Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Moestaqim Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi pembahasan reklamasi.

Termasuk, dugaan keterlibatan orang dekat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"KPK harus segera mengusut tuntas. Termasuk segera mencekal kerabat pejabat DKI yang disebutkan kuasa hukum Mohamad Sanusi demi kelengkapan penyelidikan," kata Moestaqim saat dihubungi wartawan, Rabu (6/4/2016).

Moestaqim menggarisbawahi, jika kasus korupsi soal reklamasi ini tidak dibongkar sampai keakarnya, ditakutkan proses reklamasi bakal terus berjalan.

"Izin-izin yang dikeluarkan gubernur juga harus diusut, karena masih ada kaitannya, selain raperda itu," tegasnya.

Hingga saat ini, KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI DKI Mohamad Sanusi, Presdir PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan pegawai PT APL Trinanda Prihantoro.

Dari informasi yang diperoleh INILAHCOM, keputusan untuk menerbitkan pelaksanaan reklamasi dilakukan Ahok hanya dua bulan setelah dia ditetapkan sebagai Gubernur DKI, tepatnya 23 Desember 2014.

Izin tersebut dikeluarkan untuk PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak perusahaan APL, agar bisa melakukan pembangunan Pulau G (Pluit City) seluas 161 ha.[jat]

http://nasional.inilah.com/read/deta...ang-dekat-ahok