jadinya akan terjadi kesemrawutan proses tranksaksi jual beli atau pelepasan hak di seluruh indonesia,karena menunggu koreksi bpk mengenai njop dan letak znt
Diubah oleh allnewcorolla
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
26-04-2016 07:48
Quote:Original Posted By stobsjr

Kenapa saya katakan oknum BPK DKI berasumsi, karena dlm LHP BPK DKI 2014 tdk disertakan surat keterangan dari dinas yg berwenang menentukan Zonasi Nilai Tanah dan NJOP lahan yg dibeli pemprov. Lahan tsb dikatakan masuk kedalam ZNT tomang utara hanya berdasarkan asumsi dari oknum BPK DKI, bukan berdasarkan pembagian ZNT yg telah ditetapkan DPP DKI.
Coba deh tunjukkan disini keterangan dari DPP DKI yg menyatakan lahan tsb msk ZNT Tomang Utara...


lah DPP udah jelas bahwa ZNT tomang utara harganya berbeda dengan jl kyai tapa.... terus data yg ada di BPN menerangkan sesuai PBB dan sertifikat menggunakan alamat kyai tapa... tapi fakta di lapangan BPK menemukan zona nya ada di tomang.... coba agan cek lokasi sendiri deh biar paham itu zona masuk mana..... disini udah jelas ada miss antara DPP dan BPN....
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
26-04-2016 07:52
Quote:Original Posted By bos.bha.bhi


La kalau pake logika kamu yang sesat gak usah ahli menilai mestinya yang dihujat di medsos BPN dan Dirjen Pajak dunk malah semua orang mendemo BPK ?
Ya jelas semua orang mendemo BPK lah, orang yang jual beli tanah bisa kacau balau semua transaksinya kalau logika sesat BPK dipakai, lucu sekali ya logika kamu ?


hahahhaa.... asusmsi mu itu .... yg mengujat itu yg otak kopong yg udah kena giring media online.... yg punya logita dan otak juga dah tw klu BPK itu udah mengkoreksi kelalaian atas kasus SW....
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
26-04-2016 07:54
Quote:Original Posted By curut.amrik


nah kan ngotot lagi emoticon-Wakaka mau punya org kek..mau punya setan kek..selama ada perjanjian akses jln ya tetep masuk kyai tapa..ngapa lu jadi ributin skrg..dr jaman jebot jg tuh tanah sudah jln.kyai tapa dul emoticon-Big Grin


hahhahah ngarep janji2.....
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
26-04-2016 07:58
Quote:Original Posted By stobsjr


Dalam kasus RSSW, ada beberapa wewenang dari instansi/lembaga lain yg dirampas oleh BPK DKI...
01. DPP DKI, instansi yg berwenang menentukan ZNT dan NJOP
02. BPN, lembaga yg berwenang menentukan lokasi tanah
03. MA, lembanga yg berwenang mencabut peraturan perundangan.


di rampas dari mana....? yg nama nya uadit ya mengkoreksi ketidak sesuaian.... jika ada temuan di bilang ngerampas.....? logika sempit
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
26-04-2016 08:03
kalau yg dikejer cuma "gara gara naikin njop maka terjadi kerugian negara" entar bakal disuruh itung juga berapa pemasukan dari PBB & BPHTB seluruh jakarta, negara merugi ga?

atau entar malah yg ga naikin PBB tuh yg justru merugikan negara padahal UU mintanya tiap 3 tahun kok malah sampai 5 tahun, 2 tahun negara merugi dong.
Diubah oleh monliner
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
26-04-2016 10:10
Quote:Original Posted By yoshin4g4


hahahhaa.... asusmsi mu itu .... yg mengujat itu yg otak kopong yg udah kena giring media online.... yg punya logita dan otak juga dah tw klu BPK itu udah mengkoreksi kelalaian atas kasus SW....


Lagi2 kamu asumsi sendiri.. kalau benar asumsi mu ada yang punya logika percaya sama BPK mestinya dirjen pajak sama BPN udah kena bully yang percaya asumsi nya termasuk elo dong ?
Kenapa elo ga bikin trid atau cari berita yang nyorotin BPN /Pajak?
Ya jelas engga lah, soalnya lo tau dalam hati lo BPK juga ngaco, ngaku aja kan ?
emoticon-Wakaka

0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
26-04-2016 10:26
Quote:Original Posted By bos.bha.bhi


Lagi2 kamu asumsi sendiri.. kalau benar asumsi mu ada yang punya logika percaya sama BPK mestinya dirjen pajak sama BPN udah kena bully yang percaya asumsi nya termasuk elo dong ?
Kenapa elo ga bikin trid atau cari berita yang nyorotin BPN /Pajak?
Ya jelas engga lah, soalnya lo tau dalam hati lo BPK juga ngaco, ngaku aja kan ?
emoticon-Wakaka



gw bikin thread seperlu nya aja gan.... klu urusan politik kayak gitu cuman jadi tontonan gw doank.....
hahaha.... ng bilang BPK ngaco ya si AHOK....
0 0
0
SUMBER WARAS LAGI
26-04-2016 10:33
beginilah klo hoby minum bir !!! mulut,akal & sikap tidak selarasemoticon-Cape d... emoticon-Cape d... emoticon-Cool emoticon-Cool
0 0
0
Halaman 13 dari 13
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia