Ini Penampakan Kapal Orca, Pengawas Maling Ikan Milik KKP
Jumat, 08/04/2016 13:17 WIB



Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, hari ini meresmikan 4 kapal pengawas illegal fishing. Kapal ini diberi nama Orca, diambil dari nama paus pembunuh Orcinus Orca.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Syarif Widjaja, kapal ini diberi nama Orca karena diharapkan segesit paus pembunuh itu.

"Orca diambil dari salah satu jenis paus yang memiliki sifat gesit, gigih, dan semangat. Daya juangnya kuat, sehingga kapal ini diharapkan produktif, gesit dan mampu mengawasi perikanan di laut, terutama kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," kata Syarif di lokasi peresmian kapal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (8/4/2016).

Keempat kapal pengawas ini sudah dipesan oleh kementerian pada tahun 2012 dengan biaya US$ 58,3 juta. Nantinya kapal ini akan dioperasionalkan sebagai kapal pengawas perikanan. Kapal ini dibangun dengan menggunakan desain dan supervisi dari MSS (Merite System Service).

"Kapal ini dibangun dengan sumber daya dalam negeri dan teknologi terkini. Kapal ini bisa bertahan operasi hingga 14 hari berturut-turut," terang Syarif.

Adapun untuk rincian kapal SKIPI, yakni panjang kapal (length over all) 60 meter (m) dengan kecepatan maksimum (maximum speed) 24 Knots dan kapasitas bahan bakar 138.000 liter. Kapal ini dibuat oleh PT Daya Radar Utama.

Kapal ini dilengkapi dengan 27 kamar, termasuk kamar untuk kapten kapal, kepala mesin, dan untuk anak buah kapal. Selain itu, dilengkapi juga dengan kamar mandi di setiap kamar, 2 kamar mandi umum di setiap dek kapal, fitness center. Kemudian ada ruang cold storage, penyimpanan makanan, dan 2 sekoci.

"Kapal ini, kapal pertama KKP yang punya panjang 60 m, biasanya 38 m, 24 m," ujar Aswar Asman, perwakilan dari PT Daya Radar Utama.

sumber

Susi Pudjiastuti, hari ini meresmikan 4 kapal pengawas illegal fishing.
Tindakan tegas terhadap kapal asing penjarah ikan harus segera diterapkan.
Jangan sampai kebijakan "bersahabat" dengan negara tetangga seperti dilakukan pemerintah sebelumnya, menjadi kita lemah terhadap mereka.