Indikasi Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menantang Presiden ke tujuh Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang, semakin kentara. Peperangan itu sudah dimulai sejak SBY menggelar Tour de Java. Berulangkali SBY membuat pernyataan provokatif yang ditujukan langsung kepada Jokowi. Salah satu serangan yang langsung menohok ke jantung pemerintahan Jokowi adalah soal keributan kabinet yang dianggap sebagai representatif ketidakmampuan Jokowi mengelola negara. Bagaimana mungkin bisa mengelola hal-hal yang lebih besar jika mengendalikan anak buahnya di kabinet saja tidak mampu. Sodokan lain yang tak kalah telak adalah tudingan politisasi kisruh Golkar dan PPP. Ketua Umum Partai Demokrat itu memamerkan keberhasilannya dalam membina partai politik sehingga di masanya tidak ada perpecahan partai politik. Dengan lugas SBY menuding kisruh kedua partai itu terjadi karena adanya campur tangan Kementerian Hukum dan HAM (baca: pemerintah). SBY pun menyodorkan fakta tidak ada menteri di zamannya yang take side di kubu mana pun manakala ada parpol yang kisruh. Nasehat SBY soal pembangunan infrastruktur juga membuat kuping Jokowi memerah. Menurut SBY, pemerintah jangan memaksakan diri membangun infrastruktur di tengah perekonomian yang sedang sulit. Apalagi jika pada akhirnya bantuan atau subsidi kepada rakyat menjadi korbannya untuk membangun infrastruktur tersebut. Untuk menjawab segala kritik SBY, tanpa dinyana Jokowi melakukan tour ke proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang Bogor. Proyek itu dihentikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diketahui menjadi bancakan sejumlah politisi elit Partai Demokrat dan sejumlah pejabat lainnya di Kementerian Olahraga. Dalam blusukan tersebut Jokowi berjanji akan segera mengambil keputusan apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Tak pelak, aksi Jokowi dianggap sebagai counter terhadap kritikan SBY. Banyak nitizen, termasuk Kompasianer, yang mengatakan seminggu Tour de Java SBY di-skakmat oleh blusukan Jokowi selama dua jam di Hambalang. Benarkah demikian? SBY bukan politisi kemarin sore. Sebelum memangku jabatan Presiden RI dua periode, SBY adalah jenderal mumpuni. Kasospol ABRI di era Presiden Soeharto itu, sudah banyak maka asam garam politik sehingga tidak mungkin menyerah begitu saja saat Jokowi melakukan counter. Dengan cerdik SBY mengunjungi Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Sabtu sore ini, lengkap dengan keluarganya, termasuk Ny. Ani Yudhoyono, yang tengah disiapkan menjadi Hillary-nya Indonesia. Kepada warga yang ditemui di Jembatan Suramadu, SBY pun berverita tentang proses pembangunan jembatan yang konon terpanjang di Indonesia itu. Tidak tanggung-tanggung, SBY menariknya dari tahun 60-an,melewati beberapa era pemerintahan, hingga akhirnya selesai di era kepemimpinannya. Tidak lupa SBY mengatakan saat dirinya menerima transfer kekuasaan dari Presdien kelima Megawati Soekarnoputri, jembatan itu baru ground breaking. Artinya, jika dirinya tidak mau melanjutkan pembangunannya, terlebih saat itu pemerintah tengah kesulitan APBN, jembatan ‘warisan’ Megawati itu dipastikan mangkrak. Namun dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati, SBY tetap meneruskan proyek Jembatan Suramadu dan dalam peresmiannya tetap mengucapkan terima kasih kepada pemimpin terdahulu termasuk Megawati Soekarnoputri- musuh abadinya. Apa maksud SBY dengan kunjungannya ke Jembatan Suramadu dan menceritakan hal itu? Tidak lain adalah untuk mengcounter blusukan Jokowi ke Hambalang. Dengan bahasa lain, SBY tengah mengatakan kepada Jokowi, “Saya menyelesaikan proyek yang ditinggal oleh ketua umum partai pengusungmu tanpa dendam. Mengapa kamu mengungkit proyek Hambalang? Jika memang mangkrak, ya dilanjutkan tanpa menyalahkan pemimpin sebelumnya seperti yang saya lakukan pada proyek Jembatan Suramadu.” Dalam hal ini, mungkin SBY lupa pada konteks. Proyek P3SON bukan mengkrak karena ketiadaan dana, tapi karena kasus korupsi yang membelit pengurus elit Partai Demokrat yang bermain di proyek itu, dari mulai ketua umumnya (Anas Urbaningrum), bendaharanya (Nazaruddin) sampai kader-kadernya. Bahkan sejumlah pihak sempat menduga jika Edhie Baskoro (Ibas), putra kedua SBY, menerima aliran dana dari proyek Hambalang. Proyek Hambalang mangkrak bukan karena kabinetnya ribut, tetapi akibatnya ketidakberesan pengelolaan keuangan negara. Ibaratnya Jokowi tengah mengatakan, “lebih baik kabinetnya ribut tapi tidak korup, dari pada adem ayem tapi menggerogoti duit negara.” Perang opini SBY dan Jokowi tentu akan semakin seru untuk dinikmati. Ke depan akan muncul hal-hal lain yang lebih dasyat. Siapa yang kan terpeleset dan menjadi pecundang? Menarik untuk kita tunggu bersama-sama.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/yonbayu/pe...afbd4409224891