Jakarta - 
KPK menyebut ada big boss di balik kasus suap terkait rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Siapa bigboss itu masih belum diungkap secara jelas, tetapi perannya disebut mengatur keseluruhan proses agar Raperda tersebut memberikan untung baginya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut peran big boss itu sangat penting. KPK pun ingin big boss itu bisa membantu memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (foto: Dhani Irawan/detikcom)



"Jadi artinya kalau suatu saat itu berkembang, ya tergantung, jelaskanlah prosesnya tapi jangan lupa kita juga sudah memegang sejumlah keterangan-keterangan, bagaimana dia meng-arrange, mengatur-atur, mudah-mudahan kita bisa membuktikan itu nanti," ujar Saut saat berbincang dengan detikcom, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2016).

Tentang siapa big boss tersebut, Saut tidak menyebut nama secara jelas. Dia hanya memberi petunjuk bahwa orang tersebut telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

"Kan sementara kita sudah melarang dia ke mana-mana," sebut Saut.

Apabila merujuk pada pernyataan Saut tersebut, sejauh ini terdapat sejumlah nama yang dicegah yaitu Sugiyanto Kusuma alias Aguan, Sunny Tanuwidjaja, dan Richard Halim Kusuma. Ketiganya masih berstatus sebagai saksi dan belum pernah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka yaitu M Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant di PT APL. M Sanusi ditangkap pada Kamis (31/3) dengan sangkaan menerima suap sebesar Rp 2 miliar yang diberikan dalam 2 termin dari PT APL.




http://news.detik.com/read/2016/04/0...gatur-semuanya